oleh

Penyaluran Bansos di Jateng, Bukhori: Bantuan Harus Tepat Sasaran

Selamat Idul Fitri 1441 H

Semarang, TribunAsia.com Kementerian Sosial telah menurunkan program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 9 triliun. Per Januari 2020, telah dilakukan pencairan program PKH tahap pertama senilai Rp 7 Triliun dan untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program sembako telah dilakukan pencairan senilai Rp 2 Triliun.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2019 tercatat sekitar 24,79 juta orang. Oleh karena itu, program sosial tersebut merupakan bagian dari strategi kebijakan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Namun, besaran nominal bantuan tersebut juga membutuhkan peran pengawasan, khususnya dalam proses penyaluran agar tepat sasaran.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, merupakan salah satu legislator yang menaruh perhatian serius pada proses distribusi bantuan sosial tersebut. Menurutnya, salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan agar bansos bisa berdampak bagi masyarakat adalah ketepatan sasaran.

“Pemerintah telah menggelontorkan nominal yang sangat besar untuk program bansos ini. Sebagaimana kita ketahui, dana yang digelontorkan ini berasal dari APBN, uang dari rakyat sehingga harus kembali ke rakyat, khususnya pada aspek kebermanfaatan. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat di parlemen saya memiliki tanggung jawab untuk turun langsung dan mengawasi proses penyaluran bansos ini agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial karena distribusi yang tidak tepat sasaran. Sebab, kami mencermati masih ditemukan beberapa masalah bagi penyelenggara kebijakan seperti masalah pada sistem, sinkronisasi data, maupun koordinasi antar lembaga di pusat maupun daerah yang masih lemah sehingga memberikan dampak yang merugikan masyarakat pada akhirnya” tegas Bukhori di sela acara penyerahan paket sembako ke masyarakat Desa Kalijambe, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (26/3/2020)

Pada kesempatan reses tersebut, Bukhori menambahkan bahwa kegiatan distribusi sembako tersebut merupakan upaya yang dilakukan negara untuk membantu memakmurkan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, politisi dapil 1 Jateng ini juga memandang bahwa bantuan tersebut seyogyanya dimaknai sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara sebagaimana telah termaktub dalam amanah konstitusi.

“Pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia alinea ke-4 disampaikan, salah satu tujuan pembentukan pemerintah Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi amanah konstitusi tersebut dan peran kami sebagai lembaga legislatif adalah untuk mengawasi pelaksanaan amanah konstitusi tersebut agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku” pungkas Bukhori.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *