oleh

Sambut Pilkada 2020 Bawaslu Depok Sinergikan Pengawasan Bersama Wartawan

Depok, TribunAsia.com – Jelang Pilkada 2020 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mulai menyusun strategi terutama dalam hal pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum, demikian dikatakan Ketua Luli Barlini.

Menguatkan pengawasan dalam pilkada ini, Bawaslu ingin bersinergi dengan wartawan dalam mengontrol proses politik berjalan lancar sebab, pers memiliki jangkauan linimasa yang luas.

“Sehingga, dalam kegiatan sosialisasi dan pertukaran informasi sangat penting keberadaannya. Demikian juga dalam hal pengawasan, media dapat memberikan informasi terkait temuan di lapangan, melalui pemberitaan,” kata Luli dalam Media Gathering di Sasono Mulyo Kota Depok, Sabtu, (30/11/2019).

Sehingga, sambung Luli, pihaknya merasa perlu untuk meningkatkan sinergitas dan menjalin kemitraan strategis serta menyamakan persepsi dengan awak media, yang ditandai dengan gathering media bersama Bawaslu Kota Depok ini.

Selanjutnya, ada forum diskusi bertemakan ‘Sinergitas Pengawas Pemilu dengan Media Massa dan Menyongsong Pengawasan Pilkada 2020, dengan narasumber Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan dan Komisioner Bawaslu Kota Depok.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan konsentrasi pihaknya saat ini yaitu memberikan penegasan larangan terhadap wilayah-wilayah yang menyelenggarakan Pilkada di Jawa Barat terutama Kepala Daerah untuk tidak melakukan mutasi dan rotasi.

“Ini penting agar tidak terjadi unsur politisasi birokrasi yang dilakukan oleh petahana demi mendapatkan suara terbanyak.

“Momentum Pilkada selalu beririsan dengan kebijakan daerah, sehingga kami menghimbau agar birokrasi di daerah tidak mengambil bagian dalam pemenangan dari salah satu calon. Kontestasi ini, harus fair sehingga perlu diantisipasi dalam hal politisasi untuk kepentingan membangun baik pada kalangan ASN maupun Program Pemerintah Daerah,” ujar Abdullah.

Bawaslu juga menyoroti masalah politik uang menjadi prioritas pengawasan. Masalah tersebut, diakuinya sering muncul di setiap pesta demokrasi.

Selain itu, kerawanan yang mungkin terjadi juga diwaspadai Bawaslu ketika memasuki fase pencalonan. Nantinya pencalonan independen, dukungan politik, keabsahan syarat dukungan, sengketa proses pencalonan akan menjadi domain penyelesaian Bawaslu. (HIRA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *