oleh

Solusi Krisis Presiden Reshuffle Kabinet

Oleh : Abd. Hamid Rahayaan

(Penasehat Pribadi Ketua Umum PBNU)

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Indonesia negara kepulauan yang beriklim tropis yang mana risiko penularan penyakit viruskorona (Covid-19) kecil bila, dibandingkan dengan negara di benua Eropa yang punya iklim dingin dan lembab yang rentan terhadap penularan.

Karena itu, sesungguhnya di Indonesia, kemunculan Covid-19 bukanlah peristiwa luar biasa yang membuat pemerintah harus panik dan tergesa-gesa dalam menghadapinya, termasuk ketakutan berlebihan akan dampaknya terhadap perkembangan politik dan ekonomi dalam negeri.

Problem utama yang sebenarnya dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kepanikan pemerintah dalam menghadapi penyebaran Covid-19 yang disebabkan kualitas para menteri selaku pembantu presiden tidak mumpuni dalam menghadapi kemunculan covid-19, hal ini terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan antar sesama menteri selama proses penanganan Covid-19 berlangsung.

Padahal sesungguhnya hakikat keberadaan menteri selaku pembantu presiden adalah memudahkan kinerja presiden selaku atasannya. Menteri-menteri semestinya dapat memberikan solusi ketika negara sedang dalam keadaan tidak stabil seperti saat sekarang ini. Jika peran menteri itu tidak bisa handalkan maka sesungguhnya keberadaan menteri hanya jadi aksesoris yang akan menambah beban bagi presiden.

Misalnya, dalam kondisi saat ini, semestinya menteri agama dapat mengambil peran dengan berbicara dengan seluruh tokoh agama untuk sama-sama memberikan pencerahan kepada umat beragama dalam kaitannya dengan pencegahan Covid-19, namun yang demikian tidak dilakukan.

Krusial, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pascaperistiwa penyebaran Covid-19 adalah hancurnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Mengingat tingginya angka pengangguran akibat banyaknya PHK selama proses penanganan Covid-19 berlangsung, dibutuhkan para investor dari dalam maupun luar negeri demi menciptakan lapangan pekerjaan dan kemajuan perekonomian negara.

Namun pertanyaannya, apakah hal itu dapat diwujudkan mengingat kualitas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini di bawah standar. Sebagai nahkoda BKPM harusnya yang bersangkutan memiliki jaringan yang luas dengan pemerintah dan dunia usaha yang berskala internasional. Dan, tak kalah penting yaitu mempunyai kemampuan menguasai m bahasa asing yang sangat berguna untuk berkomunikasi dalam meyakinkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sedangkan, Kepala BKPM saat ini, jangankan luas jaringan bisnis berskala internasional untuk berbahasa asing saja sulit. Lalu apa yang bisa diharapkan dari yang bersangkutan dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

Karena itu, saya berpendapat, jika negara dalam kondisi ketidakstabilan seperti saat ini dan para menteri selaku pembantu presiden yang tidak memiliki kemampuan mumpuni dalam menjalankan tugasnya serta ditambah dengan kondisi dilanda krisis akibat kemunculan covid-19, sungguh mengerikan.

Hemat saya, demi perbaikan kinerja pemerintah maka tidak ada solusi lain yang lebih baik kecuali Presiden Jokowi melakukan rolling atau reshuffle kabinet. Menempatkan orang-orang pintar dan cerdas serta berintegritas supaya dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara saat ini.

Harapannya jika Presiden Jokowi menempatkan jabatan menteri sesuai kemampun dan keahliannya maka kesejahteraan rakyat akan segera terwujud. Namun sebaliknya jika Presiden Jokowi tetap bertahan dengan mereka yang kurang pengetahuan dan pengalaman maka kehancuran bangsa dan negara ada di depan mata. Sekarang, semuanya kita kembalikan kepada Presiden Jokowi selaku pemimpin tertinggi di negara ini dalam mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. (Alhamra

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *