oleh

Ini Pasal Kontroversial Omnibus Law

Jakarta, TribunAsia.com – Kehadiran omnibus law RUU Cipta Kerja terus menuai polemik di masyarakat. Khususnya tentang pasal 170 yang menyatakan presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah (PP) guna mengubah ketentuan UU.

Pasal ini dianggap tidak sesuai dengan hirarki konstitusi, di mana yang bisa mengganti atau mengubah UU hanya UU baru dan peraturan perundang-undangan (Perppu) yang kemudian harus disetujui DPR.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Selain itu, juga ada pasal 166 untuk mengubah pasal 251 dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 166 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat digugurkan oleh peraturan presiden (Perpres).

Publik semakin bertanya-tanya setelah Menko Perekonomian Airlangga dengan tegas menyebut pasal itu ditujukan untuk mencegah presiden dari pemakzulan.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alamsyah Saragih mengatakan lembaganya akan mengundang dua kementerian untuk menanyakan ihwal draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Dua kementerian itu yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Hukum dan HAM.

Alamsyah mengatakan Ombudsman ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan RUU itu hingga terdapat banyak pasal yang menuai perdebatan. Salah satu yang dia maksud adalah rumusan pasal bahwa pemerintah bisa mengubah UU melalui PP atau peraturan pemerintah.

“Kami mengundang dulu, kami mau dengarkan dulu saja, bagaimana sih yang sesungguhnya kok sampai keluar seperti Pasal 170,” kata Alamsyah di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, (22/2/2020).

Menurut Alamsyah, Ombudsman ingin menanyakan kepada Kemenkumham bagaimana berlangsungnya proses harmonisasi draf RUU Cipta Kerja itu. Sebagai contoh, Pasal 170 itu bertentangan dengan konstitusi yang menyebut bahwa undang-undang dibuat bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Akan digelar secara tertutup antara Ombudsman dan dua kementerian itu. “Kami akan lihat supaya nanti jadi catatan ke depan. Yang kedua, ini kan bukti bahwa ketertutupan itu jelek sekali,” kata dia.

Pemerintah tengah disorot publik karena tak transparan dalam penyusunan draf RUU Cipta Kerja. Ketika publik menyorot Pasal 170 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM mengatakan pasal itu salah ketik. Belakangan, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan terjadi miskomunikasi terkait pasal tersebut. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *