oleh

30 ribu Warga Binaan Rutan Mendapat Pembebasan Bersyarat

 

Jakarta, TribunAsia.com Terjadinya non alam berupa pandemik Virus Covid-19 di negeri ini. PDI Perjuangan mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah di dalam membantu pencegahan dan pengendalian pandemik penyebaran Virus Covid-19.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

” Khususnya dalam bentuk pengeluaran dan pembebasan sekitar 30.000 warga Binaan Pemasyarakatan (WBP/narapidana) dan anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui program asimilasi dan integrasi,” ujar anggota DPR RI Komisi III, H. Arteria Dahlan., ST, SH, MH, Jum’at (3/4/2020).

Menurut dia, asimilasi bukan berarti pembebasan dari sanksi hukum pidana penjara bagi para WBP/Narapidana, dan hal tersebut diatur secara limitative dan selektif terhadap:

1.Kelompok rentan (anak-anak, usia tua diatas 60 tahun, mengidap sakit kronis).
2.Tindak pidana ringan dengan hukuman dibawah lima tahun penjara.
3.Sudah menjalani 2/3 sanksi pidana penjara.

Hal tersebut, kata dia, semata-mata bagian dari kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara dalam memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan hidup yang layak.

” Khususnya didalam upaya mencegah dan meminimalisir penyebaran penyakit pandemik Covid-19 di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya terkait pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Sebungungan dengan hal tersebut, PDI Perjuangan sangat mendukung penguatan dan optimalisasi Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BAPAS) dan mendukung upaya penambahan jumlah petugas Bapas yang bertugas didalam melakukan supervisi terhadap WBP yang diasimilasi dirumah.

” Agar dapat dihasilkan bentuk dan program pembinaan dan bimbingan yang efektif didalam melaksanakan sistem pemasyarakatan,” terang Arteria.

Khusus, kepada WBP/tahanan yang tidak mendapatkan Asimilasi di Rumah, PDI Perjuangan mendukung agar tetap dilakukan upaya-upaya preventif maupun protektif dari Covid-19, yaitu :

1.Penguatan Kesehatan (makanan dan suplemen) dan Alat Perlindungan Diri bagi seluruh Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.
2.Melakukan tes Covid-19 bagi seluruh Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, baik bagi WBP/Tahanan maupun Petugas.
3.Menjaga dan meningkatkan Kesehatan WBP/Tahanan, termasuk peningkatan kualitas asupan gizi, makanan, maupun suplemen bagi WBP/Tahanan.
4.Melakukan kerjasama dengan Kementerian dan Dinas Kesehatan untuk dilakukan upaya pendataan secara cermat terkait dengan keadaan kesehatan WBP, peningkatan kebersihan WBP/Tahanan dan kebersihan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan layanan fasilitas kesehatan, pengecekan kesehatan secara berkala bagi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan atau Rumah Tahanan serta senantiasa melakukan Pengawasan terhadap Potensi Penyebaran Penyakit pada WBP/Tahanan.
5.Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam rangka mencegah, meminimalisir dan mengatasi penyebaran dan penularan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

” PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mendukung sepenuhnya kerja cerdas dan respon cepat Kementerian Hukum dan HAM di dalam melakukan realokasi dan refocusing Anggaran APBN-P 2020, dalam rangka penanganan Covid-19 di seluruh Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, khususnya dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang meliputi penyediaan wastafel, hands saitizer, bilik desinfektan, dan blok isolasi mandiri). Pemenuhan fasilitas atau Alat Pengaman Diri (APD) bagi seluruh Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *