oleh

Press Release SURVEI NASIONAL CENTER FOR SOCIAL POLITICAL ECONOMIC AND LAW STUDIES (CESPELS) Pandangan Masyarakat Terhadap Covid-19, Penanganan Pemerintah Dan Dampak Sosial Ekonominya

Selamat Idul Fitri 1441 H

Metode Penelitian
Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) melaksanakan survei nasional dengan judul survei Pandangan Masyarakat Terhadap Covid-19, Penanganan Pemerintah dan Dampak Sosial Ekonominya. Survei nasional ini dilaksanakan dari tanggal 21 April sampai 3 Mei 2020. Survei ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling stratified random sampling dengan margin error +-3%. Peneliti meyakini bahwa di 34 provinsi tingkat penyebaran covid-19 nya heterogen atau tidak sama. Dari 34 provinsi tersebut kami mendapatkan data dari 20 provinsi karena kondisi sosial, waktu dan biaya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara online di 20 provinsi dan berhasil menjaring responden sebanyak 1053 responden. Kami mengakui bahwa teknik pengambilan data secara online memiliki kelemahan yaitu sulitnya mengontrol variasi karakteristik responden. Namun untuk mengatasi kelemahan tersebut peneliti mengatasinya dengan menggunakan tenaga lapangan terlatih yang tersebar di semua area survei sehingga tetap menjaring responden yang representative baik dalam hal usia, tingkat pendidikan, pengeluaran bulanan dan lainya.Hal ini terlihat dari identitas responden yang terjaring dalam survei ini.

Identitas Responden : Mayoritas Kelas Menengah

Iklan RB

Identitas responden dalam survei ini terdata bahwa mayoritas mereka adalah kelas menengah. Ini terlihat dari tingkat Pendidikan responden sebanyak 62,5% adalah Pendidikan tinggi dan 36 % berpendidikan sekolah menengah, selebihnya tingkat pendidikan lainya. Kesediaan mereka mengakses internet dan bersedia mengisi survei secara online adalah juga ciri lainya kelas menengah di Indonesia yang terjaring dalam survei ini. Mereka juga berusia produktif dari 17 tahun hingga 59 tahun dan terbanyak terjaring dalam survei ini mereka yang berusia antara 20 – 25 tahun sebanyak 36,6 % dan usia 40-49 sebanyak 18,4 %, selebihnya usia lainya. Dari segi pekerjaan juga mayoritas mereka bekerja sebagai wiraswasta (37,4%) , Mahasiswa (34,6%), ASN (9,5%), Ibu rumah tangga (4,8%), honorer (4,7%), selebihnya profesi lainya.Dari sisi pengeluaran per bualn juga terlihat sebanyak 23,5 % mereka yang berpenghasilan antara Rp 3 juta sampai Rp 4,5 juta, sebanyak 20,4% berpenghasilan lebih dari Rp.4,5 juta, sebanyak 19,2 % berpenghasilan antara Rp 2 juta sampai Rp 3 juta rupiah, selebihnya dibawah penghasilan tersebut. Ini artinya secara finansial responden yang terjaring dalam survei ini adalah kelas menengah.

Pandangan Masyarakat Tentang Covid-19 : Sangat Berbahaya

Survei ini menemukan bahwa mayoritas responden (99,1%) mengetahui bahwa covid-19 menyebar di Indonesia. Mereka mendapatkan informasi dari media online (21,9%), dari televisi (21%), dari WhatsApp (13,1%), dari Instagram (11,8%), dari facebook (8,5%), selebihnya dari sumber lain. Pandangan masyarakat tentang Covid-19 mayorits responden (60,3%) menilai bahwa Covid-19 sangat berbahaya,

Pandangan Masyarakat Tentang Kinerja Pemerintah Dalam Menangani Covid-19

Survei ini menemukan bahwa mayoritas responden menilai pemerintah pusat lambat (45,0%) dalam merespon penyebaran Covid-19. Ada yang menilai biasa saja (29,6%) dan ada yang menilai cepat sebanyak 25,4 %. Terkait kinerja pemerintah masyarakat menilai bahwa kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19 cukup baik (54,6%) dan menilai kurang baik (30,3%), menilai buruk (7,3%) dan menilai sangat buruk (5,9%). Jika menggunakan rentang nilai 1 sampai 10 bisa dimaknai rapot kinerja pemerintah cukup baik tetapi belum mencapai angka 6. Survei ini juga menemukan bahwa mayoritas responden (55,7%) menyetujui transparansi informasi data Covid-19. Tentang kebijakan PSBB sebanyak 44,3% dari responden menyatakan efektif dan sebanyak 40,7% menyatakan sebaliknya. Ini artinya masyarakat masih meragukan efektifitas PSBB. Sehingga masyarakat menghendaki adanya hukuman. Sebanyak 57,5 % responden menyetujui pemberian hukuman bagi pelanggar aturan PSBB.
Tentang kebijakan belajar dan bekerja dari rumah mayoritas responden (90,1%) menilai kebijakan belajar dan bekerja dari rumah itu tepat karena kondisi pandemic Covid-19. Tentang kebijakan larangan pulang kampung, sebanyak 54% responden menyetujui larangan pulang kampung dan 32,7 % sangat setuju larangan pulang kampung.
Tentang bantuan sosial (bansos) mayoritas responden (79,6 %) menyatakan bahwa realisasi bantuan sosial pemerintah belum sampai kepada mereka. Ini maknanya masih banyak masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah.

Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19

Survei ini menemukan bahwa dampak sosial ekonomi dari covid-19 sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari temuan survei ini. Tentang keamanan ditemukan bahwa mayoritas responden (51%) menyatakan bahwa lingkungan sekitarnya kurang aman. Disaat yang sama bekerja di rumah dan belajar dirumah juga telah membuat masyarakat tidak nyaman. Sebab survei nasional ini juga menemukan bahwa sebanyak 50% responden merasa tidak nayaman belajar dan bekerja di rumah dan sebanyak 13,2 % merasa sangat tidak nyaman. Ini artinya secara sosial masyarakat kita sedang mengalami tingkat stress yang cukup tinggi karena lingkugan di luar rumah tidak aman dan lingkungan di dalam rumah belajar dan bekerja dari rumah tidak nyaman. Tingkat kecemasan masyarakat juga tinggi. Hal ini terlihat dari temuan bahwa mayoritas responden merasa cemas (54,4%) dan sangat cemas (35,6%). Ini artinya tingkat kecemasan masyarakat sangat tinggi.

Dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat survei ini menemukan bahwa mayoritas responden (69,4%) menyatakan kemampuan ekonominya tidak cukup untuk biaya hidup dua bulan kedepan. Ini artinya kemampuan ekonomi masyarakat secara umum hanya sampai pada bulan Juli 2020, setelah itu mereka tidak memiliki tabungan lagi. Temuan ini juga menunjukan bahwa karena responden mayoritas kelas menengah (middle class) maka kelas menengah di Indonesia berpotensi akan bergeser menjadi kelas bawah (lower class). Ini artinya lower class bertambah dan angka kemiskinan akan bertambah.

Survei nasional ini juga menemukan bahwa mayoritas responden (48,3%) menilai kebijakan tinggal dirumah selama PSBB itu mengganngu pendapatan mereka dan sangat mengganggu pendapatan responden (33,2%). Ini menunjukan bahwa dampak ekonomi dari Covid-19 benar-benar mengurangi pendapatan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut maka kami CESPELS merekomendasikan sekaligus mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah masih terus perlu memperbaiki manajemen penanganan Covid-19 karena menurut masyarakat kinerjanya cukup buruk atau belum optimal
Pemerintah Perlu membuat kebijakan antisipatif di sektor ekonomi untuk antisipasi dua bulan kedepan karena mayoritas masyarakat berdasarkan survei ini menyatakan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhanya setelah dua bulan kedepan
Perlu kebijakan pemerintah dan keterlibatan masyarakat untuk menanganai tingkat kecemasan masyarakat yang sangat tinggi baik kecemasan ekonomi, kecemasan di rumah maupun kecemasan atas ketidakamanan lingkungan sekitar
Perlu kebijakan baru untuk program belajar dari rumah karena mayoritas masyarakat merasa tidak nyaman belajar dari rumah
Perlu kebijakan untuk mengratiskan internet bagi keperluan belajar dan bekerja dari rumah karena survey ini juga menemukan harapan masyarakat saat ini menginginkan ada program dari pemerintah untuk internet gratis. Ada 55,4 % masyarakat menginginkan internet gratis.
Karena kecemasan masyarakat masih tinggi dan penyebaran covid-19 masih terjadi maka pemerintah dianjurkan untuk tidak melonggarkan atau tidak melakukan relaksasi kebijakan PSBB terlebih dahulu.

Jakarta, 11 Mei 2020
Tim Peneliti CESPELS
Ubedilah Badrun 081213128972
Aman Abadi 081319345178
Pait Ponandang 081317896319
Fuad Adnan 081310367295
Hadi Iskandar 083806838158
M, Naim 08974419926

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *