oleh

Walkot Depok Bantah Lakukan Razia seperti Tuduhan Komnas HAM

Depok, TribunAsia.com – Polemik tentang tuduhan Komnas HAM bahwa Pemkot Depok melakukan razia kepada orang yang berorientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT) disanggah oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris.

Dilaporkan TribunAsia.com, Rabu (16/1/2020). Idris mengatakan tidak pernah memerintahkan Satpol PP untuk melakukan razia kepada kaum LGBT ini menurutnya, Komnas HAM salah tanggap yang disampaikannya kepada wartawan. Awalnya, pernyataannya ini berawal dari pertanyaan wartawan bagaimana sikap Pemkot Depok pascaepemberitaan vonis yang diterima Reynhard Tambos Sinaga (37) di Pengadilan Kota Manchester, Inggris beberapa waktu yang lalu

Reynhard Sinaga divonis seumur hidup atas tuduhan 159 tindakan asusila kepada sesama jenis lelaki dalam waktu dua tahun. Reynhard adalah warga Indonesia beralamat di Kota Depok.

“Kok, senang banget sih wartawan tanya soal ini… ha… ha… Gini, saya tak pernah biang razia (LGBT). Yang ada pembinaan. Pembinaan dalam bentuk ketertiban umum. Bukan pada soal privasi. Sekarang saya tanya, gimana kalau aktivitas hak azasi seseorang mengganggu hak azasi orang orang lain. Mengganggu nilai sosial yang ada. Apa pun aktivitas seseorang yang ganggu orang lain, yang meresahkan masyarakat ya, pelakunya harus dibina, ditertibkan. Tapi saya beluh suruh itu, Satpol PP,” ujarnya seusai acara ‘Implementasi Alat Perekam Data Transaksi Elektronik Online di Kota Depok’.

Baca Juga : Awasi Pelaku Usaha Jasa, Pemkot Depok Pasang Alat Pemantau PPN Elektronik

idris heran dengan reaksi yang berlebihan perihal isue LGBT ini sampai-sampai Komnas HAM dan Amnesti Internasional. Padahal, menurutnya pembinaan sosial dan penertiban perilaku warga juga bagin perlindungan hak azasi sesama yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa dan amanat konstitusi negara UUD 1945.

Yang aneh, Wali Kota Depok ketiga ini belum menerima surat teguran dari Komnas HAM. Padahal, surat tersebut sudah beredar di linimas media sosia dan media massa beberapa hari yang lalu.

“Saya belum dapat suratnya secara langsung. Saya dengar ada sih, suratnya, tapi saya belum lihat, belum menerimanya. Kalau disebut ada razia, kita (Pemkot Depok) belum keluarkan kebijakan razia itu sama sekali,” sanggahnya.

Sedangkan persoalan kasus LGBT ini, sebut Idris Idris, sifatnya hanya pemberdayaan saja seperti yang sudah diatur di Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAMPK).

“Pemkot Depok memiliki tugas sebagai pemerintah yakni pemberdayaan seluruh masyarakat menjadi orang-orang yang baik dan taat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kalau diberdayakan susah, kita adakan penertiban. Tidak hanya LGBT, tindakan yang melanggar norma sosial, etnis, bangsa, dan agama,” jelasnya.

Sebelumnya, Koordinator Subkomisi Pemajuan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai Pemkot Depok melakukan razia kepada kelompok LGBT adalah tindakan itu termasuk ke dalam tindakan diskriminatif sehingga telah melayangkan surat kepada Pemkot Depok supaya membatalkan instruksi tersebut.

Dalam surat itu Komnas HAM meminta Pemkot Depok untuk berikan perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender LGBT. Bahwa, soal razia LGBT telah melanggar Undang-Undang 1945 diantaranya Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945, yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan diri peribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selain itu juga, bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. (###)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *