oleh

Pimpinan Perusahaan Antri Jadi Saksi Pajak Bodong Perusahaan Pembanding Tender

Jakarta, TribunAsia.com – Pimpinan Perusahaan antri menjadi saksi transaksi pajak fiktif di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Hubungan para saksi tidak lain dipertanyakan penuntut umum/JPU seputar PT Suruli Tahuru Jaya.

“Jadi tugas Bapak sebanyak 9 perusahaan itu apa bekerja sama dengan Daud Halim. Perusahaan yang saya tanyakan ada hubungannya dengan PT Suruli,” kata Silvi Muliani Lestari, SH MH, Kamis (5/3/2020).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Namun demikian, Erick dalam perkara transaksi pajak bodong tersebut mengatakan tugas Budi diperusahaan yang terindikasi terlibat perkara pajak itu dibidang administrasi.

“Pak Budi (Dirut). Bagian administrasi (saksi),” sebut pria berbatik itu.

Faktur pajak fiktif pun tidak lepas diutarakan JPU, tidak hanya itu maksud serta tujuan diulas diruang sidang. Akan tetapi, saksi menyampaikan dengan polos bahwasanya untuk mengurangi pembayaran pajak.

“Untuk faktur pajaknya sendiri jadi Bapak dapat faktur pajak itu dari Daud Halim tujuannya sendiri apa,” tanya penuntut umum.

Sementara, Kadwanto mengatakan kepada saksi alasan perusahaan enggan membayar pajak sesuai prosedur. Lanjutnya, diperusahaan saksi Erik dalam kasus ini belum ada yang dijadikan tersangka.

Saat persidangan berlangsung disaksikan oleh terdakwa Irsan Haras, Wahyu Sidrata, dan David Zulfikar.

“Kenapa Bapak Erik tidak pakai transaksi yang jujur saja. Ada yang jadi tersangka diperusahaan saudara,” ujar majelis hakim dengan didampingi Tirolan Nainggolan dan Tarigan Muda Limbong.

Pimpinan perusahaan selevel Direktur lainnya yang menjadi saksi diantaranya Yohannes, dan Bobby.

Dan saksi-saksi ketika itu memberikan keterangan perihal tanda tangan dan stempel perusahaan yang digunakan untuk mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN).

Yohannes juga menambahkan PT Suruli Tahuru Jaya dibentuk sejak tahun 2007 dan tujuan perusahaan itu dijelaskan dia sebagai pembanding perusahaan terkait tender.

“Jadi saya beli perusahaan itu PT Suruli untuk pembanding tender. Saya beli di tahun 2007,” terang saksi.

Indra Cosmas Silalahi, SH selaku JPU juga sempat melontarkan pertanyaan perihal faktur fiktif dan tanda tangan saksi yang menjabat sebagai Direktur PT Suruli Tahuru Jaya.

Namun, saksi Bobby menyanggah dirinya tidak pernah memberikan tanda tangan dan stempel perusahaan.

“Pernahkah saudara menandatangani atau memberi stempel,” jelas dia. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *