oleh

PTSP Walkot Jaktim Tak Tahu IMB Tower PT Solusindo di Jalan Komarudin Berperkara

Jakarta, TribunAsia.com – Kepala PTSP Walikota Jaktim menjelaskan pihaknya tidak mengetahui perkara tanah seluas 8000 M2 di PN Jaktim. Saat itu, proses mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB) di PTSP tidak diketahui oleh Desi dan Budi terkait perkara tersebut.

“Kita baru tahu. Pada saat berproses itu tidak ada informasi bahwa sedang berperkara kalau dicabut ada prosedurya. Dipersilahkan yang merasa dirugikan dengan didirkanya IMB menggugat kita untuk di PTUN-kan,” kata Desi, Rabu (19/2/2020).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Lebih lanjut, pihaknya sudah melakukan pertemuan melalui rapat terhadap ahli waris dan PT Solusindo dengan tujuan musyawarah akan tetapi tidak membuahkan hasil. Terlebih, dia mengatakan dari pertemuan musyawarah atau mediasi tersebut diantara pihak lebih memilih ke jalur hukum.

“Kemarin kita rapat kita undang pemilik tanah, ahli waris (yang mengaku ahli waris) pihak PT Solusindo. kemarin hanya menjembatani hingga tiga kali agar musyawarah dan mediasi namun deadlock memilihnya jalur hukum,” ungkapnya.

Dilain hal, PT Solusindo dilaporkan ke polisi oleh pemilik lahan dibilangan Jalan Komarudin, Cakung Jakarta Timur. Pelaporan tersebut didasarkan karena lahan tersebut tengah bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Patuan Anggi Nainggolan, SH mengatakan tower milik PT Solusindo berdiri sejak tahun 2013 hingga 2020 saat ini diatas tanah bersertifikat palsu.

“Iya tadi kita laporkan PT Solusindo pemilik tower seluler yang didirikan di atas tanah kita. Jadi kita sudah laporkan tadi ini, kenapa kita laporkan karena tanah itu deadlock. Kalau kita dari pemilik tanah mau saja berdamai di mana-mana kita usahakan berdamai tidak ada masalah,” ungkap tim kuasa di Rawamangun Jaktim, Rabu (19/2/2020).

Ia melanjutkan, keluhan itu juga dipacu rasa ketidakadilan karena kantor PTSP yang terdapat di Walikota Jaktim ijin terkait administrasi dilokasi tanah bermasalah. Kemudian, disampaikan oleh kuasa Kaiman bin H. Siar atas SK tersebut diatur dalam butir nomor 9. Oleh karena itu, dia menduga PTSP tidak netral memberikan keterangan ijin sengketa dan tidak mengetahui plang dalam pengawasan serta penguasaan.

“Tetapi ini dipacu rasa ketidakadilan dari kepala PTSP Jakarta Timur. Karena setelah kami beritahukan banyak dokumen palsu sesuai dengan SK mereka seharusnya sesuai dengan butir nomor 9,” tutur Patuan.

Selain itu, dia menambahkan, ” Diketemukan data yang palsu dengan sendirinya dicabut izin IMBnya, ternyata mereka bilang silakan gugat ke PTUN. Ini kan sesuatu yang membingungkan bagi kami betul itu sesuai dengan undang-undang dan SK artinya SK itu bisa dibatalkan siapa yang membuat dan SK itu diatur dibutir nomor 9,” tandasnya.

Namun demikian, ditegaskan Patuan Anggi Nainggolan, PT Solusindo yang sedang perkaranya berjalan sekarang bagaimana mungkin dia mengeluarkan keterangan tidak sengketa demikian juga Kelurahan Pulo Gebang, iya kita tarik sebagai pihak. Dia bisa mengeluarkan bahwa tanah itu tidak sengketa ini-kan pembohongan semua itu adalah sebuah konspirasi di antara mereka semua demi tercapai tujuan mereka,” paparnya.

Kini, tower yang berdiri diatas tanah bermasalah termasuk Kepala PTSP yang terletak dikantor Walikota Jaktim turut serta dilaporkan oleh tim kuasa. Terhitung dari tahun 2013 perijinan tower milik PT Solusindo masih berlanjut meskipun permasalahan hukum di PN Jaktim belum rampung.

“Dari 2013 sampai sekarang itu tower masih berjalan dan kita laporkan ini kemauan daripada kepala PTSP sendiri. Kalau kita maunya berdamai tetapi mereka minta untuk saya lakukan seperti ini,” tutupnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *