oleh

Belum Semua Warga Terima Bantuan APBD Depok

Depok, TribunAsia.com Bantuan bagi keluarga terdampak pandemi penyakit viruskorona 2019 (Covid-19) sebesar Rp7,5 miliar dari APBD Kota Depok sudah cair. Dana tanggap darurat ini disalurkan kepada 30.000 keluarga terdampak selama penerapan PSBB sebesar Rp250 ribu.

Dilaporkan TribunAsiam.com, Senin (20/4). Didalilkan Pemkot Depok, pembagian dana penerimanya liwat validasi data di 63 kelurahan oleh ketua rukun tetangga (RT) sejak 13-15 April. Disalurkan Kamis (16/4) berbentuk batuan sosial.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Ada polemik di masyarakat karena sebab tidak semua warga yang data KTP dan KK-nya disetor RT ke kelurahan mendapatkan Bansos Covid-19.

“Masyarakat tidak diberi sosialisasi yang mudah dipahami mengenai siapa sajakah yang berhak mendapatkan Bansos ini” ujar Irwanda, seorang warga Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok.

Disebutkan Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Hayana, berdasarkan Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Barat Nomor 400/1763/BAPP. Ada lima kriteria jenis pekerjaan yang berhak mendapatkan bansos sebagai dampak penerapan PSBB Covid-19 yaitu,
1. Pekerja di bidang perdagangan dan jasa skala usaha mikro kecil.
2. Pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap skala usaha mikro dan kecil.
3. Pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil
4. Pekerja di bidang industri skala mikro dan kecil.
5. Penduduk yang bekerja sebagai pemulung.

Selanjutnya mereka disebut warga penerima bantuan jaring pengaman sosial Covid-19 non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) selama penerapan PSBB.

“Data warga non-DTKS yang diserahkan pengurus RT kepada kelurahan, yang berprofesi diluar lima kriteria jenis pekerjaan di atas tidak berhak mendapat bansos Covid-19 yang sebesar Rp250 ribu ini,” ujar Usman.

Alasan ini, Usman menyayangkan, ketua RT yang menyetorkan data name dan alamat yang tidak memenuhi lima kriteria yang diminta. Hal inilah ketika bansos turun, menimbulkan polemik di masyarakat lantaran ada yang mendapat bantuan dan ada pula yang tidak.

Usman menyebutkan data non-DTKS yang masuk ke Dinsos sebanyak 210.000 KK, baik yang daftar online maupun yang diusulkan ketua RT.

Data yang masuk gelombang pertama 13-16 April sebanyak 71.000 KK lebih. Dan data yang masuk gelombang kedua 16-18 April sebanyak 140.000 KK lebih.

Aku Usman, dari 210.000 data non-DTKS yang masuk, ada yang data ganda dan banyak yang tidak sesuai kriteria pekerjaan. Setelah divalidasi dari 70.000 KK data gombang pertama hanya 50.000 KK yang valid. Nah, 30.000 KK yang menerima Bansos saat ini ya dari gelombang pertama.

Sementara itu, data DTKS yang terdaftar sebanyak 78.065. Mereka adalah penerima Bansos PKH, PPNT, Dana Desa, Bansos Provinsi dan Bansos Kabupaten/Kota yang sudah rutin menerima diterima setiap bulan selama ini. Mereka adalah warga miskin yang sudah didata sejak lama.

Selama PSBB, selain Bansos dari APBD Kota Depok ada dua bantuan lainnya yang bakal masuk ke Kota Depok. Yaitu dari pusat Rp600 ribu per KK, dan dari provinsi Rp500 ribu per KK untuk 34.000 KK.

“Bansos provinsi baru turun untuk 10.000 KK dari 34.000 KK yang dijanjikan. Sisanya belum turun karena data yang diajukan dari Depok banyak yang tidak valid by name by addresnya,” ungkap Usman.

Sedangkan bantuan yang dari pemerintah pusat belum dapat pastikan berapa jumlahnya dan kapan akan turun. Sebab pihaknya masih dalam proses pengusulan.

Sebut Usman, Dinsos mengusulkan sebanyak 125.000 KK ke pusat, untuk DTKS dan Non DTKS.

“Nanti kalau semua usulan disetujui kita akan salurkan ke DTKS dulu, kemudian sisanya disalurkan ke Non DTKS,” ucapnya.

Sedangkan bansos untuk pekerja yang di PHK atau dirumahkan karena Covid-19 akan mendapat Bansos dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. (###)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *