oleh

Surat Terbuka untuk Pemerintah dan Seluruh Rakyat Indonesia

Selamat Idul Fitri 1441 H

Surat Terbuka PB HMI

Pandemic Corona Virus Disease tahun 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19 telah menjadi bencana yang sedang melanda banyak Negara di dunia pada beberapa bulan terakhir ini. Wabah ini muncul pertama kali dipenghujung tahun 2019, diperkirakan pada 17 November 2019 dimulai di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China kemudian menyebar ke Iran, Singapura, Malaysia, Italia, Amerika, Belanda, Spanyol, Jerman, Prancis, Swiss, Inggris, Korea Selatan juga beberapa Negara lainnya dan bahkan data terakhir dari BNPB per tanggal 29 Maret 2020 pukul 11.10 WIB menunjukkan bahwa serangan wabah COVID-19 ini sudah melanda 201 Negara/kawasan di dunia dengan jumlah penderita 512.701 kasus dan telah menelan korban jiwa sebanyak 23.495 orang. Bahkan kalau merujuk pada data yang dirilis VOA Indonesia per 27 Maret 2020 dari data Worldometer, Kemenkes RI, Johns Hopkins University, diketahui jumlah penduduk dunia yang positif terinfeksi COVID-19 sebanyak 586.140 jiwa, sembuh sebanyak 130.858 jiwa dan meninggal dunia sebanyak 26.865 jiwa dan itu artinya persentase orang yang meninggal atau Case Fatality Rate (CFR) mencapai 4,58%. Tentunya angka ini bukanlah jumlah yang sedikit jika dilihat dari awal mula kemunculannya sampai saat ini yang relatif singkat namun dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Khususnya di Indonesia, serangan wabah COVID-19 diketahui dimulai sejak awal Maret 2020. Tercatat pada tanggal 2 Maret 2020 ditemukan kasus pertama positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia, tepatnya di Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sampai saat ini per tanggal 29 Maret 2020 berdasarkan update data dari situs Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB pukul 11.10 WIB, korban meninggal dunia diakibatkan COVID-19 mencapai 102 orang dengan tingkat Case Fatality Rate (CFR) mencapai 8,83% dari total kasus terkonfirmasi 1.155 kasus, angka ini berada diurutan ke 2 setelah Italia dengan Case Fatality Rate (CFR) atau persentase kematian diakibatkan COVID-19 yang mencapai 10,14% atau 8.165 orang meninggal dunia dari total kasus 80.539. Cukup signifikannya penambahan jumlah kasus terinfeksi COVID-19 di Indonesia dari hari ke hari yaitu dari tanggal 2 Maret 2020 sampai 29 Maret 2020 ini tentunya sangat mengkhawatirkan bila dibandingkan dengan Negara-negara lain. Realitas ini cukup menjadi dasar untuk membangun asumsi dan/atau hipotesis tentang ketidaksiapan Pemerintah khususnya Pemerintah Pusat dalam mencegah laju penyebaran pandemi COVID-19. Pemerintah dinilai sangat lambat, tidak solid dan tidak mampu membangun koordinasi dan sinergitas yang baik dan kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta seluruh jajarannya dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sekali lagi, penilaian ini tentunya berdasarkan data yang diliris oleh BNPB sendiri yang menunjukkan bahwa dari 34 Provinsi di Indonesia, sudah 29 Provinsi yang terjangkiti oleh wabah COVID-19 dengan jumlah kasus dan status yang tentunya berbeda-beda dan hanya menyisahkan lebih kurang 5 Provinsi saja. Bahkan sinyalemen ketidaksigapan atau ketidaksiapan Pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 masuk ke Indonesia sejak awal kemunculannya di Wuhan, China sampai mulai merebak di Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian terkait yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan RI terkesan abai dan seolah tidak serius untuk mengantipasi segala kemungkinan merebaknya penyebaran COVID-19 sampai ke Indonesia dengan segala argumentasi yang dibangun di publik. Dan faktanya sampai saat ini wabah COVID-19 telah menginfeksi 1.155 masyarakat Indonesia, dan ironisnya dari jumlah tersebut baru 59 orang yang dinyatakan sembuh dan justru yang meninggal dunia sudah mencapai 102 orang dimana angka ini sangat jauh dari ekspektasi seluruh masyarakat Indonesia yang tidak bisa dipungkiri dari hari ke hari tidak saja mengalami kepelikan ekonomi tapi juga tekanan secara mental atau psikologis.

Asumsi ketidaksiapan Pemerintah patut dikemukakan sebagai kritik dan autokritik serta saran yang konstruktif dengan harapan dapat menjadi bahan masukan dan refleksi bersama khususnya Pemerintah terkait kebijakan strategis yang harus segera diputuskan secara cepat, tepat (valid), reliable, terukur serta credible sebagai langkah solutif memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia agar supaya kasus penyebaran wabah COVID-19 ini tidak menggelinding ke ruang publik yang justru dikhawatirkan pada akhirnya akan menjadi pemicu instabilitas ekonomi, sosial dan politik sampai pada titik yang semakin parah dan memprihatinkan.

Oleh sebab itu, langkah bijaksana sebagai usaha/ikhtiar bersama untuk segera memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, maka PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MAJELIS PENYELAMAT ORGANISASI (PB HMI MPO) sebagai manifestasi dan representasi element gerakan civil society yang senantiasa berupaya untuk melakukan social control, control of economic and politic policy menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk SEGERA MENYADARI sekali lagi MENYADARI akan bahaya COVID-19 dengan selalu proaktif mendukung dan melaksanakan dengan tertib dan seksama semua anjuran Pemerintah dan jajaran/instansi terkait di dalam melakukan langkah pencegahan/preventif penularan wabah COVID-19 dengan senantiasa disiplin mengikuti protokol atau langkah-langkah pencegahan dan/atau himbauan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah khususnya BNPB melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang diantaranya:
1. Hindari kerumunan, sebisa mungkin hindari pusat-pusat keramaian, seperti Mall dan pusat perbelanjaan lainya serta public space dimana antara satu orang dengan lainnya sulit untuk menghidari interaksi langsung satu sama lain baik disengaja maupun tidak disengaja. Hindari berdekatan dan berkumpul adalah tindakan penting yang dilakukan untuk menghentikan atau setidaknya memperlambat penyebaran COVID-19.
2. Lakukan Social Distancing dan/atau Physical Distancing, selalu menjaga jarak minimal 1 meter ketika harus bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Menjaga jarak sebagai usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 senada dengan pesan hikmah yang pernah dituturkan oleh Sahabat Rasulullah Muhammad SAW yaitu Amr bin Ash r.a saat terjadi wabah Tha’un Amwash beliau berkata: “Wabah itu seperti api sedangkan kalian adalah bahan bakarnya. Berpencarlah hingga api tak menemukan sesuatu untuk dibakar maka ia akan padam”.
3. Selalu gunakan masker dikerumunan atau pusat-pusat keramaian misalnya pada saat menggunakan moda transportasi publik seperti KRL, Busway dan sebagainya.
4. Hindari bersentuhan langsung dengan orang lain misalnya berjabatan tangan sebab dengan bersentuhan langsung akan menjadi media penyebaran atau penularan COVID-19 dari satu orang ke orang lain.
5. Biasakan selalu atau sesering mungkin mencuci tangan menggunakan handsanitizer atau sabun dengan air mengalir baik pada wastafel yang telah disediakan oleh Pemerintah dan pihak terkait maupun yang ada di rumah masing-masing. Sering mencuci tangan adalah pertahanan pertama dari terinfeksi COVID-19.
6. Selalu melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitar tempat tinggal minimal di dalam rumah masing-masing.
7. Selalu membersihkan diri/tubuh sesaat setelah kembali dari aktivitas di luar rumah misalnya dengan mandi sebelum berinteraksi dengan keluarga untuk menghindari wabah COVID-19 menular kepada anggota keluarga.
8. Stay at home, sebisa mungkin tinggal dan berdiam diri di RUMAH AJA, dengan bekerja di rumah dan beribadah di rumah.
9. Selalu konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.
10. Membiasakan diri untuk selalu berjemur di pagi hari minimal 30 menit dan melakukan olahraga ringan di halaman rumah masing-masing agar kondisi tubuh tepat selalu dalam keadaan sehat.
11. Segera periksakan diri ke rumah sakit, puskesmas, puskesdes atau posko penanggulangan COVID-19 terdekat apabila merasa kurang sehat, mengalami gejala utama terinfeksi COVID-19 seperti demam, batuk, dan sesak napas. Kelompok lansia (lanjut usia) dan orang dengan penyakit menahun (kronis) memiliki resiko lebih tinggi. Kuncinya jangan takut dan jangan panik.
12. Selalu siap siaga bila ada keadaan darurat.
13. Selalu update informasi terbaru yang valid dan terpercaya terkait penyebaran wabah COVID-19 yang salah satunya dapat diakses di website BNPB yaitu https://www.covid19.go.id/. Hindari berita Hoax dan konten negatif lainnya yang justru akan menambah keresahan masyarakat.
14. Maksimalkan ikhtiar, murnikan do’a dan tawakkal kepada Allah SWT ‘Azza wa Jalla.
Semua lapisan masyarakat, KITA SEMUA harus dengan maksimal dan optimal membantu kerja Pemerintah dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Ingat bahwa COVID-19 ini tidak hanya dapat merenggut nyawa kita, tapi juga keluarga yang kita cintai, sahabat-sahabat kita dan jutaan manusia. Saatnya sekarang sebagai anak bangsa kita saling mendukung, bersatu padu menjaga sesama demi KEMANUSIAAN.

Sejauh ini Pemerintah dan pihak terkait patut diberikan apresiasi atas kerja keras yang telah dicurahkan untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 baik dalam bentuk himbauan kepada masyarakat berupa protokol atau langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan tindakan nyata pencegahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah beserta jajarannya di lapangan. Namun demikian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat baik sadar ataupun tidak sadar, bahkan mungkin karena terpaksa dengan keadaan ekonomi keluarga sehingga masih belum dapat mengindahkan himbauan tersebut. Akhirnya disadari bahwa anjuran atau himbauan dari Pemerintah ini tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien di kalangan masyarakat khususnya masyarakat dengan strata ekonomi kelas menengah ke bawah apabila tidak didukung dengan kebijakan strategis yang tepat (valid), reliable, terukur, credible, serta berpihak kepada masyarakat kalangan bawah, dimana kebijakan ini mampu terkoordinasikan dengan baik dari Pusat sampai ke Daerah. Olehnya itu untuk menjamin dan memastikan kelancaran kerja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah bersama masyarakat dalam menghentikan dengan segera pandemic COVID-19 ini, maka PB HMI MPO dengan tegas mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk:
1. Segera turut andil dan berperan aktif bersama dunia Internasional dalam upaya menemukan dan pengembangan vaksin COVID-19, diantaranya dengan cara memaksimalkan dan mengoptimalkan peran trategis institusi Perguruan Tinggi terkait dan juga lembaga penelitian lainnya yang kredibel.
2. Memastikan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.
3. Menjamin alokasi anggaran yang mapan dan proporsional baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam upaya penanggulangan Wabah COVID-19, tentunya dengan melalui mekanisme politik anggaran yang dikelola dan didistribusikan secara efektif dan efisien juga untuk kepentingan Nasional lainnya. Sehingga dengan penganggaran yang memadai maka upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini seperti melakukan rapid test, pengadaan APD bagi tenaga medis, pengadaan masker, penyemprotan disinfektan, pengadaan handsanitizer, pembangunan rumah sakit khusus COVID-19 dan tindakanan preventif juga kuratif lainnya dapat berjalan secara massif dan dapat menuai hasil sesuai harapan bersama.
4. Transparan dan akuntabel baik dari segi sumber dan pengelolaan anggaran yang diperuntukkan menangani penyebaran wabah COVID-19.
5. Menjamin dan memastikan model penanganan penyebaran wabah COVID-19 yang terstruktur, sistematis, massif, cepat dan tepat, salah satunya dengan cara mendorong peran dan fungsi setiap unsur stake holder mulai Pemerintah Pusat hingga Daerah beserta seluruh jajarannya sampai ke level Desa/Kelurahan, RT dan RW, serta mendorong intensitas peran serta secara langsung kepada pihak swasta dalam penanganan penyebaran wabah COVID-19. Sebab upaya menghentikan penyebaran wabah COVID-19 ini, Pemerintah tentunya tidak dapat bekerja sendirian melaikan harus ada keterlibatan secara aktif dari pihak swasta sebagai bentuk tanggungjawab bersama. Salah satunya Pemerintah dapat mendorong pihak swasta untuk turun tangan langsung membantu Pemerintah dalam pengadaan APD, masker, cairan disinfektan dan handsanitizer dan bentuk kontribusi nyata lainnya sesuai dengan porsinya masing-masing.
6. Bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan pemuka agama, Pemerintah mendorong kesadaran SOLIDARITAS KEMANUSIAAN atas dasar prinsip GOTONG ROYONG dari masyarakat strata/kelas ekonomi menengah ke atas untuk melakukan gerakan peduli sesama, bersatu padu, bahu membahu membantu masyarakat kelas menengah ke bawah, misalnya dalam bentuk jaminan ketersediaan kebutuhan bahan pokok sehari-hari (sembako) selama masa proses pencegahan COVID-19 berlangsung. Jaminan ketersediaan kebutuhan bahan pokok tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa himbauan agar tetap dirumah aja dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pemerintah juga harus memastikan bahwa situasi sosial, ekonomi dan politik tetap kondusif, khususnya dalam menghadapi dan selama Bulan Suci Ramadhan dan Lebaran ‘Idul Fitri untuk menjamin kekhusyu’an Ummat Islam dalam menunaikan ibadah.
7. Memutuskan kebijakan jangka pendek berupa pemotongan gaji pokok, tunjangan dan dana taktis Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah serta Direksi/Komisaris BUMN, juga pemotongan gaji pokok, tunjangan dan dana reses anggota DPR Pusat dan Daerah sebagai wujud Gerakan Solidaritas Kemanusiaan melawan COVID-19. Sebab kebijakan ini dinilai mampu turut meringankan beban Pemerintah dalam menjamin ketersediaan anggaran untuk menangani penyebaran wabah COVID-19. Diketahui bahwa total gaji seluruh pejabat Pemerintah dan BUMN sebesar Rp. 5,3 triliun pertahun dan bila besaran ini dipotong 50% saja untuk solidaritas melawan COVID-19 maka dapat terkumpul dana sebesar Rp. 2,65 triliun yang itu setara dengan 88 juta box masker atau 147 juta handsanitizer untuk rakyat Indonesia dan/atau dapat digunakan untuk keperluan lainnya khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
8. Segera mengembangkan sistem e-learning yang terstandar beserta perangkat pendukungnya di semua wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa aktivitas pendidikan dan pembelajaran mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi tetap dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Kurikulum Nasional.
9. Segera menyiapkan konsep-konsep dan/atau strategi Mitigasi Sosial dan Ekonomi untuk menjaga, mempertahankan dan memastikan stabilitas politik Nasional di tengah situasi ancaman rapuhnya kondisi perekenomian global sebagai dampak pandemic COVID-19 yang sedang melanda dunia.
10. Mendorong kebijakan LOCK DOWN TERUKUR oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, tentunya dengan terlebih dahulu memastikan jaminan stabilitas ekonomi Nasional khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan bahan pangan secara Nasional, stabilitas politik, keamanan dan pertahanan Nasional atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memilih kebijakan Lock Down Terukur sebagai opsi terakhir memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 demi menyelamatkan nyawa jutaan manusia khususnya rakyat Indonesia. Mengingat juga bahwa sumber daya (resources) yang terdapat di banyak daerah masih relatif terbatas dalam upaya melawan COVID-19 baik dari segi tindakan preventifnya maupun kuratifnya. Sehingga dikhawatirkan apabila Pemerintah khususnya Pemerintah Pusat lambat dalam mengambil kebijakan strategis maka justru akan memberi dampak yang lebih besar khususnya bagi Daerah. Sehingga tidak dapat dipungkiri ancaman krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis politik menjadi realitas yang tidak terelakkan.

Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda: “Jika kamu mendengar wabah Tha’un di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR. Bukhari).

BERSATU LAWAN COVID-19
BESAMA HMI LAWAN COVID-19
YAKIN USAHA SAMPAI

Jakarta, 05 Sya’ban 1441 H/29 Maret 2020

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
PENGURUS BESAR

AFFANDI ISMAIL
FORMATUR/KETUA UMUM

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *