oleh

Ombudsman Evaluasi PSBB DKI Tahap Pertama

Selamat Idul Fitri 1441 H

Jakarta, TribunAsia.com- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta Raya) telah melakukan dan menyelesaikan kajian cepat (Rapid Assessments) sebagai salah satu metode untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap I di Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum, Ombudsman Jakarta Raya memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pelaksanaan dan penegakan aturan PSBB di wilayah DKI Jakarta selama periode 10-23 April 2020 (Tahap I).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

” Dalam pengamatan kami, secara umum, PSBB telah berhasil meningkatkan angka deteksi Suspect Covid-19, meningkatkan kepatuhan warga untuk bekerja dari rumah, menerapkan social/physical distancing sebagai upaya mengurangi potensi transmisi lokal Covid-19 di Jakarta, juga menyalurkan bansos dengan cepat sebagai bagian dari kompensasi selama PSBB dan mempertahankan kualitas pelayanan publik,” kata Teguh P. Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Selasa (5/5/2020).

Namun demikian, Ombudsman Jakarta Raya mencatat beberapa kekurangan dan potensi maladministrasi terkait penanganan Covid-19 dari aspek Kesehatan, Penegakan hukum Work From From (WFH), Bantuan Sosial dan Mitigasi pelayanan publik sebagai aspek yang diawasi oleh Ombudsman Jakarta Raya selama penerapan PSBB tahap I.

Aspek Kesehatan
Ombudsman Jakarta Raya mengapreasisi kesigapan jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam melakukan deteksi dini dan persiapan penanganan Covid-19. Dimulai sejak akhir tahun 2019 melalui Public Health Emergency Operating Centre (PHEOC) yang terhubung dengan jaringan pengawasan penyakit menular dari negara lain.

Kemudian, penerapan pengawasan terhadap orang yang baru tiba dan berangkat ke negara pandemik, termasuk juga persiapan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan protokol penanganan wabah menular telah berkontribusi membantu kesiapsiagaan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani pandemik Covid-19.

” Apresiasi khusus kami berikan kepada jajaran Pemprov DKI karena langsung menerapkan protokol penyakit wabah menular di tahap deteksi, termasuk protokol pemulasaraan dan pemakaman serta pemetaan penyebaran Suspect Covid-19. Juga termasuk modelling potensi penyebaran Covid-19,” lanjut dia.

Namun, selain capaian ±75.000 Rapid Test yang telah dilaksanakan, yang turut memperbaiki angka pemantauan penderita Covid-19, Ombudsman Jakarta Raya mencatat pentingnya perbaikan pengawasan terhadap pelayanan Rumah Sakit oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti perbaikan peralatan APD bagi tenaga kesehatan, dan penyiapan penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit Rujukan.

Ombudsman Jakarta Raya menemukan adanya syarat tambahan untuk melakukan Rapid Test bagi anggota masyarakat yang ingin berobat ke Rumah Sakit untuk penyakit non-Covid-19. Test (Rapid atau PCR) dijadikan prasyarat Rumah Sakit ketika akan menangani pasien non-Covid. Test tersebut harus dibiayai oleh si pasien sendiri karena tidak ditanggung oleh Rumah Sakit, BPJS, Asuransi Kesehatan Swasta maupun Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

” Kami melihat potensi tindakan maladministrasi Pemprov DKI dalam pengawasan pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit kepada pasien,” terang Teguh.

Ombudsman Jakarta Raya mengkhawatirkan pelayanan kepada pasien dengan penanganan pasien penyakit kronis seperti pasien yang membutuhkan cuci darah, seperti yang dikeluhkan para anggota Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPDCI).

” Penanganan kepada masyarakat yang memiliki penyakit kronis luput dari amatan Pemerintah Daerah, mereka otomatis ditetapkan sebagai ODP, harus melakukan isolasi diri dan dirujuk melakukan perawatan penyakitnya di Rumah Sakit rujukan yang tidak memiliki fasilitas Kesehatan seperti ini, atau berpotensi menjadi positif Covid-19 ketika berobat ke rumah sakit rujukan,” paparnya lagi.

Ombudsman Jakarta Raya mengkhawatirkan situasi tersebut karena para pasien penyakit kronis memiliki penyakit penyerta yang membuat mereka lebih rentan terhadap Covid-19. Untuk itu Ombudsman Jakarta Raya meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan mitigasi pelayanan bagi masyarakat umum yang berobat ke Rumah Sakit baik karena penyakit kronis maupun penyakit biasa.

” Ada dua Langkah yang bisa ditempuh Pemprov DKI, pertama biaya Rapid Test ditanggung oleh Pemprov DKI dan kedua menyediakan Rumah Sakit rujukan bagi para penderita penyakit kronis yang telah menerapkan standar penanganan Covid-19 tanpa harus membebani para pasien kronis tersebut,” tambah Teguh kembali.

Penegakan hukum Work From From (WFH)
Ombudsman Jakarta Raya juga mencatatakan apresiasi khusus kepada jajaran Polda Metro Jaya yang telah menyiapkan sebanyak 33 Check Point yaitu pos untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penindakan pelanggaran PSBB yang bertugas selama 1×24 jam dan dilakukan secara terpadu (Polri, TNI dan Pemda).

Dan 45 Pos Pantau yakni pos bagi petugas Polri untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan pelanggaran PSBB yang bertugas pada 06.00-22.00 Wib. Petugas pada Pos Check Point merupakan gabungan dari Polantas, Sabhara, Marinir, Brimob, Dishub dan Satpol PP.

Ombudsman Jakarta Raya secara khusus melakukan sidak dan pemantauan terhadap beberapa titik Check Point, terminal dan stasiun Kereta Rel Listrik (KRL). Pantauan di Check Point perbatasan Jakarta dan Depok. Dari hasil tersebut, didapatkan penurunan pergerakan moda transportasi dari arah Depok ke Jakarta, pada jam sibuk (06.00-09.00) di hari kerja (1.000-3.000 mobil) dan (8.000-9.000 motor).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Stasiun Manggarai dan Tebet, bahwa telah terjadi penurunan jumlah penumpang KRL secara signifikan sejak pertama kali penyebaran Covid-19 (Awal Maret 2020) sampai dengan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta (Pertengahan April 2020).

Pada hari Normal di hari kerja, Penumpang KRL yang melakukan Tap IN di Stasiun Manggarai bisa mencapai jumlah 21.000-23.000 penumpang/hari dan di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan bisa mencapai 32.000-34.000 penumpang/hari. Pada awal kebijakan WFH (sebelum PSBB), terjadi penurunan jumlah penumpang di St. Manggarai sekitar 4.000-15.000 penumpang/hari dan St. Tebet 7.000-24.000 penumpang/hari.

Selanjutnya ketika dimulainya pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta per tanggal 10 April 2020, jumlah penumpang KRL semakin menurun, St. Manggarai sekitar 1.000-3.000 penumpang/hari dan St. Tebet sekitar 2.000-5.000 penumpang/hari. Sementara untuk kenaikan warga yang keluar dan masuk DKI Jakarta yang terpantau pada Terminal Bis Antar Kota Antar Provinsi Pulo Gebang Jaktim.

Data yang diperoleh dari pihak Kasatpel Terminal Terpadu Pulo Gebang, telah terjadi penurunan jumlah penumpang Bus AKAP secara signifikan sejak pertama kali penyebaran Covid-19 (Awal Maret 2020) sampai dengan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta (Pertengahan April 2020).

Pada awal hingga pertengahan Maret total jumlah Penumpang kedatangan dan keberangkatan adalah 64.346 penumpang dengan rata-rata 4.290 penumpang/hari. Selanjutnya pada pertengahan hingga akhir Maret total penumpang kedatangan dan keberangkatan adalah 48.174 penumpang dengan rata-rata 3.011 penumpang/hari.

Masuk pada awal hingga pertengahan April, awal dimulainya PSBB di DKI Jakarta, jumlah Penumpang kedatangan dan keberangkatan adalah 12.475 penumpang dengan rata-rata 831 penumpang/hari. Jumlah Penumpang kedatangan dan keberangkatan semakin menurun di minggu ketiga April dengan jumlah 5.316 penumpang dengan rata-rata 759 penumpang/hari.

Namun, terdapat catatan penting yakni pada H-1 Puasa atau tepatnya pada hari Kamis, 23 April 2020, terjadi lonjakan penumpang keberangkatan, sejak pukul 06.00–12.00 WIB (kurun waktu 6 jam) tercatat telah terdapat 831 penumpang keberangkatan, yang mana pada hari sebelumnya untuk 840 penumpang membutuhkan waktu 12 jam. Hal ini juga berkaitan dengan himbauan Presiden terkait larangan mudik per-tanggal 24 April 2020.

Selain capaian tersebut, Ombudsman Jakarta Raya menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait Penegakan hukum pelaksanaan Work From From (WFH) masih ditemukan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang melibatkan kerumunan massa dalam jumlah besar seperti yang terjadi dalam pembagian Sembako di Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) pada tanggal 21 April 2020 yang lalu.

Menurut Ombudsman Jakarta Raya, hal itu tidak perlu terjadi jika Satgas Covid-19 Provinsi memperbaiki koordinasi dengan Lembaga Pemerintah lainnya termasuk militer di Jakarta agar hal tersebut tidak terulang kembali. Upaya Persuasif (Ultimum Remedium) yang menjadikan hukuman Pidana sebagai upaya terakhir penegakan hukum oleh Polda Metro Jaya dalam Penegakan hukum Social/Physical Distancing di dalam kendaraan (umum dan pribadi) juga perlu mendapatkan apresiasi khusus.

Ombudsman Jakarta Raya mengapresiasi hal tersebut karena kompleksitas penegakan Pergub 32/2020 jika polisi melakukan tindakan koersif. Sanksi bagi para pelanggar aturan dalam Pergub tersebut langsung merujuk ke Sanksi yang ada dalam UU Karantina Kesehatan dan UU Wabah Penyakit Menular, berupa sanksi Pidana dengan hukuman kurungan 1 tahun atau denda maksimal 100 juta” lanjut Teguh lagi.

Dapat dibayangkan jika pendekatan tersebut dilakukan, selepas masa pandemik Covid-19, Rutan dan Lapas akan lebih penuh dengan para pelanggar PSBB.

Namun untuk mengurangi jumlah pelanggaran di PSBB tahap II dan berikutnya, Ombudsman Jakarta Raya mendorong Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggencarkan sosialisasi sanksi Pidana kepada para pelanggar aturan Social/Physical Distancing di moda transportasi agar warga juga menjadi lebih sadar bahwa Polisi memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi pidana jika mereka membandel.

Hal lain yang menjadi catatan Ombudsman Jakarta Raya dalam penegakan hukum WFH dan Social Distancing selama PSBB adalah minimya pengawasan Social/Physical Distancing di pasar yang masih beroperasi dan pada kawasan permukiman.

” Sudah seharusnya Pemprov DKI mengerahkan 5.000 anggota Satpol PP mereka untuk secara aktif mengawasi pasar yang masih beroperasi dan melakukan pengawasan di lingkungan permukiman secara begilir,” tutur Teguh lagi.

” Satpol PP tidak perlu dilibatkan dalam pos pantau dan check point karena kewenangan mereka juga terbatas,” sambungnya.

Satpol PP akan lebih efektif untuk mengawasi pelaksanaan social/physical distancing di pasar dan permukiman.

” Munculnya kekerasan oleh sebagian pemuda di wilayah Pulo Gadung karena kekesalan mereka terhadap warga yang melaporkan kegiatan tarawih mereka ke Pemprov tidak perlu terjadi kalau Satpol PP disebar ke kawasan tersebut,” tambah Teguh.

Selain itu, Ombudsman Jakarta Raya juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memberikan batas social/physical distancing pada pasar-pasar dengan garis pembatas agar lebih mudah dalam melakukan pemantauan.

” Upaya penjualan daring oleh PD Pasar Jaya perlu di apresiasi, tapi masih adanya warga yang membeli langsung ke pasar dan tanpa batas social/physical distancing jelas membuat hampir tidak ada penerapan social/physical distancing di pasar tersebut dan mempermudah transmisi local Covid-19 di wilayah tersebut,” menurut dia.

Terakhir, Ombudsman Jakarta Raya meminta Pemprov DKI secara tegas menindak perusahaan yang tidak dikecualikan dalam PSBB dan perusahaan yang dikecualikan tapi mengabaikan anjuran social/physical distancing.

” Ketegasan tersebut termasuk terhadap 219 perusahaan yang tidak dikecualikan tapi mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk tetap beroperasi selama PSBB,” ujar Teguh.

” Semua sudah berkorban saat ini, sektor informal yang menyumbang 60% penyerapan tenaga kerja di DKI telah menurut, Ojek Online juga sudah taat, jangan sampai PSBB ini rusak karena adanya industri yang tidak dikecualikan yang masih beroperasi,” lanjut Kepala Perwakilan Ombudsman tersebut.

” Peristiwa di pabrik rokok sampoerna menunjukan, besarnya potensi penyebaran di industri yang bersikukuh masih beroperasi walaupun mereka bukan perusahaan yang dikecualikan dan memiliki jumlah karyawan yang besar,” bebernya.

Bantuan Sosial (Bansos) sebagai Kompensasi Warga selama PSBB
Ombudsman Jakarta Raya meminta Pemprov DKI untuk tidak menunda bantuan sosial tahap dua dan segera mencairkan bansos tersebut kepada warga terdampak.

” Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI di PSBB tahap I dengan memberikan bantuan sosial di saat data belum sepenuhnya solid dan melakukan pembaharuan data bersama dengan pemberian bansos tersebut, khususnya warga yang belum termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Teguh kembali.

Menurut Ombudsman Jakarta Raya, Bansos merupakan kompensasi kepada warga agar mereka patuh untuk Bekerja di Rumah (Work from Home). Ombudsman khawatir, dengan penundaan bansos tersebut, maka kepatuhan warga khususnya yang paling terdampak semakin susut.

” Minggu ketiga, ekonomi warga sudah semakin memburuk, tanpa bansos sebagai kompensasi, kondisi ekonomi warga akan semakin berat,” sebutnya.

Alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa penundaan Bansos tersebut selain untuk memperbaiki data juga karena adanya bantuan Bantuan Presiden (Banpres) dari Kementerian Sosial sangat dihargai oleh Ombudsman Jakarta Raya sebagai upaya agar tidak ada warga yang menerima bantuan ganda.

” Namun Pemprov DKI perlu memastikan apakah bantuan yang disalurkan melalui Banpres oleh Kemensos juga menyasar warga terdampak yang tercatat di data non-DTKS,” tutur Teguh.

Jika Banpres hanya menyasar warga yang tercatat di DTKS saja, Ombudsman Jakarta Raya khawatir warga yang tidak mendapatkan Banpres tidak akan mematuhi anjuran WFH dan melakukan aktivitas biasa untuk mencari nafkah.

Warga korban PHK, perantau yang bekerja di sektor informal dan saat ini tidak mendapat penghasilan atau para penggiat UKM yang tidak mampu lagi menjalankan bisnisnya, merupakan kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19 paling berat.

” Mereka dulu tidak tercantum dalam DTKS karena masuk dalam kategori mampu, namun karena pandemik Covid-19, mereka miskin mendadak, dan pembaharuan data mereka untuk dicatatkan membutuhkan waktu,” menurut Teguh kembali.

Model pendistribusian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung ke penerima melalui RT/RW yang diikuti pendataan secara pararel lebih baik dalam menghimpun data terbarukan di banding model pengiriman melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh Kemensos.

” Pendistribusian langsung melalui RT/RW dan Lembaga Kesejahteraan Sosial pendamping warga Disabilitas memungkinkan proses pendataan dan affirmasi data dilakukan secara langsung,” kata Teguh.

Untuk itu, Ombudsman Jakarta Raya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembagian Bansos yang diikuti pembaharuan data seperti tahap I, minimal ke warga non DTKS yang belum tidak terdaftar sebagai penerima Banpres dari Kemensos.

Mitigasi Pelayanan Publik
Terkait dengan mitigasi pelayanan publik selama PSBB, Ombudsman Jakarta Raya telah melakukan pemantauan dan permintaan informasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi pemberi layanan publik terutama yang berada di Jakarta seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan sentra pelayanan pada level Kecamatan dan Kelurahan.

Selain itu juga pelayanan Instansi Vertikal yang berada di wilayah Jakarta yaitu; SPKT, Satpas dan Samsat dibawah koordinasi Polda Metro Jaya, layanan tilang dibawah koordinasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, layanan Pertanahan dibawah Kantor Pertanahan BPN se-Jakarta, Layanan Imigrasi dibawah koordinasi Kantor Imigrasi se-Jakarta dan layanan Sidang di Pengadilan Negeri se-Jakarta.

Berdasarkan pantauan, lembaga penyelanggara pelayanan publik tersebut seluruhnya telah menyiapkan mitigasi pelayanan secara daring selama masa PSBB. Ada pengurangan jumlah personil dan waktu pelayanan offline, namun juga ada yang sepenuhnya sudah memberikan pelayanan daring. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Publik yang dimaksud juga rata-rata telah menyiapkan mekanisme pengaduan terkait pembatasan pelayanan di instansi masing-masing.

Ombudsman Jakarta Raya akan secara berkala melakukan pemantauan kualitas mitigasi pelayanan tersebut termasuk membuka jalur pengaduan kualitas pelayanan publik melalui nomor Whatsapp pengaduan di 0811-985-3737 atau email pengaduan.jakartaraya@ombudsman.go.id dan melalui kanal media sosial lainnya seperti Instagram @ombudsman.jkr dan twitter @ombudsman.JKR .(Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *