oleh

Putusan MA Rugikan Calon Jemaah First Travel

Jakarta, TribunAsia.com – Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa) Andi Syahputra mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan aset First Travel dirampas negara jelas merugikan calon jamaah haji yang menjadi nasabahnya. Seharusnya secara hukum sesuai dengan Pasal 67 UU TPPU jo Pasal 46 KUHAP aset hasil tindak pidana dikembalikan kepada yang berhak, yakni para korban biro travel tersebut.

Sementara langkah Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan jaksa secara hukum tidak bisa lagi karena adanya putusan MK yang melarang Jaksa melakukan PK untuk semua kasus. Tapi jika melihat beberapa kasus korupsi seperti kasus Syarifuddin Temenggung yang dilakukan KPK untuk melakukan PK adalah langkah untuk mencari keadilan patut dilakukan sehingga para korban Firts Travel juga mendapatkan hak-haknya.

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur - ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi)

“Saya pikir upaya PK harus dicoba karena putusan MA tersebut mencederai rasa keadilan. Ajukan saja lewat salah satu jamaah sehingga aset tersebut dapat dikembalikan kepada jamaah dan dibagikan secara proporsional,” tandasnya.

Andi mengemukakan putusan pengadilan bahwa aset First Travel dirampas negara bisa dibilang putusan yang berpijak pada asas keadilan karena menjatuhkan hukuman penjara bagi kedua suami istri maka secara hukum perbuatan penipuan  Pasal 372 KUHP dan penggelapan Pasal 378 KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan terbukti.

“Perbuatan suami – istri itu juga dinyatakan sebagai kejahatan berlanjut karena dilakukan terus menerus,” ujar Andi Syahputra. (GN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *