oleh

Ampun Deh, LHH Pemerintah Tidak Miliki Sense Crisis

Selamat Idul Fitri 1441 H

Surakarta, TribunAsia.com – Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan Perpres 75 Tahun 2019 melalui putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020.

Namun Pemerintah tetap gigih untuk menaikan iuran BPJS, kegigihan tersebut dengan menerbitkan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Iklan RB

Pakar Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Lukman Hakim Hasan, Ph.D mengatakan Pemerintah tidak memiliki sense of crisis dengan menaikan kembali iuran BPJS Kesehatan. Kondisi di tengah wabah Covid-19 ini seharusnya pemerintah lebih empati. Sebeb ada kelompok masyarakat yang rawan terhadap dampak Pandemi Covid-19 mereka adalah kelas pekerja.

“Industri dan perusahaan ikut jadi korban. Saat ini sebagian sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berbagai macam efisiensi. Bila ditambah ada kenaikan iuran BPJS, maka akan semakin berat, tutur Lukman

Kemarin ada perdebatan, diungkapkan Lukman bahwa untuk mengendalikan Covid-19 termasuk tes segala macam itu tidak bisa menggunakan BPJS. Kemudian kenaikan iuran ditolak MA, kini dinaikkan lagi oleh pemerintah. Bahkan mungkin lebih tinggi. Kenaikan tarif ini akan sangat terasa bagi kelompok kelas tertentu. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *