oleh

*IRONI-IRONI UMAT ISLAM DALAM MEMAHAMI DAN MEMATUHI FATWA MUI TENTANG COVID-19*

(Oleh: Amir Kumadin, SF)

Perbedaan tafsir dari umat Islam atas Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 tidak bisa dihindari. Meskipun Fatwa MUI tersebut sudah sangat jelas dan applicable.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Yakni, terutama Fatwa MUI pada poin 4 dan 5 dari 9 poin yang telah diterbitkan pada 16 Maret yang lalu.

Fatwa MUI poin 4 itu menyatakan bahwa dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalatJumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Dan Fatwa MUI poin 5 menyatakan bahwa dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalatJumat.

Titik perbedaan itu ada pada kalimat “dalam kondisi penyebaran Covid-19 tak terkendali di suatu kawasan” dan “dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali di suatu kawasan” dalam konteks penyelenggaraan Shalat Jum-at.

Jika kita jeli dan cermat, sebenarnya makna *kalimat* “dalam kondisi penyebaran Covid-19 tak terkendali di suatu kawasan”, analog dengan, atau berarti “lockdown”.

Arti kata lockdown adalah *”menutup”*, atau lebih tepatnya, *”mengunci”*.

Lockdown secara istilah, bisa diartikan mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari dan ke suatu wilayah/kawasan (Okezone.com).

Sedangkan dalam Marriam-Webster, lockdown berarti suatu kondisi darurat di mana orang tidak boleh masuk atau keluar dari area tertentu yang dilarang atau dari suatu bangunan selama situasi yang mengancam atau berbahaya.

Lockdown di masa khalifah Umar bin Khathab ra, sebenarnya sudah pernah terjadi. Yakni, di negeri Syam saat itu. Dikabarkan menurut suatu riwayat, bahwa siapa saja masuk ke dalam wilayah Syam, maka akan jatuh bergelimpangan. Dan korban wabah tha’un di kawasan Syam saat itu mencapai 200.000 jiwa, dimana saat itu penduduknya masih relatif sedikit dibanding saat ini atau di wilayah kita. Artinya, itu menunjukkan bahwa situasi dan kondisi di Syam saat itu benar-benar chaos, sangat membahayakan, dan lebih dari lockdown yang dilakukan di berbagai negara saat ini, sehingga tidak memungkinkan diadakan shalat Jum-at.

Jadi, kita tidak bisa mengartikan *kalimat* “dalam kondisi penyebaran Covid-19 tak terkendali di suatu kawasan” tersebut dengan sekedar asumsi, jaga-jaga, kewaspadaan, dan sebangsanya. Dan dalam ketika yang sama, kita tidak bisa melarang umat Islam untuk menyelenggarakan shalat Jum-at dalam kondisi masih terkendali dengan *kedok* dalam kondisi dharurat/zona merah atau “dalam kondisi penyebaran Covid-19 tak terkendali di suatu kawasan”.

Pertanyaannya adalah, apakah di negara kita, atau lebih spesifik lagi, di kawasan kita masing-masing, sudah dilakukan “lockdown”?

Jika belum “lockdown”, maka berarti kondisi penyebaran Covid-19 masih dalam kondisi terkendali. Artinya, kita harus mengacu pada Fatwa MUI poin 5. Yakni, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan Shalat Jum-at.

Mungkin kawasan DKI Jakarta merupakan kawasan khusus. Disamping sebagai ibu kota negara, di DKI Jakarta orang yang terpapar Covid-19 paling banyak dibanding dengan kawasan atau daerah lain. Dan juga, sebenarnya secara substansial, kawasan DKI Jakarta sdh harus “lockdown”, tapi karena pertimbangan ekonomi dan lain-lain, maka pemerintah Indonesia, dan khususnya pemprof DKI Jakarta, tidak melakukan “lockdown”.

Prof. Rhenald Kasali menyebutkan bahwa, jika Indonesia, khususnya DKI Jakarta, dilakukan lockdown, maka akan berimbas pada krisis ekonomi yang sangat berbahaya.
Diantaranya banyak perusahaan yang bangkrut, baik perusahaan besar maupun kecil termasuk
UMKM dan pedagang kecil. Terjadinya PHK besar-besaran, tingginya inflasi, dll

Gara-gara kita salah paham dalam memahami Fatwa MUI tersebut, maka terjadilah ironi-ironi seperti di bawah ini, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

👉 Ironi-1:
Sebagian dari kita ada yang menjeneralisasi, menyamaratakan, memukul rata, bahwa semua kawasan di seluruh Indonesia dianggap dalam kondisi penyebaran Covid-19 tak terkendali, sehingga mereka tidak menyelenggarakan Shalat Jum-at dengan kedok mematuhi Fatwa MUI tersebu di atas. Padahal hakikatnya, mereka itu, tidak mematuhinya. Hanya gegara mereka tidak melihat bahwa Fatwa MUI tersebut harus dipahami secara kontekstual (sangat kondisional) dan kemprehensip (tidak parsial).

👉 Ironi-2:
Sebagian dari kita ada yang menjeneralisasi bahwa semua kawasan di seluruh Indonesia dianggap dalam kondisi penyebaran Covid-19 masih terkendali, sehingga mereka tetap menyelenggarakan Shalat Jum-at dengan kedok mematuhi Fatwa MUI tersebu di atas. Padahal hakikatnya, mereka itu, tidak mematuhinya. Hanya gegara mereka tidak melihat bahwa Fatwa MUI tersebut harus dipahami secara kontekstual (sangat kondisional) dan komprehensif ( tidak parsial).

👉 Ironi-3:
Sebagian dari kita ada yang tidak mau shalat fardhu berjama’ah di masjid, padahal di masjid di dekat mereka mukim, masih menyelenggarakan sholat fardhu berjama’ah.

👉 Ironi-4:
Jika merujuk pada Fatwa MUI poin 4 di atas. Dimana pelarangan shalat, tidak hanya shalat Jum-at, tapi juga shalat fardhu berjamaah, dimana keduanya memiliki hukum wajib yang setara. Tapi, mengapa di banyak masjid shalat fardhu berjama’ah tetap diselenggarakan, sedangkan shalat Jum-at tidak diselenggarakan? Artinya, di situ ada inkonsistensi logika alias tidak konsisten dalam mematuhi Fatwa MUI tersebut. Mereka malah berdalih di luar konteks Fatwa MUI itu, dengan menganggap bahwa shalat Jum-at itu merupakan salah satu bentuk kerumunan orang atau menganggap sebagai kumpu-kumpul orang banyak yang dilarang pemerintah dalam sikon saat ini. Dengan begitu, mereka telah menyamaratakan shalat Jum-at dengan kerumunan orang lainnya. Padahal beda banget, orang-orang berkumpul dalam shalat Jum-at dalam kondisi suci, bersih, berwudu sedangkan orang kumpul-kumpul selain untuk shalat Jum-at, tdk dalam kondisi seperti itu. Dan tentu, itu adalah sebuah ironi.

👉 Ironi-5:
Sebagian dari kita ada yang menyeru untuk merujuk ke masa khalifah Umar bin Khatab ra, yakni dimana saat itu terjadi wabah tha’un (istilah dari penyakit menular) di wilayah Syam tanpa melihat konteks dan situasi kondisi obyektif saat itu. Dimana di Syam saat itu, salah satunya melarang umat Islam shalat Jum-at. Dengan menunjukkan dalil ini, menjadi sebab mengapa mereka tidak mengadakan shalat Jum-at. Padahal situasi dan kondisi di wilayah Syam saat itu sangat beda dengan situasi dan kondisi di wilayah kita saat ini. Mereka menyamakan realitas yang sama sekali berbeda. Cara menerapkan dalil seperti itu, secara verbal dan tekstual an sich, berarti telah memperkosa, memaksa, mengeksploitasi dunia relitas dan dunia obyektif agar sesuai dengan kepentingan tertentu. Pemahaman ini jelas sangat berbahaya.

👉 Ironi-6:
Sebagian masjid kita ada yang tidak menyelenggarakan shalat Jum-at, mereka melegitimasinya dengan SK Walikota/Bupati, Sekda, dan Fatwa MUI, dimana legitimasi itu belum tentu benar sesuai Fatwa MUI itu sendiri.

Atau untuk tidak menyelenggarakan shalat Jum-at, sebagian dari kita ada yang melegitimasi dengan sebuah kaidah ushul fiqh atau mungkin malah sekedar kata-kata hikmah. Misalnya, “menghindari kemudharatan itu lebih utama daripada mencari kemashlahatan, meskipun keduanya sama-sama baik”. Padahal belum ada lockdown, atau sikon di wilayahnya masih terkendali. Tidak ada yang salah dengan kaidah itu, tapi karena kaidah itu cuma dipahami secara tekstual, tidak melihat konteksnya, sehingga penerapannya menjadi fatal. Seakan-akan shalat Jum-at dalam kondisi penyebaran Covid-19 yang masih terkendali itu adalah suatu kemudharatan. Jelas ini bertentangan dengan Fatwa MUI poin 5 seperti termaktub di atas.

👉 Ironi-7:
Sebagian dari kita ada yang malah menuduh, atau saling menuduh, saudaranya sendiri sesama muslim. Hanya karena sebagian dari kita yang lain, tetap shalat Jum-at dan shalat fardhu berjama’ah di masjid, dikata-katain atau dituduh ngenyel, tidak disiplin, sombong, menganggap enteng virus Corona, tidak mematuhi Fatwa MUI, dlsb. Padahal mereka yang dituduh itu tidak pernah melakukan kesombongan. Mereka justru sedang mematuhi Fatwa MUI. Karena di kawasan mereka penyebaran virus Corona masih terkendali sesuai Fatwa MUI poin 5. Mereka juga, menggulung karpet masjid, mereka membersihkan masjid, mereka menyediakan sanitizer, mereka berwudhu, mereka selalu mencucu tangan tiap ada kesempatan, mereka melakukan penyemprotan masjid dan fasilitas umum lainnya dengan disinfektan, mereka tidak panik dan paranoid dengan adanya wabah virus Corona yang sedang terjadi sehingga kekebalan tubuh/sistem imun mereka tetap dalam kondisi prima, mereka selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mereka tetap di dalam rumah, tidak keluar kemana-mana kecuali ada urusan penting dan saat shalat berjama’ah ke masjid, mereka berikhtiar maksimal, berdoa, dan bertawakal. Kok ya bisa-bisanya masih dituduh ngeyel, tidak disiplin, sombong, meremehkan dan menganggap enteng virus Corona, dan tidak patuh pada Fatwa MUI…?!!!

👉 Ironi-8:
Banyak pemerintah kota dan daerah yang mengeluarkan SK Bupati/Walikota dan Sekda, yang tidak compatible dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020, khususnya pada poin 4 dan 5. Dimana SK dan Sekda tersebut sebagian berisi ‘larangan’ kepada umat Islam untuk menyelenggarakan shalat Jum-at. Makna dibalik SK dan Sekda itu hakikatnya, salah satunya bermakna, menganggap bahwa shalat Jum-at yang masih dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali sebagai sebuah kemudharatan.
Seharusnya SK atau Sekda itu mengacu pada Fatwa MUI tersebut. Tapi apa daya, banyak SK/Sekda tersebut yang tidak sejalan atau malah bertentangan, keluar konteks, dari Fatwa MUI tersebut. Itu artinya, bahwa umaro’ nya tidak mematuhi ulamanya, sehingga yang menjadi korban adalah umatnya.

Itulah beberapa ironi yang terjadi dari banyak ironi yang lain yg tidak bisa saya tulis di sini.

Dalam tulisan ini, saya tidak bermaksud apa-apa, tidak juga sedang menganggap enteng wabah Covid-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali mencoba meredam ironi-ironi tersebut, dengan memahami Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tersebut secara konsisten, dengan tidak keluar konteks, dengan komprehensip, kontekstual, obyektif, dan tidak parsial. Sehingga kita umat Islam Indonesia bisa melaksanakan Fatwa MUI tersebut dengan baik dan benar (benar secara syari’at) dalam upaya mencegah wabah Covid-19 yang sedang terjadi sekarang ini.

Dan akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah swt, agar kita ditolong dan diselamatkan oleh-Nya dari terpapar virus Corona tersebut, dan juga agar Covid-19 segera dimusnahkan oleh Allah swt dari bumi Indonesia dan dunia ini, aamiin alloohumma aamiin.

Wassalaam
Depok, Jum-at 2 Sya’ban 1441 H/27 Maret 2020 M

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *