oleh

Presiden Salah Kaprah dalam Menjinakkan Covid-19

Oleh : Abd. Hamid Rahayaan

(Penasehat Pribadi Ketua Umum PBNU)

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia terbilang berlangsung cukup lama. Sampai saat ini penanganan yang dilakukan pemerintah belum membuahkan hasil yang maksimal. Ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah kasus. Ini artinya pemerintah lemah dan tidak profesional dalam menangani wabah ini.

Sampai saat ini, secara nasional penambahan jumlah kasus harian masih terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, per tanggal 30 Mei 2020 total jumlah terjangkit di seluruh Indonesia capai 25.773 kasus. 

Jumlah kasus yang masih terus meningkat ini, membuat Indonesia belum berada di fase puncak pandemi, bila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia, saat ini hampir sebagian besar telah melewati masa puncak pandemi, sehingga aktivitas ekonomi mereka perlahan kembali berjalan dengan normal.

Harus diakui bahwa pemerintah sangat lamban dalam menangani wabah ini. Jika saja sejak awal pemerintah cepat dalam melakukan penanganan harusnya, Indonesia telah berada di fase puncak pandemi lantaran kemunculan virus ini terhitung sudah tiga bulan sejak pertama kali ditemukan terjangkit di Kota Wuhan, Tiongkok pada pertengahan Desember 2019. Keterlambatan ini disebabkan dalam menanggulangi wabah ini lebih kepada pendekatan politik pencitraan, bukan pendekatan kemanusiaan sehingga, kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran dan justru merugikan rakyat.

Terdapat banyak kelemahan di setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pola penanganan yang beruban disetiap saat menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam menghasilkan formula yang tepat dalam membuat kebijakan. Terkesan hanya mengikuti pola penanganan di berbagai negara. 

Seharusnya, pola penanganan Covid-19 di Indonesia tidak meniru apa yang dilakukan di negara lain karena Indonesia memiliki iklim yang berbeda sehingga, berpengaruh terhadap daya tahan virus dan sistem imun yang kita miliki. Disamping itu Indonesia memiliki sistem nilai dan keyakinan serta budaya yang berbeda. Hal ini berpengaruh terhadap cara kita dalam menyikapi virus ini.

Boleh dikata pemerintahan Jokowi telah terjebak oleh kebijakannya yang tak bersandar pada ragam pendekatan yang disebutkan di atas. Wajar bila sampai saat ini yang dilakukan belum menunjukkan kemajuan yang berarti dalam menurunkan angka penderita di Indonesia. Dapat disimpulkan presiden telah salah kaprah dalam menjinakkan virus mematikan ini di Indonesia.

Dilain sisi, kualitas para pembantu presiden yang di bawah standar juga berpengaruh bagi Presiden Jokowi dalam menghasilkan berbagai kebijakan. Banyak terjadi tumpang tindih kebijakan selama pandemi ini berlangsung. Harusnya bila pemerintah dalam membuat kebijakan penanganan Covid-19 menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki bangsa Indonesia sesuai dengan ragam pendekatan yang ada, baik dari sisi iklim, maupun sistem nilai dan keyakinan serta budaya yang kita miliki maka saya yakin wabah ini dengan mudah bisa teratasi dengan baik.

Karena itu, agar penanganan Covid-19 ini dapat berjalan dengan baik, maka Presiden Jokowi harus segera memperbaiki kebijakannya dengan tidak melakukan pencitraan semata tetapi lebih mengedepankan sisi kemanusiaan, dan yang terpenting menggunakan pendekatan budaya bangsa Indonesia dengan bersandar pada nilai-nilai religitas yang dianut masyarakat Indonesia.

Dengan cara ini saya yakin akan muncul rasa percaya diri dari rakyat dan dengan sendirinya thaun ini akan lenyap di bumi Indonesia, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan bangsa yang berbudaya, sehingga dalam menanggulangi wabah ini tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan di negara lain. (ed.hira)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *