oleh

Blunder Komunikasi Bisa Lebih Berbahaya dari Sekadar Ignorance 

Jakarta, TribunAsia.com – LP3ES pada Senin (06/04/2020) lalu kembali mengadakan seminar online bagi jurnalis dan pemerhati sosial politik tanah air dengan tema : Petaka Karena Kata. Blunder Komunikasi Politik Kabinet Jokowi di Era Pandemi.
Menghadirkan tiga pembicara yakni Dr. Abdul Gaffar Karim, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, Dr. Wijayanto Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, dan Dr Fajar Nursahid Direktur Eksekutif LP3ES.
Dr. Abdul Gaffar Karim pada kesempatan tersebut menyatakan, terkait penanganan wabah covid 19 di Indonesia, amat disayangkan telah terjadi banyak noise dalam message pemerintah ketika berkomunikasi dengan publik. Terjadi juga aksi saling meniadakan antar pejabat pemerintah, misalnya ketika seorang Jubir pemerintah saling tidak sinkron dengan Mensesneg dalam hal informasi mudik lebaran.
Apa yang disampaikan oleh Dr Wijayanto tentang 37 blunder komunikasi oleh pemerintah di masa penanganan covid 19 memang sesuatu yang amat disayangkan.
Hal itu amat berbeda jika misalnya kita bandingkan dengan pemerintahan masa orde baru. Harus diakui, orde baru ketika itu memiliki struktur pemerintahan yang sangat efektif. Pola komunikasi yang jelas dan terjaga serta peran Menteri Penerangan Harmoko yang berhasil membangun efektifitas komunikasi, sehingga berhasil memainkan peran sebagai saluran komunikasi tunggal pemerintah. Apalagi Harmoko didukung oleh kemampuan berbahasa dan retorika yang baik. Agaknya peran-peran Itu yang kini tidak lagi dimiliki.
Sekian banyak blunder komunikasi di masa covid 19 ini, tak pelak memunculkan spekulasi, jangan-jangan memang tidak ada satu kendali tunggal yang efektif pada kekuasaan, sehingga seolah terjadi banyak sekali kekuatan yang menyebar dan terus besaing. Hal itu kini sangat terasa dibanding periode pemerintahan sebelumnya.
Blunder komunikasi itu mau tak mau memunculkan kesan bahwa otoritas pemerintahan tidak menganggap serius soal covid 19 sejak awal.
Padahal, blunder komunikasi di indonesia bisa lebih berbahaya dari sekadar ignorance. Sebab, perang kata-kata atau noises adalah produk dari adanya faksi-faksi dalam pemerintahan sehingga memunculkan kesan organisasi yang tidak cukup kompak dan saling berlawanan satu dengan lainnya. Secara mudah segera terlihat bahwa telah terjadi faksionalisasi yang menjadi latarbelakang adanya noises.
Mengapa timbul hal demikian, barangkali tiga hal dalam pendekatan ilmu politik dapat menjadi masukan:
Pertama, Adanya soal klasik ; yakni egoisme sektoral yang sangat besar di Indonesia. Hal Itu mengakibatkan tejadinya miskomunikasi fatal dan akhirnya menghasilkan perbedaan sudut pandang dalam isu-isu ekonomi, kedokteran dan kesehatan, kemanan dan lain-lain.
Perang antar sektor adalah salah satu sebab klasik, dengan atau tanpa covid 19.
Kedua, Terjadinya problema sistemik dalam perpolitikan di Indonesia yakni munculnya watak koalisi.
Satu hal unik, di Indonesia yang menganut sistem Presidensil, dalam praktiknya selalu tergantung pada pola-pola koalisi antar kekuatan politik.
Ketika sampai pada titik itu, maka karakter koalisi selalu muncul dimana masing-masing kekuatan punya kepentingan yang beragam. Hal yang demikian seharusnya terjadi pada sistem parlementer dengan adanya kubu oposisi. Namun di Indonesia justru terjadi pada sistem  presidensil yang dianut.
Dalam sebuah koalisi memang dibutuhkan satu kompromi ketika akan merumuskan kebijakan tertentu. Namun hal itu justru sering menimbulkan konflik apabila dihadapkan pada kebutuhan untuk mencuri perhatian konstituen masing-masing.
Keharusan untuk menyatukan langkah dalam koalisi seringkali kalah dengan kebutuhan untuk memuaskan konstituen. Hal itu saja sudah berkontribusi dalam memunculkan noises.
Ketiga, Investasi Elektoral.
Meski tidak cukup dominan, urusan pengelolaan investasi elektoral sudah cukup membuat politisi saling bersaing dan menjelekkan satu sama lain. Hal itu semua terjadi lantaran ingin tetap menjaga popularitas politik dengan harapan tingkat elektoral membaik di hadapan konstituen.
Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan terjadinya blunder komunikasi pada era pandemi sekarang, maka hendaknya antar kekuatan politik dan kelompok mulai belajar untuk melupakan kepentingan kelompok masing-masing.
Harus segera dibereskan policy differencies dan pola komunikasi yang sama. Efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan era orde baru barangkali tidak ada salahnya untuk ditiru. (Pso)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *