oleh

MAFIA PERADILAN DI JAKARTA TIMUR (3): Kalau Komisi Yudisial Mau Turun

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

Komisi Yidisial memang bisa menjadi harapan, sekalipun produk Amandemen. Juga Mahkamah Konstitusi adalah produk Amandemen. Tetapi tidak berarti UUD 1945 Asli, lewat Mahkamah Agung, tidak bisa mengendalikan Hakim-hakim _Bergajul_ di PN dan PT. Kacaunya, karena Kediktatoran Soeharto, maka banyak pula Hakim-hakim Agung yang _Bergajul_. SBP mengira, baik Polisi, Penyidik, Jaksa dan Hakim-hakim, tanpa mengingkari banyaknya pula Penasihat Hukum yang _Bergajul_.., oleh sebab banyak Pimpinan di Puncak Negara yang berperilaku sebagai Bandit-bandit. Akibatnya, kekuasaan Legislatif dan Yudikatif ikut-ikutan menjadi Bandit.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Tapi terus-terang, SBP merasa di Jaman Soeharto, khususnya pasca Malari, Hukum di Indonesia sedikit-demi-sedikit sudah membaik. SBP menikmati betul kemerdekaannya menyampaikan pendapat kepada publik dan pers. Pers pun di bawah Soeharto, di bawah ancaman _breidel_ dan “cabut SIUPP”, masih bisa berkembang dan bertumbuh….

Sekarang pers mati akibat para Taipan yang main duit membeli wartawan… dan ancaman Jokowi bersama armada Wereng Coklatnya. Jadinya, Hukum pun menjadi amburadul seenaknya.

Tak lepas dari itu, para Hakim di berbagai Pengadilan pun menjadi seenaknya… Tahun 1996 waktu SBP divonis dengan menggunakan Kesaksian Tertulis Palsu yang pasti direkayasa JPU dan MH, masih sempat mereka dilempar sepatu oleh pengunjung. Sekarang Jaksa dan MH merekayasa _guillotine_ untuk memotong leher para pesakitan pun tidak ada yang teriak…

Di bawah Ketua Mahkamah Agung yang baru, mungkin bisa diharapkan banyak perbaikan dalam Hukum di Indonesia, terutama dalam pelaksanaannya. Paling tidak masyarakat ingin melihat, apakah Badan Pengawasan MA atau Komisi Yudisial punya kepedulian tinggi. Apakah mereka sudi mengunjungi PN-PN di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Apakah itu bagian tugas dan fungsi dari Badan Pengawasan atau Komisi memang tidak jelas juga… Malah kelihatannya ada tumpang-tindih…

Kasihan rakyat, uang Negara dibuang-buang percuma untuk mendirikan Gedung Mentereng, menggaji buta para Profesor Hukum, dan praktek hukum pun tetap amburadul. Sekali-kalilah _sidak_ ke Jakarta Timur agar bisa melihat sendiri para Hakim yang main tembak seperti di _Wild West_ atau main _Guillotine_ macam Revolusi Perancis. SBP sudah menyampaikan Lampu Kuning beberapa kali kepada mereka, tapi tak ada respon.

Komisi Yudisial pernah mengesankan, ketika di Jakarta Selatan ada Hakim yang amat garang dan SBP protes! Mungkin juga bukan karena protes itu si Garang yang termasuk orang baru ini dipindah. Tapi hebatlah Komisi Yudisial kalau bersedia tengok-tengok ke Jakarta Timur.

Tidak cuma main *”Dar-Der-Dor”*…. PN Jakarta Timur itu mirip Pasar Bursa yang kacau karena Virus Corona. Mungkin saja tidak semua Hakimnya begitu… Tapi praktek semacam itu kiranya terjadi dan sudah lama terjadi. Waktu 2004 masih di Pulo Mas tidak begitu. Juga waktu 2011 di Penggilingan tempatnya yang sekarang, tidak separah sekarang ini. Tiap Ruang Sidang sekarang ini adalah “milik sekelompok Hakim”, sehingga mereka menjadi monopolis… Tinggal gonta-ganti Perkara dan gonta-ganti Hakim Ketua saja…. Tidak ada lagi “Silahkan Berdiri” atau “Silahkan Duduk” manakala MH masuk Sidang atau keluar…

Akibatnya pula, Hakim-hakim itu bisa “bergaul akrab” dengan para Jaksa dan Penuntut Umum… Tahu sendiri, kan, bagaimana para Jaksa Timur itu…?! Di dalam ruang sidang, ketika Majelis Hakim sudah duduk di Singgasananya, pun para Jaksa itu bisa “kluyuran” di ruang sidang, di depan para Hakim, sambil bersuara keras berebut minta Terdakwanya didahulukan… Satu tim JPU bisa punya beberapa Terdakwa dalam satu rangkaian Sidang itu. Begitu ributnya, sehingga Jaksa yang sudah duduk siap di bangku, ternyata Terdakwanya keliru, bukan Terdakwa yang mau dihadirkan… terpaksa harus ditukar… Dicari lagi, diteriaki lagi Sungguh kurangajar tidak punya hormat….

Tapi, para hakimnya juga *”GPP, TUH!”*… Diam saja… Mungkin sudah ada _simbiose mutualistis_ antara Hakim dan Jaksa. Tidak cuma Jaksa, Panitera pun begitu… Bisa 3-4 Panitera berjubel di ruang sidang yang sempit itu… Bisa keluar dan masuk pintu di belakang meja Hakim yang selalu terbuka. Saat Hakim Ketua yang sedang bicara pun, Panitera bisa mengajak omong dengan Hakim Anggota… Sungguh tidak ada Tata-Krama…

Sidang pun serba kilat, seperti Sidang Tilang… Dalam waktu 15 menit atau kurang, bisa satu Perkara selesai… Ini Perkara Pidana, lho! Dan ketika terjadi pergantian Perkara ke Perkara lain itulah tawar-tawaran Terdakwa berlangsung. Lalu Ruang Tunggu Terdakwa juga hanya dipisahkan oleh satu pintu… Suara hingar-bingar pun bisa terdengar… Sungguh memalukan Negara Hukum Republik Indonesia. Tidak ada marwahnya!

Semoga wabah ini tidak terbawa ke PN-PN lain. Terdakwa pidana Indonesia, apalagi yang miskin-miskin, diperlakukan seperti Ayam Potong. Para hakim dan jaksa yang lulus Sarjana Hukum itu, entah dari universitas mana mereka itu, lupa… Lupa dalam menjalankan tugasnya itu, bahwa mereka sedang meniti di seutas rambut _Sirotol Mustakim_… Sumpah yang mereka ucapkan terhadap para Calon Saksi pun mereka lupakan…. Sungguh kasihan Indonesiaku!

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *