oleh

Fokus Penting Masa Pandemi : Perdagangan Pangan dan Logistik Jangan Terganggu

Jakarta, TribunAsia.com-

Narasi Institute pada Selasa (21/04/2020) yang lalu menyelenggarakan diskusi online dengan para jurnalis yang membahas tema Ketahanan Pangan dan Covid 19.
Diskusi tersebut menampilkan dua pembicara yakni Dr Bayu Krisnamurthi, mantan Wakil Menteri Pertanian RI 2010-2011 dan Prof Dr Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Pertanian Unila, Lampung.
Masalah ketahanan pangan di dalam negeri khususnya pada masa pandemi covid 19 menjadi hal krusial, hal mana terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian, yakni pilihan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah guna mengatasi dampak penyebaran wabah covid 19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina wilayah yang juga dilakukan secara mandiri oleh beberapa daerah.
Langkah PSBB dan karantina wilayah tentunya harus juga memperhitungkan faktor ketersediaan pangan di wilayah-wilayah perkotaan dan pedesaan, juga agar langkah tersebut jangan sampai mengganggu dua hal vital yakni sektor perdagangan dan arus logistik.
Ketahanan pangan dalam negeri terkait cadangan pangan di masa pandemi menjadi penting mengingat dua negara tetangga yakni Thailand dan Vietnam diketahui tidak akan mengekspor beras mereka dalam enam bulan ke depan, untuk kebutuhan dalam negeri.
Apa saja langkah yang sebaiknya dilakukan terkait kebijakan publik di masa pandemi covid 19, khususnya untuk tetap menjaga ketahanan pangan dalam negeri tetap stabil? Berikut rangkuman presentasi dua narasumber diskusi di bawah ini :

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Dr. Bayu Krisnamurthi:
Tema penting yang harus dijadikan fokus bahasan saat ini adalah, bagaimana seharusnya kebijakan publik dalam masa pandemi covid 19 khususnya yang mempunyai implikasi terkait pangan.
Difahami, bahwa kondisi pangan dalam negeri tidak sempurna yang selama ini memang menyimpan banyak masalah. Hal itu terjadi bahkan sebelum adanya covid 19. Terdapat masalah-masalah terkait pangan yang sangat serius dilapangan.
Dengan pandemi ini, muncul tambahan tantangan di tengah-tengah masalah yang membelit pangan. Masalah Bulog, ihwal perberasan, gula, hutang Bulog dan lain-lain.
Kebijakan publik harus memahami dengan benar hal apa saja yang terganggu dengan adanya covid 19. Hal paling serius harus diperhatikan adalah sektor Perdagangan dan Logistik. Kebijakan publik harus bersandar pada dua isu vital tersebut.
Di masa pandemi seperti sekarang sebenarnya kapasitas produksi pangan tetap stabil, jumlah truk angkutan untuk transportasi pangan juga tetap. Konsumen tetap, begitu pula aspek demand. Demand di Jakarta tak banyak berubah, hanya saja terdapat pergeseran dari lokasi hotel dan restoran ke sektor rumah tangga.
Kebijakan publik memahami bahwa isolasi dan karantina wilayah adalah langkah paling penting untuk mengatasi covid 19. Tetapi ada konsekwensi tersendiri jika langkah itu dilakukan, yakni sektor perdagangan dan logistik kemungkinan besar akan terganggu.
Sebagai contoh di Gresik dan Sidoardjo Jawa Timur. Disana terdapat seratus lebih kelurahan yang melakukan local lockdown. Hal itu pasti membuat distribusi logistik terganggu. Tidak hanya beras, tetapi sayur mayur juga akan terganggu jika distribusi terlambat.
Untuk itu yang bisa direkomendasikan dalam kebijakan publik adalah beberapa hal di bawah ini:
Pertama, Logistik pangan dan produk pertanian jangan sampai terganggu di desa-desa.
Kedua, para pelaku industri pangan olahan segar dan kemasannya harus dijamin agar tetap bisa bekerja. Contoh bagus telah dilakukan oleh Kemenperin dengan menerbitkan Surat Keputusan kepada industri pangan yang dipersilakan untuk tetap beroperasi. Surat itu penting bagi karyawan industri pangan agar bisa bebas berangkat dari rumah berbekal surat Kemenperin.
Ketiga, semua pihak harus membantu pemerintah dalam memonitor sektor produksi dimana saja. Memeriksa apakah jaringan supplier produksi terganggu atau tidak. Begitu pula dengan kesehatan petani dan kondisi produk pertanian di desa dan lainnya.
Keempat, harus ada jaminan bahwa jalur logistik dari sentra-sentra produksi ke perkotaan tidak boleh terganggu.
Kelima, Kualitas gizi menjadi super penting. Arus logistik untuk produk makanan yang sehat juga menjadi amat penting diperhatikan.

Prof Dr Bustanul Arifin :
Tidak ada yang mengetahui kapan wabah covid 19 akan berakhir. Oleh karenanya Visi Indonesia 2045 yang telah digaungkan beberapa waktu lalu menarik untuk dipertanyakan : Apakah visi tersebut akan dapat terpenuhi?
Visi Indonesia 2045 telah dicanangkan untuk membangun SDM dalam negeri. Jika bangsa ini tidak mampu melakukan semua prasyarat dan prakondisi untuk mencapai Visi besar itu dari sekarang,  maka besar kemungkinan Indonesia akan terjebak pada midle income trap, atau tua sebelum kaya.
Realitas saat ini, dengan adanya situasi yang tidak menentu di masa pandemi maka pembangunan SDM ke depan pasti akan terganggu. Midle Income Trap sekalipun, tak akan tercapai.
Per 16 April 2020 kemarin, pertumbuhan ekonomi dunia diramalkan akan minus. Diantaranya negara-negara ASEAN akan minus 7 persen Negara-negara Afrika diperkirakan akan minus 9 persen. Itu sangat besar sekali. Semua mengalami pertumbuhan negatif.
Dalam situasi buruk seperti sekarang, dua hal penting dipastikan akan mengalami gangguan yakni sektor perdagangan pangan dan barang di dalam negeri. Untuk itu, rasanya sulit opitimis jika perdagangan bermasalah.
Ihwal ketahanan pangan, dalam dokumen resmi negara disebutkan bahwa ketahanan pangan dimaksudkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Target pemerintah menyebutkan produksi petani ditargetkan akan dinaikkan empat kali lipat. Tetapi hal itu tentu sangat sulit sekali dicapai dalam kondisi sekarang.
Harus diperhatikan lagi mana daerah dan wilayah yang dalam grafis berada dalam zona aman pangan, serius dan darurat pangan. Harus dihindari muncul kembali kasus stunting karena gagalnya ketahanan pangan di daerah terlebih pada era sulit saat ini.
Karenanya pemenuhan kecukupan pangan dan gizi bagi ibu hamil dan balita dalam dua tahun pertama sangat krusial.
Untuk itu direkomendasikan–berdasarkan pelajaran dari kasus komoditas bawang putih yang 95 persen tergantung impor–stabilisasi harga pangan harus dapat diselesaikan melalui peningkatan governansi administasi RIPH dan SPI. Hal itu diharapkan dapat memperkuat sistem produksi dan pasokan pangan domestik yang menjadi kunci penting bagi ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok strategis. Apalagi diketahui harga di lapangan untuk gabah masih tinggi.
Hari-hari terakhir ini banyak sekali permintaan beras terkait penanganan pandemi baik dari relawan, pemda dan lain-lain. Maka yang harus dijaga adalah agar persediaan barang jangan sampai habis. Kalau itu terjadi maka akan lebih berbahaya.
Kondisi komoditas pangan di lapangan terpantau stabil. Kecuali bawang merah, holtikultura lain terkendali. Sedangkan harga gula sejak februari 2020 naik tinggi karena produksi dalam negeri tidak cukup dan tergantung dari impor. Sedangkan izin impor bermasalah, sementara keputusan membolehkan gula rafinasi untuk konsumsi masih dalam proses persetujuan.
Beberapa hal di bawah ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan terkait penanganan masalah pangan dalam negeri di masa krisis pandemi covid 19:
Pertama, petani sebaiknya diberikan jaminan agar tetap diizinkan memanen ke sawah dan juga diberikan insentif.
Dalam konsisi PSBB saat ini, tingkah laku dan psikologi pasar menjelang ramadahn dan Idul Fitri akan ikut mempengaruhi pola tingkah laku komoditas pangan di pasaran.
Kedua, perlu untuk mewaspadai harga daging ayam ras, dan telur ayam ras, yang kemarin turun signifikan. Harus dijaga agar distribusi dari peternak ke pasar jangan sampai terhambat akibat PSBB.
Ketiga, perlu dipikirkan secara serius agar proses produksi dari petani sampai ke jaringan distribusi ke konsumen bisa tetap lancar, dan harga bisa terjangkau.
Keempat, sebagai perbandingan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump Kemarin telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 triliun untuk membantu sektor pertanian dan pangan di AS. Dari angka itu Rp250 triliun dialokasikan untuk membantu petani dari sisi pembelian, subsidi, jaminan harga dan seterusnya.
Sedangkan Rp50 triliun lagi digunakan untuk pembelian bahan makanan dari petani lalu di packing menjadi bahan siap saji dan diletakkan di food bank di kota-kota besar. Dibagikan kepada masyarakat oleh para relawan.
Di Indonesia, alternatif penggunaan dana desa untuk membantu sektor pertanian bisa dijadikan pilihan dalam upaya menolong para petani kita. Namun tetap dengan protokol yang benar. (Pso)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *