oleh

Wawancara Alamsyah Saragih : Segera Tetapkan Karantina Wilayah

Selamat Idul Fitri 1441 H

Perkembangan wabah Covid 19 di Indonesia sedang menuju ke arah yang mengkhawatirkan. Sampai dengan Sabtu (28/03/2020) warga terdampak positif Covid 19 menyentuh angka 1.064 orang di 28 propinsi, 913 dalam perawatan dan 87 meninggal. Pasien yang berhasil sembuh mencapai 46 orang. DKI Jakarta menjadi wilayah positif kasus Covid 19 tertinggi dengan 598 penderita, 51 meninggal dan 31 orang berhasil sembuh.
Himbauan gencar berbagai pihak untuk melakukan lockdown bagi kota-kota zona merah di Indonesia ditanggapi pemerintah dengan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Wilayah. Namun, hal itu dianggap terlalu lamban oleh sebagian pihak yang mengerti betul tentang risiko dampak mengerikan dari penyebaran virus Covid 19.
Redaksi mewawancarai anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, terkait cara penanganan meluasnya penyebaran wabah Covid 19 di Indonesia. Berikut di bawah ini kutipan hasil wawancaranya.

“Pemerintah sebetulnya sudah punya protokol atau Undang-undang dalam mengatasi wabah penyakit di Indonesia. Sayangnya sampai detik ini pemerintah belum memutuskan kebijakan karantina wilayah dalam skala besar. Maka yang dilakukan adalah seperti yang kita lihat sekarang.
Sebetulnya semua kebijakan punya opsi masing-masing. Ketika pemerintah kemudian akan kesulitan akibat lonjakan pasien karena tidak adanya kebijakan karantina wilayah, maka konsekuensinya beban biaya dari aktivitas penanganan wabah bergantung pada rumah sakit-rumah sakit yang ada dalam hal pelayanan pasien yang mungkin akan berdatangan. Lalu para dokter bisa jadi akan kewalahan, kemudian akan terjadi kekurangan APD dan lain-lain.
Hal-hal di atas yang mungkin akan ditemui. Jadi memang, tidak ada kebijakan yang tidak mempunyai konsekuensi. Hal buruknya, kalau keadaan itu dibiarkan maka angka kematian akan terus bertambah.
Semua himbauan tentang work from home dan sebagainya akan memiliki konsekuensi yang lain. Hal itu juga harus diiringi dengan ketegasan aparat. Tapi nampaknya pemerintah tidak berani karena banyak orang justru harus tetap beraktivitas.
Sisi lain, jika pemerintah melakukan kebijakan karantina wilayah–yang sebetulnya sudah agak terlambat—maka harus disertai dengan kecakapan prima dalam mengelola anggaran dan mendistribusikan logistik. Hal itu tentunya harus didukung oleh personil-personil yang capable dan berpengetahuan. Kalau tidak, maka pilihan bijaknya adalah mereposisi mereka yang tidak capable dengan yang lebih baik. Kiranya tidak perlu segan-segan dan tidak usah takut dengan kegaduhan.
Harus segera dibentuk tim yang cukup dan benar-benar ahli, dan kemudian mengalokasikan sebagian besar anggaran–kalau perlu sepertiga anggaran—untuk dikonsentrasikan dalam menangani Covid 19. Jika pemerintah siap melakukan hal itu maka karantina wilayah bisa dilakukan.
Jadi pada intinya beberapa langkah di bawah ini bisa diusulkan jika karantina wilayah akan dilaksanakan :
Pertama, Realokasikan 30 persen anggaran APBN, 20 persen APBD dan Dana Desa untuk menangani wabah Covid 19.
Kedua, Tunjuk satu otoritas untuk mengelola jaringan logistik pokok, termasuk untuk bekerja sama dengan jaringan retail dan industri terkait.
Ketiga, Lakukan enforcement secara tegas
Keempat, Terapkan digital surveillance untuk mengawasi pergerakan warga.
Mengingat keadaan yang berkembang semakin kritis seperti saat ini, maka agar anggaran daerah bisa dialokasikan secara efektif, kiranya perlu dipertimbangkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada dan Pilkades di semua daerah. Hal itu untuk meminimalisir risiko warga terdampak Covid 19”. (Pso)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *