oleh

Pungli Tilang, FPNI Batal Demo di Kantor Kejari Jaktim

Jakarta, TribunAsia.com – Front Pemuda Nasional Indonesia (FPNI) ingatkan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim), Perpres No. 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam kesempatan itu, FPNI menyampaikan temuan pungutan liar (pungli) yang terdapat di antrian loket tilang kantor Kejari Jaktim.

Hanafi Abdullah bertindak sebagai koordinator lapangan FPNI mengatakan, aksi demo yang ditentukan pada Kamis, 5 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB gagal dilaksanakan. Akan tetapi, tujuan demo tersebut untuk mengedepankan pelayanan publik di area loket tilang dan berharap mendatang kata Korlap itu tidak terjadi kembali pungli.

“Tidak ada pungutan liar aja nantinya, masalah administrasi lebih diakomodir lagi kedepannya. Terlalu banyak juga disana (calo) dan nunggu terlalu lama itu poinnya. Ditunda dulu (aksi demo) soalnya nunggu instruksi dari Ketua dan Sekjen selanjutnya,” jelas Hanafi kepada tribunasia.com melalui seluler, Kamis (5/12/2019).

Adapun dari surat pemberitahuan itu terdapat 4 poin tuntutan dan ditujukan kepada pimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur diantaranya:

1. Mundur Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Yudi Kristiana karena gagal menciptakan kantor yang bersih dari Pungli.

2. Copot Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Yudi Kristiana karena masih banyaknya pungli di lingkungan Kejari Jaktim.

3. Tidak semua oknum pejabat Kejari Jaktim yang berkongkalikong dengan calo.

4. Sukseskan Revolusi Mental Presiden Jokowi dengan menyelamatkan Kejari Jaktim dari praktik Pungli.

 

Namun demikian, diutarakan Korlap untuk menggelar aksi demo mendatang akan dilakukan. Sayangnya, dia tidak bisa memastikan waktu yang tepat untuk menyuarakan aspirasinya itu dikantor Kejari Jaktim.

Ia menambahkan, jika ditemuinya antrian panjang diloket tilang maka pihaknya akan melakukan aksi dan akan memberikan informasi terkait unjuk rasa berkaitan dengan pelayanan.

“Aksi berikutnya, kalau saya belum tau saya sebagai koordinator,  Iya, (aksi) nanti saya akan konfirmasi lagi terkait pelayanan tilang. Antrian terlalu panjang dan rebutan istilahnya,”  ungkapnya.

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kasi Intelejen) menyampaikan, untuk aksi demo yang rencananya akan dilakukan di kantor Kejari Jaktim pihaknya belum memperoleh informasi.

Hingga kini, kata Ady Wira Bhakti, SH., MH dirinya sama sekali belum menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait aksi demo dikantor Kejari Jaktim.

“Aku cek belum ada info A1 biasaya izin kepolisian dulu sampai sekarang belum ada informasi dari kepolisian. Kemarin penyampaian dari anggota hanya lisan saja,” terang dia. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *