oleh

Mengenali Benang Kusut Implementasi Kebijakan Publik

TribunAsia.com 

Setiap Negara pasti memiliki pemerintahan berdaulat yang memutus semua kebijakan dalam Negara tersebut, pemerintah yang terpilih secara demokratis bertanggungjawab memastikan keadilan dan kesejahteraan dirasakan oleh rakyat, keadilan dan kesejahteraan akan terwujud melalui kebijakan tepat yang diambil pemerintah, tak cukup sampai disitu, hal lainnya yang tak kalah pentingnya adalah implementasi kebijakan, untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan maka kebijakan yang tepat harus diimplementasikan secara benar pula, urusan keadilan dan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan melahirkan kebijakan, lebih dari itu mesti dipastikan bahwa semua kebijakan tersebut bisa terealisasi di lapangan, disini jelas terlihat implementasi kebijakan merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Merumuskan kebijakan tepat bagi rakyat adalah perkara sulit, akan tetapi mengimplementasikan kebijakan tersebut di tengah masyarakat merupakan perkara yang jauh lebih sulit lagi. Oleh sebab itu, advokasi terhadap kebijakan tidak tepat hanya dilakukan pada proses perumusan, melainkan juga harus diadvokasi di level implementasi. Ada beragam hambatan sehingga kebijakan yang tepat justru tidak terealisasi di lapangan. Mengutip pandangan Gow dan Morss rendahnya sumber daya manusia, lemahnya institusi, kepentingan pelaku politik merupakan beberapa masalah yang menghambat penerapan kebijakan.

Pertama, rendahnya sumber daya manusia, masalah ini terletak pada pelaksana kebijakan, guna memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan utuh, maka pelaksana kebijakan seharusnya memiliki kecakapan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, dalam banyak kasus implementasi kebijakan terhambat karena pelaksana kebijakan tidak memiliki kualitas sumber daya yang cukup dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini sangat gampang dicermati saat pemerintah pusat memberlakukan kebijakan baru di seluruh Indonesia, kebijakan yang diharapkan dapat berjalan dalam waktu cepat justru terhambat oleh ketidakmampuan pelaksana kebijakan di tingkat daerah, khusunya ketika kebijakan baru tersebut melibatkan penggunaan teknologi, masih banyak aparat pemerintah di level bawah yang tidak bisa menguasai teknologi dengan baik.

Kedua, lemahnya institusi, tidak jarang kebijakan baru yang dilahirkan pemerintah sangat berbeda dengan kebijakan sebelumnya, sehingga dibutuhkan pemahaman cepat dari pelaksana kebijakan untuk mengerti muatan kebijakan baru tersebut secara utuh. Faktanya tidak selamanya seperti itu, seringkali kebijakan yang yang baru dilahirkan justru tidak dipahami secara utuh oleh pelaksana kebijakan di level teknis, akibatnya implementasi kebijakan bergerak sangat lambat, kasus ini dengan mudah bisa didapatkan dalam perubahan kurikulum, sudah menjadi rahasia umum, kurikulum yang terlalu sering berganti hanya meninggalkan ketidakpahaman bagi guru.

Ketiga, kepentingan pelaku politik, tidak jarang sebuah kebijakan tersandera di tataran implementasi karena ulah aktor politik, pelaku politik selalu punya kepentingan terhadap kebjakan yang dikeluarkan pemerintah, modus yang paling sering digunakan dalam menyandera kebijakan adalah “pembelokan kebijakan”. Kebijakan sengaja diakali sedemikian rupa agar yang mendapat manfat dari kebijakan tersebut hanya kelompok kepentingannya saja, sesungguhnya tidak sulit membaca fenomena ini, bahkan di level desa saja fenomena in gampang ditemui, contohnya kebijakan penyaluran bantuan, kepala desa sebagai pemimpin tertinggi terkadang tidak berlaku adil, bantuan hanya disalurkan kepada pendukungnya saat pilkades, tetapi bagi warga yang tidak memilihnya justru tidak diberi bantuan, padahal diantara mereka ada yang lebih membutuhkan.

Penting memastikan keberlangsungan implementasi kebijakan, idealnya mesin birokrasi kebijakan mampu bekerja secara tanggap dan profesional dalam mengimplementasikan setiap kebijakan, pemerintah telah berupaya memastikan implementasi kebijakan berjalan baik melalui program reformasi birokrasi, namun cara itu belum cukup, reformasi birokarasi sendiri belum merata di semua institusi birokrasi. Perlu ditempuh cara lebih “ekstrim” guna memastikan implementasi kebijakan berjalan cepat dan tepat.

Penulis: Zaenal Abidin Riam
Koordinator Presidium Demokrasiana Institute/Mahasiswa Program Pascasarjana School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *