oleh

Para Menteri dan Gubernur Berhentilah dengan Pencitraan

Selamat Idul Fitri 1441 H
Abdul Hamid Rahayaan, Penasehat Peribadi Ketua Umum PBNU

Oleh : Abd. Hamid Rahayaan 

(Penasehat Peribadi Ketua Umum PBNU)

Iklan RB

Belakangan ini terjadi polemik yang cukup menyita perhatian publik. Berawal dari tiga Menteri di Kabinet Jokowi secara kompak mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait bantuan sosial dalam penanganan Covid-19. Kritikan tersebut dinilai tendensius menyudutkan posisi Anies selaku Gubernur DKI Jakarta. Ketiga menteri rival Anies Baswedan ini ialah Menkeu Sri Mulyani, Mensos Juliari Batubara, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Mereka menyerang dari segi dana anggaran, pengawasan penyebaran Covid-19, sampai penyaluran bansos. Anies lalu kemudian membantah semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Anies menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial telah dilaksanakan sejak 9 April atau sehari sebelum pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimulai di Jakarta. Sementara pemerintah pusat baru mendistribusikan bantuan sosial pada 20 April. Anies menilai pihaknya sudah bergerak lebih cepat dibanding pemerintah pusat.

Perdebatan antara Anies dan pemerintah pusat (Pempus) seyogyanya sudah berlangsung sejak awal kemunculan virus corona di Indonesia. Anies menilai Pempus lamban dalam merespon pandemi ini. Bahkan menurutnya, jumlah kasus yang disajikan ke publik juga tidak akurat.

Saling serang antara pempus dan Pemprovil DKI Jakarta terkait penanganan Covid-19 berujung pada kritik pedas yang dilayangkan tiga menteri Jokowi tersebut. Ketiganya mengoreksi cara Anies mengelola bantuan sosial di DKI Jakarta.

Namun, dibalik perdebatan yang sengit soal penanganan corona? Sesungguhnya ada motif politik dibalik itu yaitu, suksesi presiden di 2024 nanti. Karena itu, kritik yang dilayangkan para Menteri Jokowi adalah rivalitas ideologis dan kelompok interes tertentu yang bertujuan untuk menurunkan citra Anies di mata publik tapi sesungguhnya bukan untuk kepentingan rakyat.

Dominan dalam pikiran pejabat publik ini adalah bagaimana menjatuhkan lawan politiknya dengan berbagai macam cara sehingga, dalam menilai suatu kebijakan tidak lagi didasarkan pada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat tapi pertimbangannya adalah keuntungan politik semata.

Itu sebabnya, kedua kubu kini berlomba-lomba mencari pengakuan masyarakat dengan saling menyalahkan dan menjatuhkan, seolah-olah mereka peduli dengan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Sesungguhnya yang dilakukan hanya sekedar mencari pencitraan sahaja.

Kritik yang mereka sampaikan di publik bukan karena atas sikap peduli terhadap apa yang dialami masyarakat. Melainkan hanya ingin menjatuhkan lawan politiknya. Dilain sisi, rakyat hanya dijadikan pelengkap dari setiap perdebatan mereka.

Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang mereka kerjakan tidak ikhlas untuk kepentingan rakyat. Semata-mata hanya ingin mencari dukungan rakyat untuk kepentingan politik mereka dalam menghadapi pilpres 2024 nanti. Misalnya, kebijakan bantuan langsung tunai yang diharapkan bisa membantu masyarakat selama pandemi ini berlangsung akhirnya banyak menuai kritik karena tidak tepat sasaran. Masih banyak  lagi program yang sesungguhnya hanya pencitraan tanpa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sungguh naif jika melihat perlakuan para pejabat publik ini. Mareka seolah-olah punya rasa kepedulian kepada rakyat. Peduli mareka sudah tidak ada, yang ada dalam pikiran mereka hanyalah kekuasaan dan jabatan. Padahal, dalam situasi semacam ini, yang perlu dikedepankan adalah sisi kemanusiaan dari para pejabat publik kita. Justru bukan sebaliknya, memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan politik mereka. Seharusnya antara urusan politik dan kemanusiaan tidak dicampuradukkan.

Secara tidak langsung para pejabat publik kita–baik yang berada di pempus maupun daerah–telah memanfaatkan musibah untuk kepentingan politik mereka. dengan. Saling menjegal dan mencari popularitas dan mempertontonkan cara-cara yang tidak elok kepada masyarakat. Sungguh, sejatinya yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan pencitraan tetapi sentuhan langsung pemerintah dengan cara memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama pandemi ini berlangsung.

Disamping itu, publik juga berharap para pejabat publik mau menanggalkan semua atribut politiknya. Meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya.  Betul-betul fokus dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat saat ini.

Saya meminta kepada para pemangku kepentingan di republik ini, agar tidak berpolemik dan melakukan pencitraan ditengah musibah yang sedang dihadapi rakyat.  Jangan menambah beban yang sedang dihadapi rakyat. Yakinlah jika yang dilakukan hanya untuk tujuan politik maka tidak akan diridhai oleh Allah subhana wa ta’ala. (ed. Hira)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *