oleh

Best Practice Tanggap Corona Jakarta

 

oleh Tatak Ujiyati
Dari Jakarta kita pertama kali tahu bahwa virus Corona telah masuk Indonesia. Gubernur Anies Baswedan lah yang memantik kewaspadaan kita ketika pada tanggal 29 Februari 2020 mengumumkan terus terang kepada publik. Bahwa di Jakarta sudah ada orang yang dipantau dan pasien yang diawasi terkait virus corona. Dua hari kemudian informasi ini dikonfirmasi oleh pengumuman Presiden Jokowi bahwa memang ada warga Depok yang positif Covid-19 setelah tertular dari warga negara Jepang di sebuah Klub Dansa di Jakarta. Di Indonesia, Jakarta memang yang diketahui terpapar pertama kali oleh virus ini. Maka dari Jakarta pula kita bisa belajar beberapa praktik baik tanggap korona yang saat ini sudah berjalan. Siapa tahu cerita ini bisa menjadi inspirasi.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Ini 6 praktik baik yang dilakukan Jakarta.

Pertama, mengutamakan aspek legal terhadap semua kebijakan yang diambil. Begitu mendengar bahwa Covid-19 begitu cepat menyebar dan ada orang dalam pemantauan (ODP) serta pasien dalam pengawasan (PDP), Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan diri dengan membuat sejumlah regulasi. Tanggal 25 Februari 2020 dibuat Instruksi Gubernur tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid-19 dan pembentukan Tim Tanggap Covid-19 berdasarkan pada Keputusan Gubernur nomor 291 tahun 2020. Tanggal 20 Maret Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 337 tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covi-19.

Melalui produk-produk hukum ini PD/ OPD memiliki landasan dan acuan jelas tentang langkah apa saja yang harus mereka lakukan dalam melakukan upaya penanggulangan Covid-19 di Jakarta. Produk hukum itu membuat semua perangkat daerah nyaman menjalankan tugas. Karena setiap kebijakan ada dasar hukumnya, dan berlandaskan pada kewenangan yang ada dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.

Manakala ada perubahan kebijakan di Pemerintah Pusat, amat mudah bagi Pemprov DKI Jakarta menyesuaikan karena sudah menyiapkan diri sedari awal. Contohnya ketika harus mengubah Tim Tanggap-19 dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hanya sehari setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan aturan tentang Gugus Tugas Covid-19. Mudah dan cepat.

Jika ada langkah yang ingin dieksekusi namun terkendala karena otoritas kewenangan ada pada pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta tidak putus asa. Pemprov DKI Jakarta tetap mengusahakan dengan mengusulkan ide dan gagasannya secara resmi kepada Pemerintah Pusat. Otoritas untuk memeriksa sampel swab misalnya, Pemprov DKI Jakarta mengirim surat kepada Menteri Kesehatan agar Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemprov DKI Jakarta dapat diberi kewenangan. Usul ini kemudian disetujui yang bersama dengan beberapa lembaga lain diberi ijin untuk melakukan tes sampel swab. Demikian juga Gubernur DKI Jakarta pernah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk menerapkan karantina wilayah untuk Pemprov DKI Jakarta walaupun usul ini kemudian ditolak. Kita juga tahu Gubernur pernah mengirim surat terkait penggunaan Wisma Atlit menjadi RS Darurat Corona yang mana gagasan ini kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Segala langkah Pemprov DKI Jakarta dilakukan sesuai aturan dan menurut tata cara pemerintahan yang baik. Itu best practice yang pertama.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta mengutamakan prinsip keterbukaan informasi. Sejak awal Mas Anies berpandangan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci keberhasilan dalam menanggulangi wabah Corona. Hanya apabila masyarakat tahu data dan informasinya maka mereka akan lebih waspada dan dapat menjaga diri. Hal itu menjadi sumber keberanian Mas Anies membuka data ODP dan PDP. Walaupun banyak pejabat di negara ini masih sempat melemparkan guyonan-guyonan ketidakmungkinan Corona ada di Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta juga yang pertama kali membuat situs corona.jakarta.go.id agar warga bisa terus memantau perkembangan data penularan Covid-19. Layanan situs ini terus disempurnakan dengan menyediakan peta per kelurahan dan terakhir menyediakan riwayat pasien positif. Informasi-informasi penting yang membuat warga akan terus waspada. Apabila mereka ada di zona merah atau di lokasi-lokasi tempat penularan, harus ekstra hati-hati.

Update perkembangan data kasus dan upaya-upaya penanganannya juga terus dilakukan setiap hari melalui live update di media sosial Pemprov DKI Jakarta. Yang diikuti oleh ribuan orang setiap kalinya. Ini semua dilakukan demi memberi informasi terkini kepada warga Jakarta. Agar warga tetap waspada, namun tidak panik.

Ketiga, menerapkan cara kerja baru (new ways of working). Dengan diputuskannya status gawat darurat dan himbauan kerja dari rumah, maka dengan cepat dibuatlah perubahan cara kerja baru. Agar setiap orang tetap bisa bekerja, bisa beraktifitas, menjalani hidup, tetap produktif, dengan cara-cara baru yang lebih aman. Rapat-rapat di internal Pemprov DKI Jakarta mulai dilakukan secara online dengan berbagai aplikasi. Bahkan PD Pasar Jaya yang membawahi 80 pasar di DKI Jakarta juga telah menyesuaikan diri dengan gagasan belanja online. Pasar Jaya membuat daftar pedagang yang ada di pasarnya dan mengumumkan nomor kontak pedagang kepada warga agar mereka bisa berbelanja secara online dan kemudian barang bisa diantarkan melalui jasa kurir.

Keempat, memaksimalkan semua sumber daya Pemprov DKI Jakarta untuk penanggulangan Covid-19. Hotel-hotel yang kosong, sementara para tenaga medis membutuhkan tempat istirahat yang memadai — tak lepas dari pengamatan. Maka Pemprov DKI Jakarta mengubah hotel-hotel yang dimilikinya menjadi tempat istirahat tenaga medis yang memang harus kerja dua kali lipat di garda depan yang penuh risiko. Bus-bus sekolah yang menganggur karena anak-anak sekolah belajar di rumah, dimanfaatkan untuk antar jemput tenaga medis. Demikian juga dengan bus Trans Jakarta dialihkan sebagian untuk melayani tenaga medis.

Bahkan kreatifitas banyak muncul dari PD/ OPD karena keterdesakan ini. Misalnya bagaimana Dinas Lingkungan Hidup berupaya membuat desinfektan untuk melakukan penyemprotas di fasilitas-fasilitas umum dan bagaimana Dinas Bina Marga secara kreatif bisa memanfaatkan drum aspal menjadi tempat cuci tangan yang cantik.

Semua sumber daya ini bisa secara cerdas dimanfaatkan, tanpa harus menambah anggaran biaya dari dana APBD. Karena semua orang tergugah berbuat yang semaksimal mungkin demi tujuan yang sama, menanggulangi wabah Corona.

Ada yang menyebarkan data perbandingan anggaran Corona antar provinsi. Mereka katakan Pemprov DKI Jakarta pelit karena anggarannya paling kecil. Data itu keliru, jangan dipercaya. Cherry picking, mereka mengambil data semau gue yang mementingkan kepentingan syahwat politik sendiri. Katakan saja pada mereka, jika memang ingin membandingkan nanti saja setelah ada dokumen resmi di APBDP. Akan lebih valid.

Kelima, menumbuhkan semangat kolaborasi. Yang ingin didorong adalah semangat walaupun secara fisik kita berjauhan, namun keterikatan sosial justru semakin erat. Maka Pemprov DKI Jakarta membuka diri bagi siapa saja yang ingin bergotong-royong membantu Jakarta mengendalikan wabah Corona. Perkumpulan Pengusaha Catering misalnya membantu ketersediaan makanan di hotel-hotel tempat istirahan para tenaga kesehatan. KADIN menyumbangkan bilik disinfektan. Nestle menyumbangkan susu. Yayasan Budha Tzu Chi menyumbangkan alat rapid test. Yayasan Dompet Dhuafa menyumbangkan masker untuk tenaga kesehatan dan masih banyak lagi. Kini Pemprov DKI Jakarta sedang mendata dukungan dan bantuan itu untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari transparansi informasi.

Keenam, menyiapkan skenario terburuk. Segala upaya dilakukan tetapi Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan skenario terburuk jika wabah semakin meluas. Maka dalam media update beberapa hari yang lalu, mas Anies menyampaikan agar saat ini setiap orang harus memakai masker apabila harus keluar rumah. Tak hanya menghimbau, saat ini Pemprov DkI Jakarta sedang menyiapkan masker untuk kemudian didistribusikan kepada warga.

Antisipasi terburuk juga dilakukan dengan menyiapkan kuburan apabila nantinya tingkat kematian semakin tinggi. Kita sudah mendengar ada beberapa kasus dimana warga menolak pemakanan orang terduga covid-19. Hal-hal seperti ini tak luput dari perhatian Pemprov DKI Jakarta untuk diantisipasi.

Demikianlah. Pastinya ada praktek-praktek baik yang dilakukan di daerah lain. Mari kita saling menginspirasi. Mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk.

Sehat semua ya teman-teman. Semoga wabah ini segera berlalu.

Tatak Ujiyati
(Catatan Pagi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *