oleh

Skema Baru BOS, FSGI Minta Transparan dan Akuntabel

Jakarta, TribunAsia.com – Skema baru penyaluran Dana BOS yang baru diumumkan oleh Mendikbud dan Menkeu, di satu sisi memberikan angin segar bagi satuan pendidikan (sekolah). Karena disampaikan FSGI dana BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah.

“Pemerintah memberikan kepercayaan kepada sekolah. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran sekolah belum transparan dan akuntabel mengelola Dana BOS ini,” jelas Heru Purnomo Sekjen FSGI didampingi Wakil Sekjen Satriwan Salim dan Fahriza Tanjung kepada TribunAsia.com, Rabu (12/2/2020).

Ada 4 catatan kritis FSGI sebagai tanggapan:

Pertama, FSGI apresiasi pemerintah melalui skema baru, yang memberikan kepercayaan kepada satuan pendidikan (sekolah), sebab dana BOS langsung ditransfer ke rekening sekolah. Tidak lagi melalui rekening daerah yang berpotensi disalahgunakan oleh oknum pejabat dan oknum kepala sekolah. Seperti selama ini terjadi. Debirokratisasi penyaluran dana BOS ini menjadi angin segar bagi sekolah untuk segera mengelola anggaran BOS  dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Tanpa meja birokrasi yang berbelit dan berpotensi koruptif. Termasuk skema penyaluran menjadi 3 kali setahun

Kedua, terkait alokasi dana BOS maksimal 50% untuk upah guru honorer ini berpotensi diskriminatif. Sebab ada prasyarat: guru honorer tersebut harus memiliki NUPTK. Kenyataannya sangat banyak guru honorer baik di sekolah negeri apalagi di sekolah swasta yang belum punya NUPTK. Birokratisasi NUPTK  yang ribet dan menyusahkan guru menjadi salah satu penyebab banyaknya guru honorer belum mendapatkan NUPTK.

“Maka dengan prasyarat NUPTK ini, guru honorer tidak akan memperoleh upah dari dana BOS. Ini potensi diskriminasi yang dimaksud,” demikian disampaikan Satriwan Salim (Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia) dalam keterangannya ke media.

Sekedar informasi, Satriawan yang merupakan guru swasta ini melanjutkan jika alokasi Dana BOS untuk menggaji guru honorer sampai di angka maksimal 50% ini juga dilematis. Sebab sekolah-sekolah akan terhambat pembangunan infrastruktur, pelatihan dan pembinaan guru, atau alokasi lain untuk meningkatkan kualitas sekolah. Itu karena 50% anggaran sudah tersita bagi gaji guru honorer.

“Semestinya upah guru honorer itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui APBD, atau bersama dengan pemerintah pusat (tapi bukan melalui Dana BOS). Inilah yang kami dorong, agar pemerintah daerah patuh kepada perintah UUD 1945 Pasal 31 tentang anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dan APBN,” ungkapnya.

Alih-alih pro terhadap guru honorer, bagi Satriwan pemerintah pusat sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan guru honorer sampai ke akarnya, hanya di permukaan saja. Kata dia, walau pemerintah pusat mau menyelesaikan persoalan guru honorer semestinya para guru honorer yang sudah ikut seleksi menjadi Guru P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) secara nasional 2019 lalu segera dibuatkan SK pengangkatannya, penempatan, dan diberi gaji resmi oleh negara.

“Tapi nyatanya, para guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi P3K itu sampai awal 2020 ini tak kunjung diangkat, ditempatkan, dan digaji layaknya ASN,” lanjutnya.

Padahal, menurut UU ASN No 5 Tahun 2014 mereka para Guru P3K adalah juga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah sangat diskriminatif mengatur dan mengelola Guru P3K dibanding Guru ASN (PNS) umumnya.

“FSGI juga mendapatkan keluhan dari ratusan Guru P3K di Kabupaten Garut, Kab Bogor, Kab Bima, dan Kota Bima (NTB) perihal ini. Jadi, persoalan alokasi Dana BOS 50% untuk guru honorer tak menyelsaikan persoalan substansial para guru honorer. Hanya kebijakan populis yang itu pun berpotensi diskriminatif (karena syarat NUPTK tadi),” terang dia lagi.

Potensi diskriminasi berikutnya adalah ada persyaratan guru honorer tersebut belum memiliki Sertifikat Pendidik. Artinya, guru yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak bisa menerima upahnya dari BOS.

“Lalu dari mana mereka akan mendapatkan upah ?. Pada hal antara TPG dengan Gaji/Upah itu kan berbeda substansinya. TPG dibayar sebagai konsekuensi perolehan asertifikat Pendidik yang diperoleh guru dari profesionalitasnya dalam menjalankan tugas profesi. Sementara gaji dibayar sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas guru di sekolah termasuk mengajar dan tugas-tugas tambahan lainnya,” beber FSGI.

Dalam UU Guru dan Dosen antara TPG dan Gaji guru, berada pada pasal yang berbeda. TPG berada di Pasal 16, sementara gaji guru berada di Pasal 15.

Ketiga, skema transfer langsung Dana BOS ke rekening sekolah memberikan harapan kepada sekolah agar merdeka mengelola BOS. Bebas dari meja birokrasi daerah. Tapi Satriwan menambahkan, FSGI mendorong sekolah-sekolah untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran dengan berani mempublikasikan penggunaan anggaran BOS ini.

Dia meminta dan memberikan “tantangan” kepada sekolah-sekolah agar berani menampilkan penggunaan Dana BOS secara transparan dan akuntabel di website sekolah atau di mading-mading sekolah.

“Agar semua pihak internal (pengawas sekolah, komite sekolah, dan guru) dan eksternal bisa mengaksesnya. Begitu pula diharapkan peran optimal Pengawas Sekolah yang selama ini lebih terkesan administratif belaka. Ini dalam rangka Pendidikan Karakter, Nilai Kejujuran, Tanggungjawab, Integritas; Akuntabilitas dan Transparansi bagi guru-guru dan Kepala Sekolah,” sambungnya.

Ia mengatakan, “Jangan hanya para siswa saja yang diminta dan diceramahi tentang Pendidikan Karakter, tetapi guru dan kepala sekolah juga harus memberikan teladan langsung yaitu melalui pengelolaan dan publikasi anggaran BOS yang akuntabel, accessible dan transparan,” tandasnya.

“FSGI pernah memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah dengan menggandeng ICW beberapa waktu silam, tentang pengelolaan anggaran sekolah, Dana BOS yang akuntabel dan transparan. Sepertinya ini bisa dijadikan salah satu contoh, organisasi guru dan sekolah berinisiatif menggandeng lembaga-lembaga NGO untuk belajar mengelola Dana publik secara transparan agar sekolah terbebas dari korupsi,” urainya.

Keempat, terkait dengan akuntabilitas dalam pengelolaan BOS. Membaca Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana BOS, FSGI meragukan akan adanya transparansi dalam pengelolaan BOS di sekolah. Karena dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS menurut Permendikbud No 8 Tahun 2020 tersebut, belum diatur secara jelas.

Menurut Pasal 14 ayat 1 ” Pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler dilakukan oleh Sekolah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing – masing.” Ayat 2, “Tata cara pengelolaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri,” demikian ungkap Heru Purnomo (Sekjen FSGI) yang juga merupakan Kepala SMP Negeri di Jakarta Timur.

Heru melanjutkan mengenai kejelasan laporan secara transparan dilampiran juga tidak menunjukkan adanya kepastian langkah transparan dan akuntabilitas. Begitu juga bila terjadi penyalahgunaan anggaran BOS, sanksi hukumnya masih bias. Hal ini tampak dalam Pasal 17 Ayat 2:

“Dalam hal Tim BOS sekolah tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 maka penyaluran dana BOS reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan,” sebutnya.

Lebih lanjut, ” Jika kita lihat, bahwa penyalahgunaan tata kelola anggaran BOS bisa dalam bentuk kesalahan prosedur dalam belanja barang dan jasa, tetapi penyalahgunaan anggaran bisa juga terjadi untuk memperkaya diri kepala sekolah dengan kelompoknya sehingga negara dirugikan. Jika hal ini yang terjadi maka berefek pidana. Kejelasan hal ini belum tampak dalam Permendikbud tersebut. Padahal spirit tata kelola BOS yang kita kehendaki adalah pengelolaan yang transparan, akuntabilitas dan anti korupsi,” imbuh dia kembali.

Atas dasar kekawatiran itulah yang mendorong FSGI meminta kepada pemerintah melakukan sosialisasi dan pelatihan transparasi anggaran dari tahapan penyusunan RKAS, dilanjutkan ke distribusi Anggaran Kas Bulanan. Lalu dilanjutkan, dengan belanja barang dan jasa secara transparan.

“Bahkan kalau perlu memakai konsep e-budgeting serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran secara online dan singkron. Sehingga Kepala Sekolah sebagai pengguna anggaran bisa mengelola anggaran BOS dengan baik dan benar,” tutup FSGI. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *