oleh

Pilkada Serentak untuk Siapa ?

TribunAsia.com

Oleh : Denfa RD

Pilkada serentak tahun 2020 ini akan segera berlangsung pada tanggal 23 September 2020 dan Proses Tahapan telah dimulai sejak beberapa bulan yg lalu, ada 2 ( dua ) jalur untuk bisa maju sebagai bakal calon dalam kontestasi Pilkada serentak ini yakni :

1. Jalur Parpol yg memerlukan dukungan minuman 20 % dari kursi di DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2 atau minimal 25 % perolehan suara oleh Parpol yg punya kursi di DPRD

2. Jalur Perseorangan ( Independen ) yg harus mempunyai surat dukungan dan fotocopy E-KTP sesuai prosentase DPT yg ada di daerah tsb mulai dari kisaran 10 % – 8,5 % – 7,5 % & 6 %

 

Dalam memilih jalur tsb mempunyai tingkat kesulitan masing-masing seperti :

1. Jalur Parpol sbb :

> Diutamakan adalah kader parpol tsb dan tetap harus punya modal untuk bisa ditetapkan sebagai bakal calon apalagi kalau bukan kader maka ybs harus menyiapkan mahar yg besarannya bervariasi dan ini sudah menjadi rahasia umum

> Pengusungan dimulai dari tingkat DPC/DPD –> DPW/DPD –> DPP yg tentunya tidak mudah untuk bisa lolos karena tentunya banyak hal yg akan dipertimbangkan oleh Parpol

> Belum lagi apabila parpol ybs tidak memenuhi kuota kursi dukungan maka diperlukan koalisi yg juga tentunya akan banyak kesepakatan yg dibutuhkan mulai dari penetapan bakal calon no.1 & no.2 nya serta untuk penyiapan logistik tahapan pilkada

 

2. Jalur Perseorangan sbb :

> Ketiadaan mesin organisasi untuk mengumpulkan surat dukungan dan fotocopy E-KTP

> Sikap pragmatis dan hedonisme masyarakat yg sebagian berbicara ada uang ada barang ( wani piro ) sehingga akan mengalami kesulitan dalam pengumpulan surat dukungan dan fotocopy E-KTP tsb

> Sikap ambigu dari sebagian masyarakat yg telah memberikan dukungan karena bisa jadi ybs juga memberikan dukungan kepada bakal calon yg lain

Proses pendaftaran Jalur Perseorangan dan input data dukungan dari masyarakat kepada bakal calon serta penyerahan bukti dukungan tsb telah berakhir pada hari Ahad tgl.23 Februari 2020 pukul 00.00

Setelah dianggap memenuhi persyaratan oleh KPUD dan diberikan tanda terima kelengkapan berkas selanjutnya akan dilakukan Verifikasi Administrasi yakni :

1. Pencocokan data dukungan yg telah diinput pada SILON KPUD dengan fisik surat dukungan termasuk kelengkapan fotocopy E-KTP dan tanda tangan pada surat dukungan tsb

2. Kegandaan dukungan dengan bakal Paslon Perseorangan yg lain

 

Setelah itu KPUD akan melakukan Verifikasi Faktual yakni dengan cara seluruh pemberi dukungan akan didatangi oleh verifikator KPUD yg pada Pilkada sebelumnya hanya diambil sampling sebanyak 10 % dari total dukungan, untuk verifikasi tsb dilakukan dengan cara sbb :

1. Mendatangi pemberi dukungan untuk mencocokkan pernyataan dukungan tsb

2. Apabila ybs tidak mendukung maka ybs diminta mengisi formulir yg telah disediakan oleh KPUD

3. Bila ybs menolak maka dukungan tsb dinyatakan Sah

4. Bila yg memberi dukungan sulit ditemukan maka bakal Paslon diminta untuk menghadirkan ybs di lokasi yg mudah dijangkau oleh pemberi dukungan maupun verifikator KPUD

5. Bila masih tidak memungkinkan maka si pemberi dukungan bisa melakukan dengan cara tele confrensi

Bisa dibayangkan betapa sulit dan terjalnya jalan menuju menjadi bakal calon kontestan dari jalur perseorangan, sehingga ada “rumors” serahkan semua urusan tsb kepada si pemberi keputusan yg bisa mengatur semua urusannya

 

CERMATI PROSES PILKADA

Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) fungsi, tujuan dan hakikat utamanya adalah :

1.  Mempertandingkan Kualitas serta kempuan para Calon Pemimpin Daerah.

2. Rakyat diberikan kebebasan untuk memilih bakal calon adalah orang terbaik diantara yg baik.

3. Adu program kerja dan bukan Program-program kerja yg ditawarkan sekedar ilusi atau janji-janji yg tak bisa direalisasikan tetapi sebuah program kerja yg memang riil dan menjadi kebutuhan masyarakat di daerah tsb.

4. Oleh karena itu orang yg mau mencalonkan diri jadi Pemimpin haruslah mengukur kemampuan dirinya apakah iya memiliki gagasan idea, kualitas serta kemampuan dirinya dalam mewujudkan kemaslahatan dan manfaat kepada masyarakat

Tetapi pada umumnya para Paslon lebih mengutamakan janji-janji yg entah bisa direalisasikan atau tidak itu jadi urusan nanti.

Apalagi Partai dan tim sukses yg tentunya hanya berpikir pragmatis yakni bagaimana menyusun strategi dan mengaktualisasi Paslon jagonya dihadapan pemilih agar terlihat bahwa Paslonnya ini memiliki keunggulan. kualitas dalam kepemimpinan yg dibutuhkan Rakyat.

Belum lagi bahaya dan ancaman dari money politics berupa serangan fajar dan pemberian sembako kepada para calon pemilih juga berupa tekanan-tekanan yg dilakukan oleh berbagai pihak bahkan menggunakan aparat yg tentunya akan mencederai demokrasi itu sendiri

Bila tidak ada antisipasi dan pencegahan dari seluruh pihak yg berkepentingan maka proses Pilkada adalah Hajatan Demokrasi yg menipu Rakyat sehingga menghasilkan dengan terpilihnya Pemimpin tukang tipu

Jangan-jangan Pemenang Pilkada Serentak Kepala Daerahnya Sudah Ditentukan

Beberapa waktu yg lalu ada komisioner KPU RI yg tertangkap OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap, yg membuat kita berpikir bagaimana dengan KPUD-KPUD.

Apakah KPU masih bersih? Bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020? Inilah yang dipertanyakan sejumlah kalangan.

Aktivis antikorupsi dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), jaringan ICW Jawa Timur, Moh Trijanto, tidak percaya bahwa demokrasi akan berjalan fair play pasca tertangkapnya komisioner KPU RI WS.

Dikhawatirkan netralitas para penyelenggara dan bisa jadi tudingan KPU daerah bisa jadi lebih parah daripada KPU RI karena pengawasan tidak terlalu ketat.

“Penangkapan komisioner KPU jelas berdampak ke daerah. Bagaimana tidak, penangkapan WS menunjukkan kinerja KPU selama tidak independen. Kepercayaan publik terhadap KPU makin surut. Sulit dipercaya KPU akan menggelar Pilkada serentak,” kata Trijanto, Minggu (12/1).

Trijanto mengatakan, jika penyelenggara Pemilu bisa dimainkan partai penguasa, bukan tidak mungkin anggapan publik selama ini benar, bahwa kontestasi Pilkada bisa ditentukan pemenangnya sebelum pesta demokrasi berlangsung.

“Jangan-jangan pemenang Pilkada serentak sudah ditentukan sebelumnya.”

Kita lihat partai penguasa merupakan petahana. Sangat mudah menggerakkan perangkat pemerintahan, terutama KPU dan Bawaslu. Kalau toh iya, berarti semua gelaran Pilkada adalah omong kosong,” ujar Trijanto.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, menurut Trijanto, hukum harus kembali ditegakkan.

“Yang terbukti terlibat, termasuk oknum partai penguasa, harus ditindak tegas. Hukum jangan pandang bulu. Sebaliknya, kalau penyelenggara Pemilu mau dipercaya publik, maka harus berbenah dan membuktikan sebagai lembaga independen, bukan lembaga kepanjangan tangan partai penguasa,” demikian Trijanto.

Belum lagi kekhawatiran terhadap netralitas PNS/ASN, TNI dan Polri yg akan sangat punya pengaruh signifikan terhadap hasil Pilkada di suatu daerah

Pertanyaan nya masih adakah harapan bagi rakyat untuk bisa mendapatkan pemimpin yg Amanah dan Istiqomah bagi kemaslahatan Umat lalu masih adakah Pemilu / Pilkada yg berazaskan JUJUR ADIL BERINTEGRITAS kalaupun hasil Pilkada bisa dibawa ke MK bisakah hasilnya rakyat mempercayai nya

Karena hakikatnya yg memberi suara bukanlah yg menentukan kemenangan tetapi yg menghitung suara lah yg akan menentukan kemenangan

 

Salam Gerakan Memilih Pemimpin Amanah

GEMPA

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *