oleh

UPK Badan Air Klarifikasi Alat Berat di Kawasan Industri Pulo Gadung Tidak Disewakan

Jakarta, TribunAsia.com – UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur klarifikasi alat berat atau Beko yang berada di Kawasan Industri Pulo Gadung tidak disewakan.

Menurut Leo Tantino selaku Kasatlak UPK Badan Air Jaktim, keberadaan alat berat tersebut sifatnya hanya membackup semata. Karena, area yang dikelola oleh PT JIEP merupakan bagian dari BUMD.

“Itu sifatnya membackup kegiatan disini tidak ada (sewa menyewa). Dan itu BUMD dan kedua ini sudah berjalan 2 tahun dan 3 tahun lebih-lah,” tegas Leo kepada TribunAsia.com, Jum’at (14/2/2020).

Ia menambahkan, armada alat berat yang berlabel UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup tersebut diperuntukkan untuk menata kawasan industri termasuk mengantisipasi banjir. Sekedar informasi, beko yang berada di Hutan Kota kawasan industri itu di operasikan oleh 15 personil dari instansi tersebut.

Baca Juga : PT JIEP Tegaskan Alat Berat Beko Milik UPK Badan Air DLH Tidak Ada Transaksional

“Itu alatnya bukan baru, diperuntukan untuk banjir disitu. Anak-anak kita (petugas) juga berada disitu menjaga ada 15 orang,” ungkapnya.

Kemudian, dia menjelaskan bahwasanya alat berat yang berdiri diterdapat ditepi Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur tidak boleh disewakan. Terlebih, fungsi dari alat berat atau beko itu merupakan bagian dari tugas utama UPK Badan Air.

“Nggak ada sewa-menyewa hebat banget itu. Nggak ada itu sewa-sewaan sekarang nggak boleh apalagi alat-alat besar sekarang itu nggak boleh sewa-sewa begitu, itu sifatnya tugas pokok kita,” ujar dia melalui seluler.

Secara terpisah, PT JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung) sendiri selaku pengelola kawasan terdapat dilahan milik negara dalam hal ini dibawah naungan BUMN.

Saat itu, Galih memaparkan keradaan alat berat tersebut dikatakan PT JIEP tidak mengeluarkan biaya sewa. Sebelumnya, pihaknya telah bersurat ke Dinas terkait yang diperuntukkan menata sekitar kawasan industri.

“Untuk kerja sama ini kita tidak mengeluarkan biaya kita tidak sewa kita secara resmi kita bersurat juga,” tandasnya.

Akan tetapi, alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang beroperasi di Hutan Kota berada di Kawasan Industri Pulo Gadung tidak ada pembayaran melalui sewa.

Galih Geraldi mengatakan, untuk membangun Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur dibutuhkan kerjasama untuk menata lingkungan. Kerjasama tersebut menurutnya melibatkan Dinas Tata Air dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Beko (alat berat) itu memang dari punya UPK Badan Air kenapa bisa masuk, karena ini punya Pemprov juga. Karena memang kita membangun kawasan industri kita kerja sama untuk penataan bukan hanya (dinas) lingkungan hidup saja,” kata Corporate Communication PT JIEP. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *