oleh

Kegiatan Pramuka Telan Korban, FSGI: Kepala SMPN 1 Turi dan Pembina Pramuka Bertanggung Jawab

Jakarta, TribunAsia.com – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan Kepala Sekolah dan Pembina Pramuka SMPN 1 Turi , Yogyakarta Jawa Tengah harus bertanggung jawab atas peristiwa ekstra kurikuler yang menelan korban.

Satriwan Salim mengatakan, kegiatan susur sungai Sempor dilakukan saat kegiatan Pramuka di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kejadian yang mengakibatkan insiden tersebut terjadi beberapa hari lalu.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Sikap FSGI terhadap musibah SMPN 1 Turi, FSGI turut berduka cita mendalam atas peristiwa ini. Kepala Sekolah dan Pembina/ Kakak Pramuka harus bertanggungjawab atas kejadian ini,” tegas Wasekjen FSGI kepada TribunAsia.com, Minggu (23/2/2020).

Ia menambahkan, mendatang pihak sekolah harus mengevaluasi dengan kegiatan ekstrakurikuler itu terlebih saat ini curah hujan cukup tinggi.

Dia juga menyarankan, dimusim penghujan seperti ini baiknya kegiatan difokuskan area sekolah. Hal tersebut dimaksud, agar orang tua siswa tidak merasa cemas dan mengantisipasi kejadian serupa yang menimbulkan korban.

“Daerah harus mengevaluasi seluruh Kegiatan Pramuka. Ini dilakukan agar para orangtua tidak khawatir atau cemas terhadap kegiatan Pramuka di tiap sekolah,” kata dia lagi.

Lebih lanjut, Satriawan Salim menyampaikan dengan kejadian tersebut pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat dapat membatasi kegiatan Pramuka terutama diluar ruangan.

“Sebab, tiap sekolah SD, SMP, SMA/SMK, dan lainnya memiliki kegiatan wajib Pramuka di sekolahnya masing-masing. Dan meminta agar SMPN 1 Turi juga menghentikan Kegiatan Pramukanya,” ungkapnya.

“Maka Dinas Pendidikan di daerah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan sekolah di wilayahnya masing-masing berjalan aman dan terkontrol,” sambung FSGI.

Semestinya, kata dia, sebagai ekstrakulikuler wajib Pramuka dalam kurikulum 2013 adalah wadah kegiatan yang kreatif, nyaman, menyenangkan, dan aman. Bukan sebaliknya, kegiatan Pramuka di sekolah harus dievaluasi.

Selain bantuan kepada korban, Pemerintah Daerah wajib memberikan pendampingan psikolog dan atau psikiater kepada tiap siswa. Untuk itu, sekolah wajib mengevaluasi kembali SOP semua kegiatan sekolah agar kejadian yang membahayakan siswa atau guru tak lagi terulang.

“Guru-guru sudah seharusnya mendampingi tiap kegiatan siswa di lapangan sampai tuntas, jangan lepas tangan, begitu pula bagi Kepala Sekolah (Wakil Kepala Sekolah) jangan hanya pasif dan menerima laporan saja,” tandasnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *