oleh

Mengail Untung di tengah Krisis Ekonomi: Sebuah Pembelajaran

 

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Krisis moneter 1998 yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik masih membekas. Krisis yang berawal dari kejatuhan kurs rupiah membuat sektor keuangan dan perbankan lumpuh. Berujung pada penutupan 16 bank nasional.

Jatuhnya sektor perbankan membuat Bank Indonesia (BI) harus turun tangan. Sebagai _the lender of last resort_ Bank Indonesia tampil sebagai penyelamat sektor perbankan yang kesulitan likuiditas. Dengan cara memberi dana talangan. Atau juga yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sampai Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI senilai Rp 144,5 triliun kepada 48 bank.

Kata orang “bijak”, dalam setiap kesulitan pasti ada kesempatan. Dalam setiap masalah, pasti ada peluang. Sepertinya moto ini juga berlaku bagi penerima (dan pemberi) BLBI: awalnya adalah kesulitan likuiditas, akhirnya menjadi pengeruk kekayaan, yang tentu saja dengan cara tidak sah. Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mencatat terjadi penyelewengan BLBI yang merugikan negara hingga Rp 138 triliun. Artinya, hanya sekitar Rp 6,5 triliun saja yang tepat sasaran. Sebagian dari pelaku sudah dihukum, dan sebagian lagi ada yang buron. Bahkan ada yang meninggal di tanah buronan.

Setelah itu, status BI direstrukturisasi. Sebelumnya BI adalah bagian dari pemerintah, kemudian diubah menjadi independen. Perubahan ini mengikuti praktek Bank Sentral di kebanyakan negara maju. Agar kebijakan moneter Bank Indonesia tidak didikte oleh pemerintah. Sehingga fungsi moneter dapat dipisahkan dengan fungsi fiskal. Perubahan status Bank Indonesia ini tertuang di Undang-undang (UU) No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Belajar dari pengalaman krisis 1998, penyaluran bantuan, atau tepatnya pinjaman, dari BI dibuat ketat. BI dapat memberi pinjaman kepada bank yang mempunyai kesulitan pendanaan hanya apabila ada agunan yang berkualitas tinggi dan *mudah dicairkan* yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Tahun 2007-2008 terjadi krisis finansial global yang cukup serius. Awalnya, perbankan Indonesia baik-baik saja. Bahkan pemerintah mengatakan perbankan Indonesia sangat kuat, dan tidak akan terpengaruh krisis global.

Tetapi, sekitar awal Oktober 2008, Bank Century dikabarkan mengalami kesulitan likuiditas. Pemerintah cepat tanggap. Pemerintah menyatakan kasus Bank Century berdampak sistemik. Artinya, bisa menjalar ke bank-bank lainnya, dan bisa memicu krisis perbankan lagi. Sehingga, Bank Century harus di-_bailout_, atau diselamatkan. Syarat _bailout_ adalah harus berdampak sistemik. Oleh karena itu, masalah likuiditas Bank Century ditetapkan berdampak sistemik.

Tetapi, masih ada ganjalan untuk _bailout_ Bank Century. Pasal 11 UU No 23 Tahun 1999 dan perubahannya (UU No 3 Tahun 2004) mengatakan BI hanya bisa memberi pinjaman (atau _bailout_) kalau ada agunan dengan kualitas tinggi, *mudah dicairkan*, dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Tentu saja Bank Century sulit memenuhi itu. Akhirnya UU tersebut diubah melalui Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No 2 Tahun 2008, tertanggal 13 Oktober 2008. Sangat cepat sekali prosesnya. Awal Oktober baru terjadi kesulitan pendanaan, dan 13 Oktober Perppu sudah ditetapkan. Perppu menghilangkan kata *“mudah dicairkan”*. Akhirnya, Bank Century diambil alih, dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Total dana yang dikeluarkan pemerintah dalam _bailout_ Century mencapai Rp 6,7 triliun.

Yang sangat disayangkan, kesulitan likuiditas ini, anggap saja benar terjadi kesulitan likuiditas, sekali lagi digunakan untuk mengambil keuntungan sekelompok pribadi. Mantan direktur utama Bank Century akhirnya divonis 3 tahun penjara karena terbukti menggelapkan dana nasabah sebesar Rp 1,6 triliun.

Yang cukup aneh, yang mengatakan bahwa kesulitan Bank Century berdampak sistemik adalah menteri keuangan, yang ketika itu dijabat Sri Mulyani. Bukankah sektor perbankan seharusnya di bawah pengawasan Bank Indonesia, sehingga status sistemik seharusnya juga ditetapkan oleh Bank Indonesia? Tetapi sudahlah, hal ini sudah berlalu. Kasus ini menguap begitu saja. Bahkan anggota pansus (panitia khusus) hak angket Century DPR yang dibentuk 1 Desember 2009 sepertinya sekarang sudah mengalami amnesia semua.

Kasus Bank Century bisa menjadi preseden buruk. Karena celah _bailout_ ini dilakukan, atau difasilitasi, melalui perubahan UU, bahkan melalui Perppu, yang akhirnya berujung penyelewengan dan korupsi.

Jangan sampai krisis selanjutnya dijadikan ajang mengail di air keruh lagi, atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai krisis Corona kali ini digunakan lagi untuk mengambil keuntungan pribadi atau segelintir orang saja. Apalagi dengan menggunakan modus yang sama, merubah UU bahkan melalui Perppu.

—- 000 —-

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *