oleh

Tragedi Kemanusiaan, Setahun Kasus Nduga: Pendekatan Kultural Harus Segera Dilakukan

Selamat Idul Fitri 1441 H

Jakarta, TribunAsia.com – Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Nduga, Papua, telah setahun berlalu. Namun, upaya perdamaian di daerah itu tidak pernah terwujud, malah menimbulkan konflik berkepanjangan dan menelan banyak korban karena pendekatan keamanan terus dilakukan oleh pemerintah. Menurut laporan Yayasan Peduli Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, sudah 263 orang menjadi korban akibat kasus Nduga.

Terkait persoalan ini, Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom dalam jumpa pers yang berlangsung di Graha Oikoumene, Jakarta meminta agar seluruh aparat negara sungguh-sungguh menerapkan pendekatan kultural, ketimbang pendekatan keamanan.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Pendekatan keamanan di Nduga ternyata tidak membuahkan hasil yang baik. Maka bolehlah kita meminta kepada seluruh aparat negara untuk sungguh-sungguh menerapkan pendekatan kultural, seperti apa yang dikatakan Presiden Jokowi dengan perubahan paradigma pendekatan di Papua yaitu pendekatan kultural,” jelasnya, Selasa (20/1/2020) di Jakarta.

Pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan tata ruang harus disosialisasikan dengan baik. Hal ini terkait dengan hak hak ulayat/masyarakat adat sebagai pemilik tanah dan dapat menjadi pemicu konflik seperti halnya kasus Nduga yang berawal dari pembangunan jembatan dan jalan Trans Papua di sana.

Gomar juga meminta agar segera dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk Nduga. Tim tersebut terdiri dari unsur masyarakat Papua, pemerintah, Komnas HAM, dan Gereja.

Sementara itu, Usman Hamid dari Amnesti Internasional meminta Presiden Joko Widodo lebih serius lagi dalam menuntaskan kasus Nduga yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun tanpa kejelasan.

“Harus dilakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di Papua. DPR harus memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk meminta dan mendukung dilakukan investigasi resmi,” ujarnya.

Lanjut Hamid, investigasi juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah dimandatkan dalam Otonomi Khusus Papua, yakni Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem mengharapkan agar adanya keterbukaan dari pemerintah pusat dan daerah terkait penyelesaian kasus di Nduga, juga di seluruh Papua. Sebab, lanjut pria yang juga Ketua Tim Investigasi Kasus Nduga ini, tanpa adanya keterbukaan seluruh kasus kekerasan yang terjadi tidak akan terselesaikan.

Theo juga menyinggung nasib para pengungsi Nduga yang tersebar di mana-mana, mulai dari Wamena, Timika, dan lainnya, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Demikian pula anak-anak sekolah yang terbengkalai akibat konfik di Nduga.

“Presiden Jokowi jangan hanya bicara soal infrastruktur di Papua, tapi bagaimana bisa menyelesaikan kasus-kasus, utamanya di Nduga,” tandasnya.

Sebelumnya di tempat yang sama, Biro Papua PGI melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh Papua, diantaranya Yoris Raweyai, Michael Manufandu, Pdt. Karel Phil Erari, Theo Hesegem dan Billy Mambrasar. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *