oleh

Lembaga Pers Tolak Soal Pers Masuk Omnibuslaw

Jakarta, TribunAsia.com – Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan meminta kepada Pemerintah Pusat tidak jebloskan persoalan Pers di dalam Omnibus Law, yakni di RUU Cipta Kerja.

“Menolak adanya upaya pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers. Niat untuk campur tangan lagi ini terlihat dalam Ombnibus Law Cilaka,” kata Abdul Manan dalam siaran persnya, Senin (17/2/2020).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Menurutnya, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah sangat relevan untuk melindungi pers alias pekerja media.

“Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini, dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya,” ujarnya.

Bagi Manan, semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana pemerintah melakukan campur tangan sangat dalam di bidang pers. Campur tangan itu ditunjukkan melalui adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan Menteri Penerangan sebagai ketua secara ex-officio, dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui.

“Instrumen-instrumen itulah yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengekang pers,” jelasnya.

Berdasarkan UU Pers tersebut, kewenangan untuk mengimplementasikan undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan pemerintah seperti dalam undang-undang pada umumnya.

Namun jika merujik pada draf RUU Cipta Kerja yang jadi bahan materil pemerintah kepada DPR untuk dibahas dalam program omnibus law ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada Peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers.

“Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme pintu belakang alias back door, atau jalan tikus, bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers,” ungkapnya.

“AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang, di mana pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang pers. Kami meminta revisi pasal ini dicabut,” tegas Manan.

Selain itu, Manan juga mempertanyakan motif pemerintah yang ingin menaikkan denda alias sanksi administrasi bagi perusahaan pers, yang selama ini tertuang di dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 adalah Rp 500 juta menjadi Rp 2 Miliar.

“Kami mempertanyakan urgensi menaikkan denda sampai lebih dari 400 persen, dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar,” pungkasnya.

Secara prinsip, Manan bersama dengan lembaga pers lainnya seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan LBH Pers sangat setuju adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik.

Sementara dengan jumlah denda yang sebesar itu, Manan menilai justru semangatnya lebih bernuansa balas dendam. Adanya sanksi sebesar itu juga bisa dijadikan alat baru untuk mengintimidasi pers.

“Oleh karena itu, kami meminta usulan revisi pasal ini dicabut,” tegas Manan.

Manan juga menilai bahwa undang-undang Pers selama ini dinilai masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten. Menaikkan sanksi denda bagi orang yang melanggar pasal 4 ayat 2 dan 3 adalah bukan solusi untuk menegakkan UU Pers. Ayat 2 mengatur soal “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, ayat 3 berisi jaminan bagi “pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Namun bagi Manan, yang lebih utama adalah bagaimana konsistensi dalam implementasinya. Selama ini, tindakan orang yang dinilai melanggar dua ayat itu antara lain berupa kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasnya. Tindakan itu dikategorikan sebagai melanggar pasal 4 ayat 3 Undang Undang Pers, tapi juga masuk kategori pidana dalam KUHP. Selama ini para pelaku kekerasan terhadap wartawan itu lebih sering dijerat dengan KUHP, yang hukumannya lebih ringan.

Sementara jika aparat penegak hukum ingin melindungi kebebasan pers, mereka harusnya menggunakan Undang Undang Pers yang sanksinya lebih berat, yaitu bisa dikenai 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta.

“Jika sanksi yang sudah ada selama ini saja jarang dipakai, menjadi pertanyaan bagi kami untuk apa pemerintah mengusulkan revisi terhadap pasal ini?,” tukasnya.

Terakhir, Manan juga mengatakan bahwa pihaknya menangkap kesan pemerintah seperti sedang menjalankan politik “lip service”, pencitraan, untuk mengesankan melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini.

“Bagi kami, yang jauh lebih substantif yang bisa dilakukan pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi penegakan hukum Undang Undang Pers,” tutup Manan. (TH/UQ/AGS)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *