oleh

Anggota DPRD DKI Jakarta, Syahroni Sosialisasi Perda ke Warga Cakung Jaktim

Jakarta, TribunAsia.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Syahroni, SE sosialisasikan peraturan daerah kepada warga sekitar Cakung, Jakarta Timur. Perda No. 8 tentang ketertiban umum dibahas oleh anggota DPRD DKI Jakarta tersebut.

Menurut dia, meskipun Perda telah dijalankan sejak tahun 2007 dalam kesempatan itu Syahroni tak luput menggaungkan ke publik. Perda yang diutarakan tersebut dimaksudkan agar masyarakat luas memahami tujuannya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Syahroni, SE. (Foto : TribunAsia.com/Didi W)

“Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda, Perda No 8 mengenai ketertiban umum. Jadi meskipun Perda ini dari tahun 2007 banyak yang belum tahu maka hari ini kita sosialisasikan,” ujar salah seorang anggota Komisi D Bidang Pembangunan kepada TribunAsia.com di bilangan Penggilingan, Rabu (26/2/2020).

Kemudian, dia juga memaparkan peraturan daerah lainnya terkait pembangunan dihadapan pemangku kepentingan di bawah naungan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sosialisasi Perda dihadiri Camat Cakung Ahmad Salahuddin, Lurah Penggilingan Usdiyanti, perwakilan kelurahan Jatinegara dan Satuan Polisi Pamong Praja Jaktim.

Politisi PAN mengharapkan setelah sosialisasi Perda yang disampaikan itu masyarakat dapat menyadari dan mengetahui perihal larangan isi Perda yang berlaku di DKI Jakarta.

“Kita undang seluruh yang berkepentingan dan seluruh masyarakat jangan sampai mereka tidak tahu membangun bangunan di pinggir jalan mereka tidak tahu itu dilarang,” ungkapnya.

Bangunan tanpa izin pun dikatakan Syahroni merupakan penyebab terjadinya banjir. Oleh sebab itu, bangunan yang berada dipinggir dapat mengurangi keindahan dan ketertiban lingkungan sekitar.

Setelah dilakukan sosialisasi pihaknya juga akan mengundang pengurus lingkungan untuk membahas penataan bangunan disepanjang bantaran kali. Adapun bangunan yang dia sebut itu diantaranya Pos Kamling ataupun lahan usaha PKL.

“Oleh karena itu pada hari ini kita coba sosialisasikan dan ini juga sebagai upaya saya agar kali yang ada di sampingnya itu bisa normal,” tandasnya.

Dia menangkap saat ini dengan keterbatasan informasi terkait peraturan daerah tak jarang masyarakat kerap menyalahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik ketertiban maupun kerapihan yang dipaparkannya itu mendatang masyarakat diharapkan dapat mempergunakan sesuai fungsinya.

“Karena masyarakat sering menyalahkan Gubernur padahal itu bagian dia ketertiban kerapihan mereka tidak membuat bangunan di pinggir kali yang itu andil dalam banjir itu salah satunya Perda,” jelas dia lagi. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *