oleh

Kesetaraan Gender di Bahas dalam Pertemuan Parlemen Asia Pasifik Tekankan Peran Perempuan

Selamat Idul Fitri 1441 H

Jakarta, TribunAsia.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, perempuan masih menghadapi berbagai kendala dikehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Isu kesetaraan gender secara khusus dibahas melalui mekanisme Women Parliamentarians Meeting yang merupakan inisiatif DPR RI dan secara resmi diakui dalam Rules of Procedure APPF.

“Kita masih melihat adanya kesenjangan gender dalam hal pendapatan, keterampilan, pekerjaan, dan akses. Oleh karena itulah, maka masih diperlukan berbagai upaya edukasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dalam rangka memperkuat peran perempuan,” kata Puan didepan peserta Pertemuan Tahunan Parlemen Asia Pasifik (APPF) di Canberra, Australia (13/1/2020).

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Isu kesetaraan gender menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tahunan ke 28 Parlemen Asia Pasifik ( APPF) di Canberra, yang berlangsung dari tanggal 12-16 Januari 2020.

Puan yang menjadi perempuan pertama ketua DPR RI berpidato dalam bahasa Inggris selama 6 menit. Selain delegasi-delegasi parlemen Asia Pasifik, Ketua DPR Australia Tony Smith dan Senator Scott Ryan terlihat menyimak pidato ketua DPR RI Puan Maharani.

Menurut Puan, untuk melakukan reformasi structural menuju kesetaraan gender maka keterwakilan perempuan dalam badan legislatif menjadi sangat penting.

“Bukan hanya untuk mencapai keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di parlemen, namun juga untuk mendorong isu-isu penting yang relevan bagi kaum perempuan, seperti pengentasan kemiskinan, kesenjangan pendidikan, kesehatan, dan akses perekonomian. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah khusus untuk memajukan akses perempuan ke politik.’

Ketua DPR RI Puan Maharani juga menunjukan sejumlah UU yang memberikan perhatian pada perempuan: Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran.

“UU itu merupakan regulasi yang menjamin peran perempuan untuk berkiprah dalam politik, jabatan publik, serta Undang-Undang yang melindungi perempuan,” imbuhnya.

Untuk memberdayakan perempuan, Puan Maharani membeberkan sejumlah kebijaka pemerintah dengan dukungan DPR seperti pengalokasian program dan kebijakan pengarusutamaan gender di 18 Kementerian, yang dapat mengakomodir berbagai kegiatan perempuan diberbagai sektor diantaranya pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, dan sektor-sektor lainnya.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Alwasliyah (Isarah), Adheri Zulfikri Sitompul SH. (Foto : Istimewa)

Ketua Umum Ikatan Sarjana Alwasliyah (Isarah), Adheri Zulfikri Sitompul SH menilai positif langkah yang dilakukan Pemerintah, namun kesetaraan gender merupakan suatu keniscayaan dalam modernisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karena itu Indonesia memiliki kearifan lokal berupa norma hukum adat dan norma hukum agama jangan sampai terjadi tabrakan dalam realitasnya, perlindungan terhadap perempuan merupakan hal pokok dalam realita kehidupan dan pengutamaannnya merupakan hal yang wajib,” kata dia.

Sedangkan, kesetaraan gender dalam maksud berkarya baik dalam dunia kerja maupun dunia politik kadangkala dapat terhenti oleh adanya norma hukum adat maupun agama.

Adheri menambahkan, diperlukan harmonisasi yang membutuhkan maksimalisasi peranan wanita baik dalam masyarakat yang hidupnya diatur ketat oleh hukum agama maupun hukum adat. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *