oleh

Fikri Thalib, Iming-Iming Pengusaha, Fungsi Wyata Guna Berubah

Bandung, TribunAsia.com – Menanggapi aksi penyandang tuna netra alumni Wyata Guna hingga mereka protes tidur di trotoar dan menolak pindah ke Cimahi, Ketua Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia (KAPCI), Fikri Thalib menuntut Pemprov Jabar mengembalikan fungsi Wyata Guna sebagai shelter penyandang tuna netra. Berikan hak itu pada penyandang tuna netra.

Fikri Thalib mensinyalir perubahan fungsi Wyata Guna karena iming-iming komersial.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

“Tidak mungkin perubahan fungsi Wyata Guna tanpa iming iming komersial pada birokrat. Pengusaha akan membangun plaza. Yang dikorbankan penyandang tuna netra Kapci mendukung penolakan Tuna netra pindah ke Cimahi,” kata Fikri Thalib kepada tribunasia.com melalui sambungan seluler Kamis, (16/1/2020).

Sementara itu, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Edi Suharto menegaskan, balai Wyata Guna Bandung tidak melakukan pengusiran terhadap ke 30 penerima manfaat. Dia menegaskan masa pelayanan rehabilitasi terhadap mereka telah berakhir.

“Mereka yang masa tinggalnya berakhir akan diganti dengan penerima manfaat baru. Jadi, ada azas keadilan,” kata Edi Suharto.

Edi Suharto mengatakan saat ini balai dalam proses revitalisasi fungsional yang merupakan program nasional untuk mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah. Tujuannya, agar penyandang disabilitas dapat lebih optimal menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial.

“Kita ada program transformasi, perubahan status panti menjadi balai. Kita ingin balai rehabilitasi sosial ini berkontribusi secara progresif. Jadi, pijakan bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian dan kapabilitas sosial mereka,” ujar Edi.

Direktorat Rehabilitasi Sosial mempertanyakan alasan ke-30 penerima manfaat menolak menerima pemindahan ke panti milik pemerintah provinsi. Pengelola balai bahkan telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga bulan Juli.

“Kami sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan. Sebab, banyak penyandang disabilitas Sensorik Netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan,” jelas Sudarsono.

Sebelumnya, puluhan penyandang disabilitas tunanetra yang juga mantan penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna, memilih tetap bertahan di depan kantor balai tepatnya trotoar Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (15/1) malam.

Mereka sudah berada di sana bahkan sejak malam hari sebelumnya. Aksi itu dilakukan setelah mereka diminta tak tinggal lagi di dalam kompleks Wyata Guna karena telah dialihkan fungsi oleh Kementerian Sosial dari panti menjadi balai.

Juru bicara Forum Akademisi Luar Biasa yang juga eks penerima manfaat Balai Rehabilitasi Wyata Guna Elda Fahmi mengatakan, mereka memang ditawarkan sejumlah opsi dari Kantor Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami sudah beraudiensi dengan biro hukum Pemprov Jabar. Memang sempat muncul solusi dipindahkan ke rumah singgah milik Dinas Sosial di Cibabat, lalu tawaran menginap selama tiga hari di Hotel Imperium yang disewakan oleh mereka. Lalu tadi ada satu opsi dari pihal SLB Wyata Guna yang menawarkan kelas dan teras sekolah untuk tempat tidur sementara,” kata Elda ditemui di Jalan Pajajaran, Rabu (15/1) malam.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menyelesaikan adanya penelantaran terhadap 30 penyandang disabilitas alumni Balai Wiyata Guna. Para penyandang tuna netra akan dipindah ke panti Cimahi.

“Saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur melalui telepon, Pak Gubernur menyatakan telah menyiapkan panti di Cimahi untuk menampung 30 penerima manfaat Wyata Guna,” kata Menteri Sosial, Juliari P Batubara, Kamis (16/1/2020).

merupakan program nasional untuk mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah. Tujuannya, agar penyandang disabilitas dapat lebih optimal menerima pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial.

“Kita ada program transformasi, perubahan status panti menjadi balai. Kita ingin balai rehabilitasi sosial ini berkontribusi secara progresif. Jadi, pijakan bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian dan kapabilitas sosial mereka,” ujar Edi.

Direktorat Rehabilitasi Sosial mempertanyakan alasan ke-30 penerima manfaat menolak menerima pemindahan ke panti milik pemerintah provinsi. Pengelola balai bahkan telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga bulan Juli.

“Kami sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan. Sebab, banyak penyandang disabilitas Sensorik Netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan,” jelas Sudarsono. (GN)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *