oleh

Diktaktor Peras Rakyat

Oleh Furqan Jurdi

_Ketua Umum Pemuda Madani_

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Bentuk wajah yang merakyat, penampilan yang sederhana tidak menjamin seseorang itu menjadi baik. Betapa banyak orang yang tertipu dengan penampilan? Dan kita di Indonesia kadang kebanyakan senantiasa ditipu dari bentuk luar saja.

Kata Plato, para diktator itu tidak muncul dengan muka bengis dan wajah yang menyeramkan. Untuk pertama kali diktator itu, ia pura-pura bertindak sebagai pelindung, selalu tersenyum kepada siapapun yang dijumpainya.

Di Indonesia, dapat kita lihat, ada yang masuk gorong-gorong untuk mencari simpati, pura-pura sederhana untuk memunculkan rasa kasihan, supaya penipuan itu berjalan sempurna maka Digunakanlah media dan buzzer. Ini sudah kita alami bersama.

Tetapi pada tahap selanjutnya ia membuat rakyatnya melarat dengan menarik pajak. Iuran BPJS yang tadinya oleh putusan pengadilan untuk tidak dinaikkan justru dinaikkan lagi. Ia melakukan pembangkangan hukum, merasa paling berkuasa dan bertindak otoriter.

Tahap selanjutnya ia Memaksa rakyat mengabdi kepada kemauan dirinya setiap hari. Kalau ada rakyat yang membangkang, dianggap sebagai pelaku makar, dituduh melakukan ujaran kebencian, dan penjara menanti.

Suara-suara kritis dianggap sebagai musuh. Tidak jarang suara-suara itu berujung pada proses hukum. Sebutlah Said Didu yang terus terang mengatakan sikap culas seorang menteri dilaporkan ke polisi.

Proteksi terhadap kritik diperhebat dengan kerja penegak hukum yang bebal. Tidak ada kebebasan, demokrasi diujung tanduk, kekuasaan bertindak semaunya dan menetapkan kebijakan yang mencekik rakyat yang lagi getir menghadapi situasi sulit.

Antara pandemi dan krisis ekonomi, rakyat hanya bisa diam membisu, kalau mereka berbicara, orang-orang bebal akan segera memanggil atau menjemputnya atas nama hukum. Inilah keadaan kita sekarang!

Otoritarianisme kini jelas nampak, dan kezaliman berdiri menghantam kehidupan rakyat. Ada Perppu Corona yang sudah Sah Menjadi UU setelah disepakati oleh lembaga perwakilan rakyat. Katanya mereka adalah representasi rakyat, tetapi mereka justru menghantam rakyat.

UU Corona itu sudah menetapkan kekebalan hukum bagi mafia-mafia yang ingin menggunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan mereka sendiri. Para pemain-pemain tender telah selamat dari ancaman hukuman Pidana, Perdata dan TUN.

Pengawasan sudah tidak berlaku, fungsi legislasi Lembaga Perwakilan sudah tidak ada lagi. Penguasa bisa menetapkan sepihak defisit seenaknya. Dan menetapkan penggunaan dana APBN semaunya.

Celakanya Lembaga Perwakilan mengamini semua itu, bahkan mengamini dirinya untuk tidak berfungsi lagi.

Lalu untuk apa ada lembaga perwakilan lagi? Hanya untuk menghabiskan uang rakyat?

Bukankah ia disebut sebagai lembaga perwakilan karena memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sementara fungsi itu sudah tidak berlaku lagi dalam UU Corona.

Ironisnya beberapa pasal dalam 12 UU ditiadakan untuk memuluskan rencana penguasa untuk menggunakan anggaran itu semaunya tanpa pengawasan. Lembaga Perwakilan terima itu dengan lapang dada.

Badan Pemeriksa Keuangan yang tadinya memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap penggunaan Anggaran berdasarkan UUD, ditiadakan oleh UU Corona. Akhirnya kekuasaan hanya ada pada satu tangan!

Kekuasaan pengadilan sebagai satu cabang kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan apapun tidak berfungsi dengan UU ini. Bayangkan setiap kebijakan dan berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah, meskipun itu melanggar hukum, seperti korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya, pengadilan tidak berhak untuk mengadilinya.

Sungguh ironis. Perlu diingat, dalam kekuasaan yang bermental otoriter, korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi secara masif. Demokrasi tidak selalu menjamin kebebasan dan keterbukaan, kalau lembaga perwakilan sudah tidak berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas, penegak hukum sudah menghamba pada kekuasaan. Dan sekarang sudah kita rasakan bersama seperti apa itu DPR, dan penegak hukum.

Sederet ketidakadilan terjadi sedemikian rupa, namun kita tidak lagi lagi punya tempat untuk menyampaikan itu secara institusional, melainkan kita hanya berjuang atas nama rakyat dan berangkat bersama kekuatan rakyat. Lembaga negara sudah tidak bisa diharapkan lagi.

Skandal Demi Skandal

Ketika otoritarianisme tiba, semua kasus akan bermunculan. Kita belum selesai dengan skandal-skandal besar, justru keluar UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk memuluskan jalan para mafia anggaran. Sungguh mencengangkan kita semua.

Padahal awal tahun 2020 muncul kasus korupsi besar. Ada kasus Jiwasraya skandal besar yang mengerikan. kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang dinilai merupakan skandal terbesar kedua setelah kasus BLBI di rezim sebelumnya. BUMN asuransi jiwa ini mengalami gagal bayar sebesar 13 T dan meminta talangan negara 30 T lebih untuk menyehatkan diri.

Kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) kini dirundung kerugian yang diduga mencapai Rp 10 triliun karena pengelolaan investasi berupa saham yang mengalami penurunan nilai. Bahkan Mahfud MD sebagai menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan menilai, dua PT Asurasi itu mengalami kerugian karena korupsi.

Tidak hanya terpaan korupsi, BUMN pun sedang mengalami masalah serius. Tahun 2016 utang BUMN mencapai Rp 2.263 triliun, lalu pada 2017 melonjak menjadi Rp 4.830 triliun. Sementara pada 2018 meningkat tipis menjadi sebesar Rp 5.271 triliun.

Meski sudah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), BUMN tetap saja mengalami kerugian. Setidaknya yang tercatat 7 BUMN yang terus merugi itu.

Kementerian Keuangan mengalokasikan PMN pada sejumlah perusahaan BUMN di antaranya Rp 65,6 triliun di tahun 2015, dan pada 2016 sebesar Rp 51,9 triliun. Pada 2017 turun drastis menjadi hanya Rp 9,2 triliun serta pada 2018 sebesar Rp 3,6 trilun. Sementara pada 2019 PMN oleh Kemenkeu naik lagi menjadi Rp 20,3 triliun. Untuk tahun 2020, uang pajak yang dialokasikan untuk tambahan modal BUMN turun tipis menjadi sebesar Rp 18,73 triliun. (Data Kompas.com)

Meski suntikan modal dari APBN dalam beberapa tahun ini terus dilakukan, rupanya tak menjamin kinerja keuangan perusahaan membaik. Tentu ini ada masalah yang paling fundamental dalam masalah keuangan BUMN. Mungkin saja kerugian yang dialami oleh BUMN terjadi karena korupsi.

Peras Rakyat

Akibat kondisi keuangan negara yang amburadul, korupsi menjamur, rakyatlah korbannya. Iuran BPJS yang tadinya dibatalkan naik oleh Mahkamah Agung, kini dinaikkan lagi oleh pemerintah. Kenaikan ini berlaku untuk seluruh peserta. Kenaikannya mencapai dua kali lipat.

Begitupun dengan harga sejumlah barang dan jasa direncanakan naik di tahun 2020 ini. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%.

Dengan alasan untuk melarang mudik tarif sejumlah ruas tol naik pada 2020 ini. Bahkan sebelum Corona Sejumlah ruas jalan tol sudah diputuskan untuk dinaikkan.

Rakyat dipalak, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, kebutuhan makanan sehari-hari semakin susah. Ditengah rintihan kesusahan, mulai dari krisis ekonomi hingga memuncak di masa pendemi, justru negara mengatur rencananya sendiri untuk menghabiskan uang rakyat.

Akhirnya, dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, penguasa memperlihatkan dirinya secara terang-terangan, bahwa ia tidak melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, melainkan melindungi kepentingan para mafia ekonomi dan makelar politik, untuk menguasai Indonesia, sehingga negara ini masuk dalam perangkap negara asing.

Pada akhirnya kedaulatan teritorial, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik tidak lagi dimiliki bangsa Indonesia, melainkan dikendalikan oleh mafia, aseng dan Asing.

Wallahualam bis shawab.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *