oleh

Kasus Pemecatan Kadis Kominfo Ditengah Pandemi Covid-19. Sekda Depok: Ini Perilaku Semen-mena Abuse of Power

Selamat Idul Fitri 1441 H

 

Depok, TribunAsia.com. –Ditengah suasana keprihatinan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi Covid-19, Kota Depok dan kesemrawutan koordinasi antar pejabat di Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) pandemi Covid-19. Kota Depok dihebohkan pemecatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sidik Mulyono oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Iklan RB

Sidik Mulyono, selama ini dikenal sangat berperan sebagai leading sector wartawan dalam melakukan tugas peliputan selama darurat krisis mendunia coronavirus disease tahun 2019 (Covid-19) ini. Doktor pakar teknologi informatika lulusan universitas beken di Jepang ini sebelum menjadi Kadis Kominfo Kota Depok melalui seleksi open bidding ini adalah aparatur negeri di Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT).

Disebutkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono tindakan pemecatan Kadiskom info ini adalah tidak bijaksana dan bentuk kesewenangan atau abuse of power Wali Kota Mohammad Idris.

Selain itu, pemecatan Sidik Mulyono ini adalah bentuk maladministrasi perusakan birokrasi aparatur sipil negara. Seharusnya, sebelum masa berakhirnya masa tugas Sidik Mulyono selaku Kadis Kominfo pada tanggal 22 Mei 2020 ini, eloknya, sesuai peraturan pegawai yang direkrut dari open bidding atau seleksi lelang, harus dibahas melalui team evaluasi kinerja (TEK) ASN. TEK ini diketuai oleh Sekda dengan pejabat Pemkot Depok termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Supian Suri.

“Saya tidak diberitahukan sama sekali. Saya selaku Sekda diabaikan saja. Kepala BKPSDM langsung saja memproses pemberhentian Kadis Kominfo kepada Wali Kota Depok tanpa berkoordinasi dengan saya atau meminta tanda paraf kepada saya dan Wakil Wali Kota Depok. Kalau kita berpegang kepada azas good governance semua yang terjadi adalah sebuah kesalahan,” ujar Hardiono di Kantor Setda Kota Depok. Dilaporkan TribunAsia.com, Rabu, 6 Mei 2020.

Jelas Hardiono, pelepasan pejabat yang direkrut dengan open bidding harus harus dianalisa dalam proses secara beradab dan bermartabat. Sidik Mulyono harus dievaluasi kinerjanya melalui TEK. Kemudian yang bersangkutan didengar pendapatnya apakah ingin kembali ke institusinya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau tetap berkarir di Pemkot Depok. Hal ini bila hasil evaluasinya bagus.

“Bila pun hasil dari evaluasi kinerja Pemkot Depok menilai Pak Sidik tidak dibutuhkan lagi, maka perlu dilepas dengan bermartabat melalui proses yang benar dengan tidak sembunyi-sembunyi dan melangkahi posisi saya sebagai Sekda,” sebut Pak Har.

Kekisruhan birokrasi di Kota Depok ini muncul ditengah aroma jelang Pilkada Kota Depok yang sudah tertunda akibat taeun penyakit viruskorona yang sedang menghantui dunia. Belum ada keterangan resmi dari yang bersangkutan Kadis Kominfo Sidik Mulyono.

Masalah yang sudah lama terpendam dan berkembang terbatas di kalangan wartawan di Kota Depok mulai ramai menjadi issue di tengah krisis Covid-19 ini, bermula dari pemberitaan mengutip keterangan dari Kepala BKPSDM Kota Depok Supian Suri.

Jelaskan Hardiono, sesuai etika hierarki, mengenai pemrosesan status Sidi Mulyono harus melalui TEK, BKPSDM, Sekda, wakil wali kota, dan terakhir ke wali kota.

“Ini tidak, Sekda tidak diberitahukan, tidak diajak bicara tapi langsung dari Kabid Pengembanga Karir KPSDM, Kepala BKPSDM dan lansung ke wali kota dengan melewati tahapan hierarki yang semestinya sesuai aturan good governance,” sesal Hardiono, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bappeda Kota Depok ini.

Sebut Hardiono, walaupun ada surat dari BPPT yang mempertanyakan keberadaan Sidik Mulyono sebagai aparaturnya yang bekerja di Pemkot Kota Depok sebagai Kadis Kominfo, tidak menjadi serta merta Sidik dapat diberhentikan sebelum melalui proses kepatutan menerima dan melepas seorang pejabat yang diangkat melalui keputusan wali kota. Sidik sendiri punya masa tugas sejak 22 Mei 2017 hingga 22 Mei 2020 ini.

Berdasarkan surat koordinasi Sidik Mulyono kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Masalah ini didengar oleh KASN. Maka memberi tanggapan bahwa harus melalui sekda terlebih dahulu.

“Tapi tiba-tiba, malah Kepala BKPSDM ngomong di koran, mau akan ada PLT. Ini tidak bijak. Harusnya ngomong dululah ke sekda. Tidak dengan langsung memutuskan seperti itu. Jalankan dulu, saran dari KASN baru, diskusikan dulu,” ujar Hardiono.

Disebutkan oleh sumber TribunAsia, selama ini, Sidik Mulyono dikenal adalah figur yang sangat loyal kepada Mohammad Idris. Banyak program yang digagasnya memberikan keberhasilan kinerja kepada Pemkot Depok. Namun aroma politik mulai merebak dengan memasuki masa pilkada tahun 2021 dimana masa berakhirnya duet pasangan Wali Kota Muhammad Idris yang didukung PKS dengan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok.

Nah, sekarang di pilkada tahun 2021 nanti, pusaran politik berkecenderungan berubah drastis. Dua sosok ini, Idris dan Pradi bercerai dengan agenda masing-masing. Ditambah pula adanya wacana dan ketertarikan Sekda Hardiono dapat saja maju jadi calon Wali Kota Depok dari dukungan PKS.

“Nah…. Sebagai figur sebagai komando di Dinas Komunikasi dan Informatika inilah, Sidik berada dan terjebak yaitu dalam mempromosikan kinerja atasannya tersebut. Bila sudah bawa unsur emosional apa pun kerja bawahan akan salah aja,” ujar sumber itu.

Ketika dikonfirmasi, Sidik Mulyono masih enggan berkomentar. “Saya no comment dulu deh. Saya mengindari komentar dulu. Kok jadi riuh ya. Itu awalnya ada yang memberitakan tapi tapi konfirmasi ke saya dulu,” jawab Sidik mencoba menghindari polemik. (Hira)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *