oleh

Merespon Sidang Panja RUU Cipta Kerja Omnibus Law di DPR

Selamat Idul Fitri 1441 H

 

Jakarta, TribunAsia.com-Merespon informasi bahwa pada hari ini, Senin 20 april 2020, DPR masih memaksakan membahas Rancangan UU Cipta Kerja. Eksekutif Nasional WALHI, Wahyu Perdana menyampaikan disamping menutup telinga terhadap suara publik serta gagal menentukan prioritas kerja untuk publik. Setidaknya dua hal mendasar membuat proses ini cacat.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

” Pertama, secara substansi RUU ini sudah cacat, menerabas banyak prinsip perundang-undangan, mengabaikan pemenuhan hak asasi manusia, serta mengancam lingkungan hidup. RUU ini lebih tepat disebut ‘karpet merah bagi korporasi’ , tidak ada kesesuaiannya dengan judul yang digunakan ‘cipta kerja’,” kata Wahyu, Senin (20/4/2020).

Kedua, RUU ini sejak awal cacat prosedur, tidak partisipatif, aroma ketertutupan dan kecenderungan memberikan ‘karpet merah’ bagi korporasi ini bahkan terlihat sejak ketua KADIN ditunjuk sebagai ketua satgas omnibus law, tanpa melibatkan unsur masyarakat lainnya.

Rapat panja yang akan dilaksanakan hari ini juga tidak sah, melompatnya prosedur langsung ke panja juga menunjukkan dipaksakannya agenda omnibus ini di tengah partisipasi publik tidak ada dan berfokus pada penanggulangan pandemi.

Keputusan Baleg DPR yang langsung membentuk dan Panitia Kerja (Panja) jelas melanggar prosedur formal legislasi. Ini jelas menyimpang dari prosedur pembentukan UU dalam Tata Tertib DPR, melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta akan menutup transparansi dan partisipasi publik.

Pasal 151 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, yang baru saja disahkan pada 2 April 2020 lalu, menyebutkan bahwa pembahasan RUU dalam Panja dilakukan setelah Rapat Kerja (Raker) antara komisi, gabungan komisi, Baleg, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden.

Lebih lanjut, kata WALHI, Pasal 154 ayat (1) Tata Tertib DPR mengatur, Raker membahas seluruh materi RUU sesuai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari setiap Fraksi di DPR atau DPD apabila RUU terkait dengan kewenangannya. Selain itu, Pasal 156 ayat (1) Tata Tertib DPR menegaskan bahwa Raker menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas.

” Tercatat bahwa Raker DPR pada Selasa, 14 April 2020 merupakan Raker pertama yang mengagendakan kesepakatan untuk penjadwalan penyusunan dan penyerahan DIM RUU Cipta Kerja. Namun, dalam Raker tersebut, pimpinan Raker langsung membentuk Panja,” ungkapnya.

Melihat substansi dan proses bagaimana RUU cipta kerja (CILAKA) ini berjalan, jangankan ditunda, dilanjutkan saja pembahasannya tidak pantas. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *