oleh

Statelessness

TribunAsia.com

Oleh : Nezar Patria

Apa yang kita pikirkan ketika pada satu waktu tiba-tiba kita menjadi manusia tak bernegara (statelessness)? Dalam film The Terminal (2004), si tokoh Viktor Navorski menemukan dirinya tak lagi punya status kewarganegaraan. Ketika dia terbang untuk perjalanan yang jauh ke Amerika Serikat, negerinya asalnya di Eropa Timur bergolak; kekuasaan lama tumbang dan digantikan yang baru.

Paspornya mendadak tak berlaku saat pesawatnya mendarat di Amerika Serikat. Dia terlantar di terminal bandara dan menunggu sampai ada keputusan diplomatik atas status dirinya, dan selama itu pula si tokoh menjadi tak bernegara. Hak-hak dasarnya sebagai manusia terhambat. Padahal dia hanya ingin menemui seorang penyanyi jazz di sudut kota New York, untuk menyampaikan pesan mendiang ayahnya yang menjadi fans berat grup musik itu, tapi niat Viktor tertahan secara paksa oleh sebuah politik yang dia tak pahami.

Perubahan radikal dalam politik, semisal pemberontakan atau revolusi, kerap menyisakan cerita terampasnya hak-hak dasar manusia. Saya jadi ingat sebuah cerita saat Uni Soviet runtuh pada 1989, sejumlah kosmonotnya masih berada di orbit luar angkasa. Mereka tinggal berbulan-bulan di stasiun Mir, dan pada suatu hari terkejut ketika tahu negeri yang mengirimkan mereka ke luar angkasa telah bubar. Para kosmonot itu sementara menjadi “stateless”, menunggu kepastian politik di bumi, karena yang dapat memerintahkan mereka untuk pulang adalah kekuasaan baru yang berhak atas peninggalan Uni Soviet.

Tapi kasus itu tampak lebih ringan. Mereka “terbuang” bukan secara sukarela. Sebuah kekuatan politik, di luar kemauan yang dapat mereka kendalikan, telah melempar mereka ke sudut dan menjadikan mereka stateless (bisakah kita mengganti istilah ini dengan tuna-negara?) dan itu adalah sebuah “force majeure”.

Dalam derajat tertentu dia berbeda dengan kasus sejumlah keluarga Indonesia dengan bersemangat bergabung ke ISIS. Para lelaki itu mengangkut anak dan istri ke Suriah, dan berharap sebuah kekuasaan baru yang mengklaim diri sebagai kaum yang paling benar, akan membawa para pengikut mereka lebih sejahtera dunia dan akhirat. Para keluarga itu datang dari berbagai pulau di nusantara dan di Suriah mereka membakar paspor Indonesia dan menyatakan setia pada Daesh.

Kita tahu mimpi itu kandas. ISIS kalah di Suriah, dan para keluarga itu ditinggalkan begitu saja oleh pemimpin yang pernah mereka puja. Kita sudah sering mendengar apa yang dilakukan kelompok itu kepada perempuan dan anak-anak. Sebagian dari mereka dilatih jadi mesin pembunuh, dan setiap hari mengunyah indoktrinasi bahwa di luar kelompok itu tak ada keselamatan dan semua yang berbeda adalah kafir.

Itu kisah yang kerap ditulis media dan sebagian orang mungkin telah menganggap mereka sebagai pengkhianat dan karenanya tak perlu lagi masuk daftar untuk dipikirkan, kecuali kalau mereka juga berupaya menyalin ideologi itu ke otak para generasi baru di tanah air.

Tapi sebuah video keluaran BBC menjadi viral di media sosial belum lama ini lumayan mengusik. Seorang gadis perempuan berjilbab dan berkacamata menangis di depan kamera. Dia secara lahiriah adalah orang Indonesia. Wajahnya terlihat tanpa dosa. Cita-citanya menjadi dokter kandas karena ikut ayahnya ke Suriah. Dia ingin pulang ke tanah airnya, ingin bersekolah, dan berharap bisa diterima kembali oleh negeri asal yang terlanjur diabaikan oleh ayahnya. Air matanya tumpah oleh harapan untuk pulang.

Dia tak sendiri. Ada 600-an keluarga kombatan ISIS yang ingin kembali pulang ke tanah air. Reaksi pun muncul, pendapat terbelah menjadi dua kelompok besar.

Pendapat pertama menganggap pemerintah Indonesia tak perlu lagi bertanggungjawab terhadap mereka yang telah angkat senjata membela negara lain tanpa izin. Secara undang-undang kewarganegaraan mereka tak sah lagi menjadi WNI, dan dengan begitu hak serta kewajiban sebagai warga negara telah gugur. Pendapat kedua mengatakan, anak dan kaum perempuan perlu diperhatikan karena mereka terpaksa dan dipaksa oleh orang tua atau suami mereka untuk bergabung ke ISIS. Mereka mungkin tidak sukarela melakukan apa yang jadi mimpi sang ayah.

Para bekas kombatan ISIS itu sudah membatalkan sendiri secara sukarela kewarganegaraan Indonesia dan memilih ISIS sebagai “negara” baru tempat mereka hidup. Hal itu berbeda dengan status tak bernegara akibat sebuah pergolakan politik dalam negeri, yang mengakibatkan pihak yang kalah menjadi kaum pariah, dan pengikut mereka yang berada di luar negeri tak bisa kembali karena rezim baru mencabut paspornya. Mereka dipaksa atau terpaksa mengalami “statelessness” dan karenanya tentu tidak secara sukarela.

Kita mencatat sejumlah peristiwa yang mengakibatkan sejumlah orang Indonesia terpaksa berdiam di luar negeri akibat dampak G30S pada 1965. Kita juga tahu bagaimana nasib para pelarian PRRI/Permesta, RMS, dan belakangan para anggota GAM. Mereka pernah menjadi “stateless” dan ada sebagian yang menjadi pengungsi dan mendapat assylum dari negara lain. Tapi mereka umumnya mencintai tanah air yang sama, namun berbeda pandangan dalam soal bagaimana republik harus diatur. Soal GAM sudah selesai dengan perjanjian Helsinki 2005, dan mereka yang pergi banyak yang kembali sebagai warga Indonesia.

Apakah para kombatan ISIS asal Indonesia itu sama dengan mereka? Apakah harus ada kesempatan kedua dengan mengampuni para lelaki yang membawa anak dan istrinya itu dan pernah mengabaikan republik dan bersetia untuk sebuah “negara” lain? Atau bukankah para anak dan kaum perempuan itu layak untuk mendapatkan kesempatan kedua menimbang mereka terpaksa ikut ayah atau suami menjadi pendukung Daesh?

Saya tak tahu apakah para pengikut Daesh punya konsep “bangsa”, mengingat mereka bertempur untuk sebuah gagasan yang trans-national, dan apakah ketika satuan politik mereka hancur, lalu mereka berubah menjadi “bangsa” tanpa “negara”.

Dalam pergaulan internasional, tak satupun negara di dunia mengakui Daesh sebagai sebuah negara. Ini memang bukan diskusi yang mudah. Dalam kasus kepulangan mereka untuk kembali kepada bangsa dan negara yang mereka tinggalkan, kita bermain pada batas-batas tipis antara hak asasi sekelompok orang dengan ancaman yang dapat membahayakan republik. Lebih dari itu keputusan apapun yang diambil akan menjadi model dan rujukan, dan karenanya dia harus cukup adil dan tepat.

Tampaknya dalam soal ini kita harus berpikir secara jernih dan hati-hati.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *