oleh

Ganyang Penikmat UUD’45 Palsu

TribunAsia.com

Oleh : Zulkifli S Ekomei

Sampai sidang ke 5 Gugatan Menolak UUD’45 palsu, ternyata hanya Partai Persatuan Pembangunan sebagai pihak turut tergugat yang selalu hadir di persidangan, sementara partai-partai lain sebagai pihak turut tergugat tidak pernah hadir tanpa memberi alasan.

Seperti kita ketahui, pelaku pemalsuan UUD’45 adalah partai-partai yang duduk di parlemen pada periode 1999 – 2004, merekalah yang merampok kedaulatan rakyat, sehingga pada pilkada maupun pilpres langsung, partailah yang memilih calon-calonnya, sementara suara rakyat hanya dipakai sebagai legitimator seolah calon yang terpilih adalah pilihan rakyat.

Akibatnya lahirlah politik berbiaya tinggi, biaya untuk mencalonkan diri sebagai legislator sampai pejabat eksekutif mulai dari walikota, bupati, gubernur dan presiden, termasuk biaya yang harus disetor ke partai-partai untuk mendapatkan surat rekomendasi partai buat calon, biasanya dihargai sesuai jumlah kursi.

Korupsi yang marak yang dilakukan oleh para legislator dan pejabat eksekutif adalah dampak langsung dari sistem UUD’45 palsu ini, bahkan yang terakhir juga melibatkan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, dengan jumlah korupsinya luar biasa besar dan melibatkan petinggi partai yang sedang berkuasa.

Penulis mendapat informasi bahwa pejabat partai yang terlibat tadi baru saja membeli rumah seharga 90 M di bilangan Menteng Jakarta Pusat yang dilengkapi dengan bunker dan garasi di bawah tanah, pasti patut diduga sebagai hasil korupsi.

Sementara rakyat yang memiliki kedaulatan dibiarkan menderita bahkan keselamatannyapun diabaikan, seperti rakyat yang terjebak di Wuhan RRC, padahal sudah menjadi kewajiban konstitusi bagi para penyelenggara negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan UUD’45. (dr. Zul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *