oleh

Profesor Sumaryoto Sikapi Sistem Pendidikan dan Kritisi Kesejahteraan Guru

Jakarta, TribunAsia.com – Akademisi merinci perihal kerangka kerja terperinci (blue print) dibidang pendidikan diantaranya Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi Ujian Sekolah (US).

Menurut Profesor Sumaryoto sebagai Rektor Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta (Unindra), menyikapi sistem pendidikan tersebut dinilai terlalu cepat.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Untuk menjaga kualitas pendidikan, dikatakan dia, dibutuhkan kontrol dan evaluasi karena selama ini peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewakili Pemerintah Pusat.

“Terlalu cepat menyerahkan kewenangan penyelenggaraan ujian sekolah, itu karena selama ini-kan pusat ikut berperan. Jadi dalam rangka menjaga standar itu dan keseragaman harus ada semacam monitoring, kontrol dan evaluasi yang diadakan oleh Pusat,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (31/1/2020).

Ia menambahkan, Ebtanas dianggap cukup tepat dibandingkan dengan Ujian Sekolah (US). Alasan tepat, karena nilai Ebtanas mencerminkan hasil nilai yang murni di sebuah sekolah.

“Jadi sudah berkali-kali saya katakan yang paling tepat itu mengadakan ebtanas itu. Dari Ebtanas itu nilainya murni dan itu akan tercermin secara murni. Tapi, karena ini sekolah cukup dengan menamatkan siswa guru melakukan intervensi ini paling tepat. Kalau diserahkan ke sekolah terlalu berat,” ungkapnya.

Kemudian, Sumaryoto merinci jika berbicara ujian secara otomatis akan berbicara kelulusan. Namun, diluar negeri dia tidak menemui yang namanya ujian dan bedanya ditingkat Perguruan Tinggi mahasiswa pasti mengalami ujian akan tetapi ada evaluasinya.

“Mengubah sistem dari ujian nasional, bahkan di luar negeri itu tidak ada ujian hanya evaluasi saja, kalau di perguruan tinggi itu ujian tapi evaluasi saja. Bicara ujian itu bicara lulus dan tidak lulus, tapi disini tidak ada bicara lulus dan tidak lulus yang ada hanya tamat belajar,” tandasnya.

Lebih lanjut dalam pemaparannya, “Jadi menurut saya tidak harus semua sekolah harus tetap ada evaluasi belajar secara nasional dan itu dikendalikan sebagai standar. Dan itu akan ketahuan didaerah mana yang kurang dan daerah mana yang maju nantinya sebagai pijakan untuk menjaga mutu dan meningkatkan kualitas,” ujarnya lagi.

Selain sistem pendidikan, dia juga meminta pemerintah untuk membereskan kesejahteraan guru-guru di Indonesia. Bukan tanpa alasan, dia kembali mencontohkan pendapatan gaji guru di Jakarta berbeda jauh dengan didaerah-daerah lainnya hal tersebut akan berdampak pada mutu pendidikan.

“Oleh karena itu harus hati-hati mapping mengamati meneliti apa sih masalah yang harus dipecahkan sekarang mana sih prioritasnya. Mana sih yang bisa kita tunda kedepan dan itu harus bisa kita kondisikan tahun pertama seperti ini tahun kedua seperti ini, dalam arti radikal tapi kesannya dipaksakan,” sebutnya.

Rektor Unindra itu juga mengkritisi pemerintah baik sistem pendidikan hingga status pengangkatan tenaga honorer guru yang masih bermasalah. Dia berharap mendatang, untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia pemetintah harus mempertimbangkan kesetaraan gaji tenaga pendidik.

“Yang kasat mata aja sebenarnya itu guru harus dibereskan dulu dari mulai pengangkatan guru kesejahteraan guru yang belum merata Karena DKI dengan daerah jauh ini-kan masalah sama-sama mengajar SMP di Jakarta dan di Bekasi jauh berbeda. Padahal orangnya sama ini yang menjadi masalah sebetulnya tetapi kenapa pemerintah pusat diam saja tidak punya tanggung jawab karena sudah antar provinsi si tanggung jawab Pusat,” tegas dia. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *