oleh

Pendaftaran Majelis Taklim, Memperbaiki atau Intervensi ?

Jakarta, TribunAsia.com – Menteri Agama Fachrul Razi belum lama ini meluncurkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang akan mulai berlaku pada 10 Januari nanti. Kewajiban majelis taklim terdaftar di Kemenag tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) tentang Majelis Taklim yang berbunyi: “Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama”.

Menteri Fachrul menegaskan aturan dibuat untuk memudahkan Kemenag dalam memberikan bantuan. Penjelasan tambahan pun dikeluarkan Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag, Juraidi, menurutnya PMA tentang Majelis Taklim untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang rahmatal lil alamin. Majelis Taklim juga perlu diatur untuk membentengi masyarakat dari paham-paham keagamaan yang bermasalah seperti radikalisme agama dan paham intoleran.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

Dengan alasan Majelis Taklim harus sesuai Peraturan Menteri Agama, terdapat beberapa rukun majelis taklim, seperti memiliki jamaah, pengurus, ustaz atau ustazah, tempat taklim, dan materi taklim yang sesuai Alquran dan Hadis. Namun, banyak yang belum memenuhi rukun majelis taklim tersebut. Dengan adanya pendataan pengelolaan majelis taklim akan semakin profesional. Langkah ini didukung oleh wakil presiden Ma’ruf Amin, menurutnya pendataan tersebut untuk menjauhkan majelis taklim dari paham radikal.

Sementara itu dengan adanya peraturan baru Kemenag, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas bingung dengan langkah pemerintah akhir-akhir ini. Menurut dia, cara-cara yang dilakukan pemerintah belum baik bagi perkembangan masyarakat. Justru, dengan mengatur majelis taklim akan memasung kreatifitas masyarakat, khususnya umat Islam dalam menyebarkan dakwah. Buya Anwar juga melihat sekarang ini pemerintah cenderung ingin mengawasi semua kegiatan masyarakat, terutama umat Islam.

Karena itu, Buya Anwar mengimbau kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk lebih arif dalam mengeluarkan kebijakan. Dia pun menyarankan agar Kemenag menggunakan cara yang lebih dialogis dan persuasif dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga berdampak lebih baik pada kehidupan masyarakat.

Adapun Komisi VIII DPR melalui Wakil Ketuanya, Ace Hasan Syadzily menyesalkan atas terbitnya aturan majelis taklim wajib terdaftar di Kemenag. Penerbitan aturan itu pun dinilai berlebihan. Karena dalam Peraturan Menteri Agama itu disebutkan tentang keharusan adanya mendaftarkan diri setiap majelis taklim, dan setiap tahun harus melaporkan kegiatan dari majelis taklim itu.

Merujuk pada buku ‘Pedoman Majelis Taklim’ yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, secara etimologis majelis taklim berasal dari kata ‘jalusan’ yang artinya tempat duduk atau tempat rapat. Sedangkan ‘taklim’ artinya adalah pengajaran atau kegiatan belajar. Jadi majelis taklim bisa diartikan sebagai tempat yang di dalamnya ada proses kegiatan belajar-mengajar jamaah. Di dalam majelis, biasanya jamaah akan menyerap ilmu agama dari ustaz atau ustazah yang dihadirkan jamaah.

Jika dilihat secara historis, sebetulnya majelis taklim sudah ada sejak saat zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu saat Nabi mulai menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Melalui metode inilah budaya belajar Islam ala majelis taklim itu mulai lahir. Kemudian, ketika di Indonesia, konsep pembelajaran ini dikenal sebagai majelis taklim.

Dalam buku ‘Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia’ karya Haidar Putra Daulay, konsep majelis taklim ini mulai dikenal di Indonesia ketika penyebaran agama Islam begitu gencar dilakukan dengan metode dakwah. Salah satunya dikenal karena peran para ulama Wali Songo. Modelnya adalah seorang ustaz berada di hadapan jemaah dan ada proses tanya-jawab. Majelis taklim pun terus berkembang. Dari daerah perdesaan hingga perkotaan.

Peraturan Menteri Agama yang mengharuskan semua majelis taklim terdaftar memberi kesan adanya kecurigaan berlebihan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. peraturan tersebut seperti gebyah uyah bahwa semua majelis taklim rawan disusupi penyebar radikalisme dalam beragama.

Padahal, terkait upaya mencegah radikalisme atau ekstremisme, cukup dengan ketentuan perundangan yang ada. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu terlalu jauh mengatur aktivitas umat beragama. Kita juga mengingatkan agar pejabat publik tidak mudah mengeluarkan pernyataan yang mengarah stigma atas kasus terbatas untuk digeneralisasi.

Wallahu a’lam bishshawwab

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *