oleh

FPI Usulkan Pelaku Koruptor Diberi Hukuman ‘Potong Tangan’

Jakarta, TribunAsia.com – Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Sobri Lubis pernah mengusulkan ke DPR RI perihal hukuman ‘potong tangan’ bagi pelaku koruptor. Tidak tanggung-tanggung kata dia, bahkan meminta ‘potong leher’ kepada maling uang rakyat diatas Rp 1 miliar lebih.

“Kita rame-rame ngusul ke DPR kalau 1 miliar kebawah potong tangan. 1 miliar keatas potong leher, cukup instansi 1 orang kalau nggk mau kerja potong leher kalau buntung tangannya berhenti korupsi jangan dipenjara,” ujar Sobri di Jalan Merdeka Barat Jakarta, Jum’at (21/2/2020).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Lebih lanjut, usulan ke DPR itu dimaksudkan untuk mengantisipasi merebaknya korupsi yang sulit diberantas di negeri ini. Ironisnya, kata dia, didalam tahanan tidak memiliki rasa malu koruptor kerap bebas berswafoto setiap saat.

Baca Juga : Slamet Ma’arif : Korupsi Sekarang Lebih Dasyat Dibanding Zaman Orde Baru

Kemudian alasan tersebut, kata Sobri, pelaku korupsi selalu mendapatkan hukuman hanya satu tahun dan tak sebanding dengan perbuatannya.

“Kalau dipenjara selfi dipenjara, 3 kali makan dikasih makan gratis. Orang miskin dikampung-kampung dia nggak mau ngerapok nggk dikasih makan negara. Eh koruptor dikasih makan sama negara,” kata dia.

Slamet Ma’arif mengatakan diera Presiden Jokowi Widodo saat ini tindak pidana korupsi lebih dahsyat dibandingkan pemerintahan orde baru. Kemudian, diutarakan dia, korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditemukan lebih banyak.

“Bersyukur kita hari ini hadir (aksi 212) punya rasa dan hati karena sekarang korupsi lebih dahsyat dari zaman orde baru,” kata Ketua Persaudaraan Alumni 212.

Ia menilai diera pemerintahan lalu korupsi dilakukan dibawah meja, akan tetapi saat ini korupsi lebih terbuka diatas meja dan merajalela. Lantas, akibat maraknya tindak pidana korupsi disebutkan Slamet Ma’arif negara Indonesia tengah bermasalah.

Untuk itu, aksi 212 menolak korupsi dan memberikan catatan terhadap Istana agar segera menyelesaikan permasalah korupsi di negeri ini.

“Sekarang ini banyak korupsi di BUMN berarti kalau banyak korupsi bermasalah negara ini. Mangkanya kita keistana untuk memberikan amanat sekarang korupsinya dengan meja-mejanya,” ungkapnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *