oleh

Semarak Pilkada Kota Depok 2020, Golkar: Jadi Walkot Tak Berperan? Itu sih tidak Cerdas

Depok, TribunAsia.com – DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Depok terus bermanuver dengan pelbagai alternatif politik di Pilkada Kota Depok 2020. Selain yakin menjadikan ketuanya sebagai bakal calon wali, Golkar bersedia pula menempatkan Farabi El Fouz sebagai calon wakil wali kota di Pilkada Kota Depok pada 23 September 2020 nanti.

“DPD Partai Golkar semakin kuat mengusung Ketua Farabi El Fouz sebagai bakal calon wali ataupun wakil Wali Kota Depok di Pilkada Kota Depok 23 September 2020 nanti,” tegas politisi Golkar Tajudin Tabri yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Depok.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Lanjutnya, Golkar masih terus berkomunikasi dengan pelbagai kalangan politik, selain dengan PKS, juga menghormati potensi dari partai politik non-parlemen.

Dilaporkan TribunAsia.com, Senin (24/2) dengan PKS, sebut Tabri, sudah punya kesesuaian yaitu, menerima El Fouz dipasangkan sebagai wakil wali kota dengan siapa pun yang diusung oleh PKS sebagai wali. Termasuk juga jika bila berpasangan dengan petahana sekarang Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Ditekankan oleh Tabri, Golkar percaya diri jika menempatkan Ketua Farabi El Fouz sebagai wakil wali tak akan bernasib sebagai ‘ban serap’ seperti umumnya terjadi.

“Tidak lah, ketua kami tak kan jadi ban serap yang tidak mendapat peran dan kewenangan jika menjadi wakil. Kalau nasib wakil gitu sih, tidak cerdas namanya,” ujar Tajudin Tabri.

Farabi El Fouz memastikan, kerjasama wali dan wakil harus sinergis dengan melakukan perjanjian yang jelas dan tegas sejak dari melakukan koalisi. Apalagi Golkar adalah partai tua yang berpengalaman di kancah nasional sehingga pengalaman dan mampu menjalankan pemerintahan yang berimbang antara wakil dan wali kota.

“Golkar banyak pengalaman. Tentu Golkar dapat mengaturnya dengan berimbang. Buat kesepakatan sejak awal,” sebutnya.

Kembali dijelaskan Tajudin Tabri, harmonisnya pasangan wakil dan wali seperti yang berlangsung kepemimpinan Airin dengan Benyamin di Kota Tangerang Selatan yang sampai dua periode kewalikotaannya.

Keharmonisan itu berpulang kepada kesediaan wali kota berbagi kewenangan kekuasaan nya dengan wakilnya walau secara kewenangan perundangan kekuasaan berpusat di wali kota.

“Soal,peraturan bahwa kewenangan ada di walikota. Tapi dalam praktiknya dapat kita buatkan kesepakatan soal kewenangan itu,” imbuhnya. (HIRA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *