oleh

Pemerintah Supaya Tertibkan Faham Komunis dan Khilafah

Oleh: Abd. Hamid Rahayaan

(Penasehat Pribadi Ketua Umum PBNU)

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Belakangan pertentangan antara isu komunisme dengan khilafah semakin mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kedua golongan penganut faham ini saling menuding antar satu dengan yang lain. Padahal keduanya sama-sama memiliki tujuan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara tentu, hal ini sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komunisme maupun khilafah keduanya memiliki konsep yang berbeda soal negara yang sama-sama ingin merubah dasar negara. Belakangan kedua faham ini mewarnai diskursus publik sepanjang perhelatan politik yang itu dimulai dari pilkada DKI Jakarta hingga pemilihan presiden.

Kedua faham belakangan ikut nimbrung dalam perdebatan publik. Seolah-olah ada angin segar bagi keduanya untuk mengembangkan pengaruhnya di Indonesia–memanfaatkan situasi politik yang ada–. Khilafah disebut-sebut memanfaatkan dukungan kepada Anies Baswedan di pilkada DKI Jakarta sedangkan komunisme disebut-sebut berada di balik kemenangan presiden Joko Widodo.

Kehadiran kedua faham tersebut perlahan mengancam eksistensi negara. Jika pemerintah tidak cepat dalam mengambil langkah yang tegas, dikhawatirkan upaya merubah dasar negara dapat saja terjadi. Ini harus secepatnya diantisipasi oleh pemerintah. Karena itu pemerintah harus segera turun tangan menghalau setiap isu yang berkembang di masyarakat yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai kemudian pemerintah memberikan ruang kepada pihak-pihak yang ingin melakukan provokasi sehingga dapat menimbulkan benturan antar sesama anak bangsa dan bermuara pada terjadinya instabilitas negara. Perlu ada langkah tegas dari pemerintah, baik terhadap kelompok yang prokomunis maupun prokhilafah.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap faham yang bertentangan dengan Pancasila tidak dibolehkan hidup dan berkembang di negeri Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara yang dicetuskan para pendiri bangsa kita telah final dan harus diterima oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Jika pemerintah tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok yang sengaja merongrong keutuhan bangsa dan negara dengan mencoba mengembangkan faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila maka sama halnya pemerintah sedang mempersiapkan bom waktu yang kapan saja dapat menghancurkan bangsa dan negara ini.

Langkah konkrit yang bisa diambil pemerintah adalah dengan menerbitkan Perpu atau Kepres pelarangan ajaran komunisme dan khilafah agar menjadi payung hukum dalam menindak kedua paham ini. Sehingga l, siapa pun dengan sengaja mencoba mengembangkan kedua paham tersebut langsung ditindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kenegara tidak dibuat terombang-ambing oleh kelompok yang ingin memecah belah masyarakat dan mengacaukan negara.

Saya ingatkan kepada pemerintah agar hati-hati dan jangan main-main soal dua isu ini. Bangsa ini punya sejarah kelam atas pemberontakan PKI di masa lalu. Disamping itu, banyak negara jadi porak-poranda karena berkembangnya ajaran khilafah, paling tidak ini bisa menjadi bahan refleksi bagi pemerintah sehingga tidak menggampangkan kemunculan kedua faham tersebut.

Berkaca dari pengalaman pemerintah yang menyederhanakan kemunculan covid-19 yang kini menjadi bumerang. Demikian pula soal faham ekstrim tersebut yang harus menjadi pembelajaran. Oleh karena itu, saya sarankan dan minta kepada presiden Jokowi supaya memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menertibkan untuk tidak memberikan ruang kepada faham komunis dan khilafah untuk berkembang di Indonesia. (Ed.hira)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *