oleh

Covid-19 dan Tumpang Tindih Kewenangan Menteri

Selamat Idul Fitri 1441 H

 

Oleh : Abd. Hamid Rahayaan
(Penasehat Pribadi Ketua Umum PBNU)

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Kementerian Negara merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dan bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Dalam konteks penanganan Covid-19, yang memiliki tanggung jawab penuh adalah Kementerian Kesehatan yang memimpin langsung selaku penanggung jawab.

Setiap penyampaian perkembangan terkait penanganan Covid-19 sejatinya disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ataupun lewat juru bicaranya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, ketika penyampaian terkait perkembangan Covid-19 selalu disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Apa yang dilakukan Luhut telah menyalahi tugas pokok dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi, baik itu dari sisi kewenangan secara kelembagaan maupun kompetensi Luhut secara pribadi. Karena itu, Presiden Jokowi harus segera memberikan teguran atau masukan kepada Luhut untuk kembali bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika Presiden Jokowi menginginkan keterlibatan Luhut dalam penanganan Covid-19 maka seharusnya Luhut diberikan tugas khusus. Baik itu, sebagai juru bicara presiden selama dalam proses penanganan Covid-19 atau adanya penambahan kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Kemaritiman dan Investasi.

Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh jajaran Menteri Jokowi selama dalam proses penanganan Covid-19, terdapat perbedaan penyampaian antara satu menteri dengan menteri yang lain dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Sikap para Menteri ini semakin menambah kegaduhan ditengah masyarakat.

Agar tidak terus-menerus terjadi kegaduhan ditengah masyarakat maka Presiden Jokowi harus mengembalikan semua proses penanganan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab dan menertibkan para menterinya agar tidak mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jika masukan ini dapat diterima oleh Presiden Jokowi maka keuntungannya, tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan pulih. Dan, rakyat akan bahu-membahu dengan pemerintah mengatasi Covid-19 yang merupakan cobaan dari Allah SWT kepada bangsa ini. Semoga masukan ini dapat didengar oleh Presiden Jokowi demi kepentingan bangsa dan Negara. (Alhamra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *