oleh

Tiga Salah Paham

Selamat Idul Fitri 1441 H

 

Ada tagar #SkandalAmiesPemprovDKI di twitter. Yang menyoal tiga statemen Menteri kepada Anies Baswedan. Padahal menurut saya hal sebetulnya bukan issue besar, namun hanya kesalahpahaman yang sudah diluruskan. Sayangnya kemudian diberi judul bombastis oleh media. Yuk kita bahas.

Iklan RB

Pertama adalah pernyataan Menteri Sosial Juliari Batubara. Yang dikutip media menyatakan, bahwa bansos dinilai tidak tepat sasaran. “Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi ternyata data lama sebab penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari pemprov DKI,” kata Juliari saat menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (6/5).

Soal salah sasaran yang disebutkan Pak Menteri sebetulnya untuk Jakarta relatif kecil saja. Dalam evaluasi yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta kepada media, tingkat salah sasaran di DKI Jakarta hanya 1.6 persen saja. Bandingkan dengan Jateng yang dikatakan salah sasaran mencapai 40 persen.

Kemudian soal alasan salah sasaran bahwa banyak bantuan sembako dari Kemensos sama dengan penerima Bansos Pemprov DKI, itu sebenarnya bukan indikasi dari salah sasaran. Karena data bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagian besar memang sama dengan data bansos Pemprov DKI Jakarta tahap I. Karena ketika PSBB Jakarta dimulai bantuan sosial kementerian pusat belum turun, sehingga Pemprov DKI Jakarta berinisiatif menutupi lebih dulu. Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan untuk seluruh warga yang terdaftar. Alasannya seperti yang diungkap Mas Anies di media, bahwa diatribusi bantuan ini diberikan demi menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial.

Jadi walau pada awal kesepakatan Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Sosial adalah bahwa Pemprov DKI Jakarta menanggung 1,1 juta jiwa dan 2,6 juta jiwa ditanggung Pemerintah Pusat. Namun pada prakteknya bansos DKI Jakarta tahap I diberikan kepada semua Kepala Keluarga terdaftar untuk menutup bansos kementerian sosial yang belum turun.

Jika dilihat, kejadian ini malah bagus. Warga tidak terlambat mendapatkan bansos karena Pemprov DKI Jakarta sudah bergerak lebih dulu. Kemudian bansos juga tidak menumpuk karena ketika bansos Pemerintah Pusat turun, bansos Pemprov DKI Jakarta juga tak didistribusikan.

Jelas kan ya, sebetulnya tak ada masalah di sini.

Kedua, pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang diberi judul profokatif oleh media Kontan.co.id “Menteri Muhadjir Sempat Tegur Keras Anies Baswedan, Apa yang Terjadi?”. Jika dibaca link beritanya (link ada di bawah) sebenarnya yang dipermasalahkan sama dengan yang disampaikan oleh Menteri Sosial di bahasan pertama. Yaitu mengapa Pemprov DKI Jakarta membagikan bansos terlebih dahulu pada sasaran penerima yang disepakati sebagai target bansos Kemensos.

Kita tahu dari uraian di atas bahwa hal itu sudah bukan persoalan lagi karena Gubenur DKI Jakarta telah menjelaskan ke Menko PMK dan Menteri Sosial. Bahwa bantuan Pemprov DKI Jakarta kepada semua warga dalam daftar penerima dimaksudkan untuk menghindari keresahan sosial. Sebab kita tahu bahwa bansos dari Pusat juga baru turun pada tanggal 20 April sementara PSBB telah dimulai pada tanggal 10.

Sekali lagi, di titik ini yang dipermasalahkan bukan pada keakuratan data.

Sementara soal warga yang belum mendapatkan bansos, pemprov DKI Jakarta telah mengerahkan RT dan RW untuk melakuka pendataan bagi yang belum terdaftar dan verifikasi atas data eksisting.

Ketiga, pernyataan Menteri Keuangan kepada media, “Dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), DKI Jakarta yang tadinya cover 1,1 juta warganya ternyata mereka tidak punya anggaran dan meminta pemerintah pusat yang cover terhadap 1,1 juta (PKM) DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pusat,”. Pernyataan ini menurut saya mengandung kesalahpahaman.

Pernyataan Pemprov DKI Jakarta tak memiliki uang sehingga semua bansos ditanggung pusat, kalau betul pernyataannya demikian, agak misleading. Bahwa pendapatan daerah Pemprov DKI Jakarta mengalami kontraksi hingga 52% telah diakui oleh Gubernur dan dinyatakan kepada media. Bahwa DKI Jakarta melakukan penghematan dengan memotong tunjangan kinerja ASN sebesar 50 persen, sudah dilakukan. Bahwa Pemprov DKI Jakarta menagih hutang pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Pusat juga dilakukan sebagai upaya mengisi kas daerah.

Namun Pemprov DKI Jakarta tetap punya uang untuk bansos kepada warga terdampak. Sebab bansos adalah salah satu prioritas anggaran DKI. Maka yang dilakukan DKI Jakarta bukan melimpahkan semua bansos untuk ditanggung pemerintah pusat, tetapi kembali kepada kesepakatan awal dengan Kementerian Sosial. Yaitu DKI Jakarta menanggung 1,1 juta warga yang masih harus didaftar (karena bukan berasal dari data eksisting bansos). Sementara Kementerian Sosial akan tetap menanggung sejumlah 2,6 juta jiwa sesuai kesepakatan awal. Tidak ada perubahan pada komitmen Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Jika tak memiliki uang, sebagaimana dinyatakan Menkeu, tentunya Pemprov DKI Jakarta tak akan memilih langkah proaktif membagikan bansos terlebih dulu pada awal PSBB dimulai dan memilih menunggu bansos Pemerintah Pusat turun. Itu juga yang dikatakan Anggota DPRD M taufik dari Gerindra.

Walaupun ekonomi sulit, komitmen Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos tetap. Hal ini juga telah dianggarkan dalam refocusing APBD. Kementerian Dalam Negeri tahu tetang hal ini. Oleh karenanya Pak Tito juga memuji Pemprov DKI Jakarta sebagai satu provinsi yang paling agresif dalam refocusing anggaran. Kata beliau, “Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah DKI Jakarta. Dalam catatan kami DKI salah satu daerah yang paling aktif dan agresif dalam relokasi anggaran,” ujar Tito dalam telekonferensi Musrenbang DKI, Kamis 23 April 2020.

Jika terlihat ada perbedaan pendapat antara Mendagri dan Menkeu soal anggaran DKI Jakarta terkait penanggulangan Covid-19 terutama bansos, saya duga itu hanya karena kurangnya koordinasi atau informasi.

Demikian cerita Jakarta pagi ini teman. Sekedar berbagi informasi dalam perspektif yang berbeda.

Tatak Ujiyati
(catatan pagi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *