oleh

FKRW Kritisi Perubahan Sistem Pengelolaan Anggaran Dana Posyandu di Jakarta

Jakarta, TribunAsia.com – Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) mengkritisi pelaksanaan Posyandu di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Menurut Irianto, sebelum ada perubahan sistem pengelolaan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kegiatan Posyandu dikelola langsung oleh kelompok masyarakat setempat.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Akan tetapi, kini Pemda DKI melaksanakan sistem pengelolaan dana kegiatan secara swakelola. Untuk menunjang kegiatan Posyandu, petugas mengeluhkan anggaran tersebut hingga saat ini tak kunjung cair.

“Belakangan ini pemda DKI melaksanakan sistem pengelolaan dana kegiatan secara swakelola. Dimana kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat seluruhnya di kelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat,” jelas Ketua FKRW Jatinegara kepada TribunAsia.com, Kamis (12/3/2020).

Ia mengeluhkan sejak dimulai sistem tersebut, program Posyandu di tempatnya itu belum menerima bantuan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta. Jika anggaran cair, dimaksudkan untuk membeli menu pokok bagi warga yang hendak berkunjung ke Posyandu.

Sebab, kegiatan Posyandu yang berjalan di RW 012 ditanggung sementara oleh kantong pengurus lingkungan. Hal tersebut yang menjadi persoalan dan memberatkan biaya operasional bagi pengurus.

“Tiga (3) bulan ini anggaran swakelola posyandu belum kami terima. Jadi kami harus putar otak untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan posyandu karna ini kami anggap sangat penting yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak,” ungkapnya.

“Sementara kegiatan-kegiatan lainnya berkaitan dengan lingkungan pun harus tetap kami laksanakan yang semua memerlukan anggaran. Kami sama sekali tidak  mengerti di zaman se-modern ini masih saja birokrasi sangat bertele tele yang pada akhirnya merugikan warga masyarakat,” sambung dia lagi.

Meski demikian dia menjelaskan kembali, “Tentu ini sangat penting, mengingat keberhasilan pengelolaan posyandu akan berdampak positif terhadap perkembangan ibu dan anak yang nantinya akan sangat  mempengaruhi banyak hal dalam masyarakat,” terang pengurus RW 012.

Ironisnya lagi, surat penyedia dana sudah turun namun rekening atas kelompok swakelola tak kunjung terbit dari Bank DKI. Masih dalam keterangan dia, kebijakan ini sangat kontra dengan kenyataan. Dengan alasan, pengurus lingkungan bagian dari tombak kesusksesan pemerintahan.

“Kami selaku pengurus RW dan juga pengelola Posyandu yang bekerja sebagai ujung tombak kesuksesan pemerintah daerah justru merasa berat karena kami harus menutupi anggaran tersebut,” keluhnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *