oleh

Garbi Gugat Pemkot Depok yang Copot Balihonya Soal Cari Pemimpin Baru

Depok, TribunAsia.com – Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) protes kepada Pemkot Depok lantaran menurunkan baliho ormas ini secara sepihak oleh Satpol PP. Padahal, disebutkan Kahumas Garbi, Bramastyo Bontas sudah membayar pajak reklame dan mengantongi izin pemasangan reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Disebutkan Bram, masalah pengurusan baliho ini dilakukan oleh PT Alfa Retailindo. Selanjutnya Garbi akan menggugat perdata Pemkot Depok dan Alfa Retailindo ke PN Kota Depok. Pemasangan baliho sudah sesuai prosedur tapi diturunkan secara sepihak oleh pihak Pemkot.

Spanduk Gardi yang di copot satpol PP.

“Kami punya semua bukti dokumen perizinan dan bukti pembayaran pajak. Kami segera menggugat perdata kepada Pemkot Depok dan Alfa Retailindo ke pengadilan Depok. Ini merugikan kami sebagai warga masyarakat,” ujar Bramantyo seperti dilaporkan TribunAsia.com, Kamis (5/12/2019)

Billboard bergambar Ketua Garbi Depok Bayu Adi Permana telah terpasang sejak Selasa (2/12/2019) di Jalan Margonda Raya sektor 3 tak jauh dari Balai Kota Depok. Tetapi, baru sehari terpasang, keesokan harinya, billboard berisikan aspirasi Garbi soal masalah kemiskinan, kemacetan, pelayanan, upah minimum, kesehatan dan pendidikan. Dan ditambah kalimat ‘Bosan yang Lama, Ganti yang Baru’.

“Masalahnya pesan dalam baliho tersebut tidak disukai oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris. Merusak pemandangan kata Pak M Fahmi, pejabat di Satpol PP seperti diucapkan kepada dari Alfa Retailindo seperti disampaikan kepada kami,” ujar Bramastyo Bontas.

Senada, Pengurus Biro Hukum Grabi Kota Depok Slamet billboard berukuran 10 x 5 meter tersebut dicopot Rabu siang atas suruhan Kasat Pol PP melalui Kabid Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satpol PP Depok Muhammad Fahmi. Sedangkan masa pajak baliho itu sampai tanggal 2 Januari 2020.

“Ini kesewenangan dari Pemkot Depok. Kami sudah melakukan prosedur yang benar dalam memasang billboard ini tidak melanggar apapun, ini bukan kampanye karena juga belum musim kampanye, itu hanya aspirasi dan kami sudah mendapatkan stiker tanda lunas pajak reklame Tindakan penurunan Baliho tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman,” kata Slamet.

Sementara itu, Kasat Pol PP Lienda Ratnanurdiany menjawab bahwa untuk sementata baliho itu diturunkan dengan bel dapat menunjukkan izin pemasangan reklame baru punya bukti pembayaran retribusi kepada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Sedangkankan pengamat sosial Ketua KAPOK, Kasno menilai permasalahan ini tidak terjadi bila ada koordinasi yang baik petugas perizinan sebab, sebelumnya sudah ada team teknis ke lapangan.

“Kan, yang urus.semua tahapan perizinan reklame dan pemasangannya dari perusahaan yang ditunjuk oleh pihak pemesan. Pasti sudah beres semuanya. Tapi kok turuni. Ini perlu dicari misnya di mana?” ulas Kasno. (HIRA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *