oleh

Wawancara Eksklusif Prof Dr Siti Zuhro, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI

Wawancara Eksklusif Prof Dr Siti Zuhro, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI.

“Daerah Memiliki Self of Urgency Sendiri-sendiri”

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Karut marut” penanganan wabah covid 19 di Indonesia ditanggapi secara parsial oleh masing-masing daerah dengan melakukan pembatasan wilayah lokal. Hal itu menurut pakar politik Prof Dr Siti Zuhro, harus ditanggapi dan diberikan solusi serius oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan RI, bukan oleh Kementerian lain yang tak relevan.
Siti Zuhro menyayangkan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam himbauan Social and physical Distancing tidak menyertakan pendekatan budaya komunitas di masyarakat Indonesia, sebagai budaya yang telah melekat dalam interaksi keseharian.
Berikut di bawah ini adalah rangkuman hasil wawancaranya.

“Memahami silang pendapat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemda-pemda di Indonesia, salah satu tolok ukurnya mungkin bisa dilihat dari perspektif otonomi daerah. Indonesia sudah menerapkan desentralisasi otonomi daerah sejak 2001. Artinya telah 20 tahun kebijakan itu dilaksanakan.
Dalam konteks desentralisasi otonomi daerah, tetap diakui bahwa Indonesia menganut azas unitaristik/NKRI. Hal itu berarti semua daerah menjadi satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan dari sovereignity atau kedaulatan negara kita.
Konsekwensi logis dari hal diatas adalah bahwa pemerintahan nasional bertanggung jawab menjaga dan memelihara kepentingan nasionalnya melalui pembagian sebagian kewenangan atau urusan kepada daerah, kabupaten/kota.
Tetapi ada enam kebijakan strategis nasional yang tetap menjadi otoritas dan wewenang dari pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
Ke enam hal di atas tentu saja tidak bisa diganggu gugat. Artinya, dalam keadaan krisis yang menyangkut kesehatan dan hajat hidup orang banyak, masalah hidup matinya warga negara adalah hal yang harus di kedepankan.
Sehingga dengan demikian seharusnya daerah tidak dibiarkan bingung dengan situasi yang wait and see seperti sekarang ini.
Contohnya, di Konawe Utara sejak dua minggu lalu telah menerapkan tutup wilayah atau lockdown lokal. Demikian pula dengan Tegal dan lain-lain. DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang tingkat terpaparnya paling tinggi. Oleh karena itu memang seharusnya ada sense of crisis atau sense of urgency untuk sesegera mungkin menerapkan kebijakan tutup wilayah, misalnya. Tetapi untuk masalah covid 19 ini tidak cukup hanya dengan himbauan pembatasan sosial atau pembatasan fisik. Himbauan pembatasan sosial yang dilakukan sayangnya tidak didekati dengan pendekatan budaya komunal di Indonesia.
Budaya komunal di Indonesia telah menjadi hal biasa dan terbangun sebagai budaya asal. Budaya yang sangat obey atau taat kepada pimpinan komunitas dan sebagainya. Karenanya, pendekatan budaya menjadi sesuatu yang penting. Seharusnya cara itu bisa dipergunakan untuk ikut membendung penyebaran wabah covid 19 yang sudah mengkhawatirkan seperti ini.
Jika pemerintahan pusat tidak tegas dan jelas, serta tidak memberikan “payung” yang menjadi rujukan daerah-daerah, maka daerah akan membuat regulasi yang sesuai dengan tingkat kedaruratan di masing-masing daerah.
Ihwal kebijakan darurat sipil sudah diberikan respon oleh pakar hukum seperti Hamdan Zoelva yang mempertanyakan mengapa harus menerapkan kebijakan darurat sipil.
Dalam hal penyebaran wabah virus corona, negara-negara di dunia telah mempunyai pensikapan sendiri-sendiri bagaimana merespon covid 19 seperti di Jerman, Spanyol, Italia, India, China dan lain-lain. Indonesia pun telah mempunyai standing sendiri sebagai negara kepulauan yang unik, dengan masyarakatnya yang selalu berhimpun dan berkomunitas. Hal itu tentu telah memiliki konsep penyelesaian sendiri.
Dengan background budaya komunitas seperti yang Indonesia miliki, maka tetap saja orang kita akan senang berhimpun. Walaupun sudah dihimbau secara masif untuk social distancing. Terlebih bagi anak muda. Hal itu yang sayangnya tidak dekati dengan satu solusi budaya untuk menyadarkan mereka.
Tentu saja kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan sebagainya harus tetap berjalan sesuai dengan tugas pemerintah dalam mengurus dan melayani masyarakat. Termasuk juga tugas dan wewenang daerah yang sudah sangat jelas disebutkan dalam sistem ketatanegaraan kita. Bahwa pembentukan pemerintahan daerah tidak lain adalah untuk mengurus dan melayani masyarakat. Termasuk memastikan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat tetap terlayani dengan baik.
Jadi sekarang agak membingungkan menyaksikan hotel atlet Century yang dirombak menjadi rumah sakit untuk covid 19, lalu banyak masyarakat yang ternyata tidak dapat dilayani dan sebagainya. Kalau hal itu tetap terjadi, lalu so what?
Jadi jika saat ini ada daerah-daerah yang menerapkan sendiri pembatasan lokal, maka hal itu hendaknya jangan diartikan sebagai tindakan insubordinasi kepada pemerintahan pusat. Pemda-pemda yang menerapkan lockdown lokal tentu saja mempunyai sense of urgency di masing-masing daerah yang harus disikapi dengan langkah pembatasan wilayah lokal.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri semestinya tanggap dengan memberikan antisipasi solutif dalam ikut menyelesaikan masalah itu.
Jadi hendaknya jangan Kementerian yang agak kurang relevan menangani kasus itu seperti Kementerian Maritim dan investasi yang mendekati masalah kesehatan masyarakat dengan pendekatan investasi.
Serahkan saja kepada Kementerian yang menjadi leading sector seperti Kemenkes, Kemendgari dan seterusnya.
Kita butuh satu keterukuran dan kepastian dalam membuat suatu formula penyelesaian masalah yang sesuai dengan daerah masing-masing.
Tidak seperti sekarang ini dimana sebagai contoh Pemda DKI Jakarta selalu saja “disemprit” ketika hendak menerapkan kebijakan penyelamatan warganya. Apakah mereka yang menegur itu akan mau bertanggung jawab jika akhirnya akan ada ribuan orang yang meninggal terdampak wabah covid 19?
Seharusnya atas nama kemanusiaan dan kebersamaan maka kepentingan keselamatan warga negara harus dikedepankan. (Pso)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *