oleh

Federasi Serikat Guru Indonesia Tanggapi Kebijakan Kemendikbud Nadiem Makarim

Jakarta, TribunAsia.com – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sangat mengapresiasi keputusan, ” Mas Nadiem menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021. FSGI bersama kawan-kawan civil society lain sudah sangat lama menyuarakan penghentian UN,” kata Wasekjen FSGI Satriwan Salim kepada TribunAsia.com, Rabu (11/12/2019).

Ia menambahkan, “Ini adalah keputusan yang berani, mengingat akan banyak pihak terganggu dan tak nyaman dengan penghapusan UN, seperti lembaga bimbingan belajar dan mantan petinggi negara yang bersikukuh mempertahankan UN,” lanjut dia.

Iklan 52 Khutbah Jum'at

Menurut dia, apapun namanya nanti, bagi FSGI yang penting adalah asesmen tersebut digunakan untuk menilai proses pembelajaran bukan untuk menguji atau mengetes siswa. Bukan menjadi syarat masuk ke jalur (sekolah) yang lebih tinggi dilaksanakan di kelas 4/5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA/SMK, tidak harus tiap tahun asesmen tidak berbasis mata pelajaran tertentu.

“(seperti mata pelajaran UN selama ini), bisa mengadopsi pola soal PISA (Programme for International Student Assesment), berbasis kondisi daerah, dan jangan mengglorifikasikan asesmen ini secara nasional sehingga lagi-lagi akan senasib dengan UN, yaitu menjadi momok yang menakutkan,” ungkapnya.

Satriwan melanjutkan, Kemdikbud Nadiem Makarim bersama pemerintah daerah harus sama-sama mensosialisasikan dengan baik kepada pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua akan prinsip-prinsip dasar diatas.

“Sehingga paradigma orang tua, peserta didik, guru, dan kepala sekolah terhadap asesmen ini akan lebih “biasa-biasa” saja. Sebenarnya dengan adanya kebijakan zonasi siswa, eksistensi UN memang sudah sangat tak relevan lagi,” sambungnya.

Satriwan yang juga guru di salah satu SMA swasta di Jakarta ini melanjutkan, “FSGI berterima kasih terhadap Mas Nadiem karena tetap mempertahankan sistem zonasi siswa. Kami sempat khawatir Mas Nadiem akan menghapus sistem zonasi yang baik ini. Tapi ternyata tetap mempertahankannya,” sebutnya kembali.

Kemudian, walaupun angka persentase jalur zonasi/jarak diturunkan menjadi minimal 50% dan menaikkan angka persentase jalur prestasi menjadi maksimal 30%. Bagi FSGI angka jalur zonasi/jarak seperti ini terlalu rendah, apalagi memberikan 30% untuk jalur prestasi.

“Angka ini kami khawatir bisa disalahgunakan oleh dinas pendidikan daerah dan sekolah nantinya, karen tak mau repot mereka akan mengutamakan siswa yang meraih prestasi UN 2020 yang terkomputerisasi. Padahal jalur prestasi 30% yang dimaksud bukan diukur dari perolehan nilai UN 2020, tetapi bisa diambil dari prestasi yang sudah diperoleh siswa di berbagai bidang. Prestasi olahraga, musik, seni lukis, drama, teater, capaian nilai rapor, dan seterusnya,” papar FSGI.

Kami menduga angka 50% untuk jalur zonasi/jarak dan maksimal 30% untuk jalur prestasi ini adalah angka kompromi antara Kemdikbud dengan Pemerintah Daerah. Mengingat banyaknya orang tua di kota-kota besar memprotes zonasi kepada kepala daerahnya, mungkin ini win-win solution antara mereka.

“Semestinya, Kemdikbud bisa lebih percaya diri mempertahankan persentase zonasi seperti 2018 dan 2019 lalu. Mengingat kebijakan Kemdikbud tentang zonasi sudah diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 41 P/HUM/2019, yang menolak gugatan Uji Materil masyarakat terkait Pemendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi,” tegasnya.

MA memutuskan jika kebijakan zonasi PPDB tidak bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dan justru berpihak kepada hak-hak anak dan keadilan dalam pendidikan. Sekali lagi, FSGI mengapresiasi keputusan MA demikian penjelasan Satriwan.

Sedangkan menurut Heru Purnomo Sekjen FSGI, ” Keputusan Mas Nadiem memangkas secara total dokumen administrasi guru yang bernama Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah langkah yang sangat radikal dan progresif. Selama ini RPP yang puluhan lembar inilah yang menjadi beban guru,” tandasnya.

Bahkan, jika diakumulasikan banyaknya Komepetensi Dasar (KD) di satu mata pelajaran, seorang guru bisa mengetik dan mencetak ratusan halaman RPP selama satu semester. Makin banyak KD pelajarannya, tentu makin banyak printout RPP-nya.

“Hari ini Mas Nadiem memangkas secara total, boleh 3, 2 bahkan 1 lembar saja tiap KD. Bagi FSGI ini adalah kado indah bagi kami para guru. Mas Nadiem mewujudkan semangat deregulasi seperti yang tertulis dalam pidatonya di hari guru beberapa waktu lalu,” urainya.

Lebih lanjut, Heru mengatakan terkait pelaksanaan USBN memang sudah terlaksana selama ini, dan menjadi otonomi sekolah. Nilai USBN, akumulasi nilai rapor ditambah capaian portofolio peserta didik selama sekolah, plus nilai sikap, inilah yang menentukan kelulusan siswa nantinya.

“Semangat yang terkandung di dalam UU Sisdiknas, bahwa sekolahlah yang menentukan kelulusan siswa. Mas Nadiem mengingatkan kembali publik tentang otonomi sekolah dalam USBN, ini adalah langkah yang tepat,” kata Heru. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *